Menatap Muka Keuangan Kota Surabaya

Masyarakat sering mengartikan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) secara sederhana: uang APBD yang tidak habis dipakai. Tak jarang, ketika angka SILPA membengkak hingga ratusan miliar atau triliunan rupiah, tudingan “pemerintah gagal berbelanja” langsung menyeruak di ruang publik.

Namun, jika kita menarik garis waktu sejak 2004, SILPA Kota Surabaya sebenarnya mengalami siklus dramatis. Perjalanan angka ini menggambarkan bagaimana mesin birokrasi kota belajar mengelola uang rakyat secara lebih bijak dari waktu ke waktu.

Data Historis: Perjalanan Grafik SILPA Surabaya (2004–2025)

Era Bambang DH (2002–2009)

APBD masih Rp 1,1 T – Rp 3,5 T. Pengadaan konvensional & pembebasan lahan panjang.

• 2004: Rp 420,0 Miliar ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ (~30% APBD – Masih Manual)

• 2008: Rp 650,0 Miliar ■■■■■■■■■■■■■■ (~22% APBD)

• 2009: Rp 710,0 Miliar ■■■■■■■■■■■■■ (~20% APBD)

Era Transisi Bu Risma (2010–2013)

Awal dilantik (Sep 2010). APBD melonjak pesat, terjadi ‘bottleneck’ saat migrasi ke sistem digital.

• 2010: Rp 742,8 Miliar ■■■■■■■■■■■■■ (~18% APBD)

• 2012: Rp 1,18 Triliun ■■■■■■■■■■■■■■■■ (Puncak Nominal Terbesar: >21% APBD)

Era Kematangan Sistem Bu Risma (2014–2020)

Sistem e-Delivery & e-Procurement tuntas terintegrasi, SILPA ditekan ke titik paling efisien.

• 2015: Rp 885,2 Miliar ■■■■■■■■ (~12% APBD)

• 2017: Rp 315,8 Miliar ■■■ (Paling Efisien: <4% APBD)

Era Pandemi & Eri Cahyadi (2021–Sekarang)

Kombinasi pemulihan pasca-pandemi dan dominasi alokasi belanja sosial (UHC & Beasiswa).

• 2021: Rp 890,9 Miliar ■■■■■■■■ (Efek Refocusing COVID-19)

• 2023: Rp 388,2 Miliar ■■■ (~3% APBD)

• 2025: Rp 310,0 Miliar ■■ (~2,4% APBD)

Tiga Era Kepemimpinan, Tiga Logika SILPA

Mengapa angka SILPA Surabaya bergerak dari puncaknya sebesar Rp 1,18 Triliun (2012) hingga mampu bertahan konsisten di kisaran Rp 300–380 Miliar? Pergeseran fokus dan dinamika pembangunan di masing-masing masa memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.

1. Era Bambang DH (2002–2010): Pembebasan Lahan dan Penataan Sistem

Pada era ini, SILPA Surabaya tergolong sangat tinggi karena menyentuh angka 15% hingga 21% dari total APBD. Namun, jenis pekerjaan Pemkot saat itu menjadi penyebab utamanya, yaitu pembebasan lahan dan proyek fisik makro.

Pemerintah kota saat itu memprioritaskan pembebasan tanah untuk Jalur MERR, Frontage Road A. Yani, dan kawasan Bozem. Oleh karena itu, tingkat risiko pengerjaan proyek menjadi sangat tinggi. Satu persil tanah yang bersengketa di pengadilan dapat menahan anggaran belanja modal bernilai puluhan miliar hingga akhir tahun anggaran. Selain itu, Bambang DH baru merintis sistem e-Procurement, sehingga lelang proyek fisik sering kali baru tuntas di pertengahan tahun.

2. Era Tri Rismaharini (2010–2020): Agresivitas Lelang dan Efisiensi Pengadaan

Ketika memasuki era Bu Risma, Pemkot Surabaya telah mematangkan sistem e-Budgeting dan e-Project. Akibatnya, strategi pembangunan bergeser secara signifikan. Pemkot mengunci lelang proyek fisik (seperti taman, pedestrian, dan pembenahan jalan) sejak awal tahun, sehingga penyerapan anggaran melonjak pesat.

Oleh sebab itu, pada periode 2016–2018, SILPA Surabaya anjlok ke titik paling efisien dalam sejarah, yakni Rp 315 Miliar – Rp 328 Miliar (hanya ~3,5% dari APBD). Menariknya, murni efisiensi lelang elektronik membentuk porsi terbesar SILPA pada era ini, bukan berasal dari proyek gagal. Ketika Pemkot menganggarkan proyek Rp 10 Miliar, lelang transparan menghasilkan pemenang di angka Rp 8,5 Miliar. Dengan demikian, selisih Rp 1,5 Miliar mengendap secara sehat sebagai SILPA.

3. Era Eri Cahyadi (2021–Sekarang): Jaringan Pengaman Sosial

Eri Cahyadi mulai menjabat saat krisis pandemi melanda Indonesia. Akibatnya, SILPA sempat melonjak ke angka Rp 890 Miliar pada tahun 2021 karena Pemkot melakukan refocusing anggaran secara masif. Namun, pasca-pandemi, Pemkot kembali menundukkan angka SILPA ke kisaran Rp 300-an Miliar (sekitar 2,3% – 2,5% dari APBD yang menyentuh ~Rp 12 Triliun).

Di era Eri, struktur APBD bergeser drastis dari pembangunan fisik makro menuju Soft Infrastructure (seperti jaminan kesehatan gratis UHC, beasiswa Pemuda Tangguh, dan bantuan UMKM). Mengapa angka SILPA tetap stabil di level rendah? Sebab, masyarakat terserap belanja sosial jauh lebih cepat daripada belanja fisik. Menyalurkan insentif iuran BPJS Kesehatan atau beasiswa memiliki kepastian pembayaran yang lebih tinggi dibanding mengurusi lelang fisik konstruksi yang rentan cuaca dan kendala kontraktor.

Anatomi SILPA: Dari Mana Sisa Uang Rp 300 Miliar Itu Berasal?

Agar tidak salah kaprah, kita perlu memahami bahwa angka SILPA Rp 300 Miliar di era sekarang bukan berarti ada uang tunai Rp 300 Miliar yang menumpuk di dalam brankas Kas Daerah tanpa tujuan.

Secara teknis, empat komponen utama membentuk anatomi SILPA Kota Surabaya:

1. Sisa Efisiensi Pengadaan (~35-40%): Hasil penawaran lelang elektronik yang menghasilkan harga lebih murah dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

2. Pelampauan Target Pendapatan (~15-20%): Penerimaan Pajak Daerah (seperti BPHTB atau Restoran) yang realisasinya melampaui target estimasi APBD-P.

3. Sisa Dana Transfer Terikat (~10-15%): Dana DAK atau DBH dari Pemerintah Pusat yang penggunaannya terikat petunjuk teknis (juknis) spesifik, sehingga Pemkot tidak boleh memakainya untuk program lain.

4. Sisa Proyek atau Putus Kontraktor (~25-30%): Proyek fisik mikro kampung atau saluran air yang terlambat dikerjakan atau ditahan pembayarannya karena kontraktor tidak memenuhi standar mutu.

Kesimpulan: Pengelolaan Keuangan Kota yang Semakin Dewasa

Perjalanan SILPA Surabaya dari angka Belasan Persen (Era Bambang DH) hingga menjadi 2,3% dari total APBD (Era Eri Cahyadi) membuktikan satu hal penting: pengelolaan keuangan Kota Surabaya bergerak semakin matang.

• Bambang DH berani mengambil risiko SILPA tinggi demi membebaskan lahan-lahan strategis kota.

• Bu Risma memanfaatkan sistem digital untuk mengeksekusi lahan tersebut menjadi infrastruktur pembangunan sekolah, RSUD, dan fasilitas kota dengan efisiensi lelang yang tinggi.

• Eri Cahyadi menjaga kestabilan angka SILPA tersebut sembari mengalihkan manfaat anggarannya menjadi jaminan perlindungan sosial langsung—seperti penjaminan kesehatan 100% warga via UHC KTP Surabaya dan beasiswa pendidikan hingga tingkat perguruan tinggi.

Pada akhirnya, rasio SILPA di kisaran 2%–3% merupakan sweet spot (titik ideal) dalam manajemen keuangan daerah. Angka ini menandakan bahwa APBD Surabaya tidak berada dalam posisi “kurang uang” hingga gagal bayar, tetapi juga tidak “terlalu lambat berbelanja” hingga menelantarkan kebutuhan warganya.

ditulis oleh: Teguh Andoria