Pemberlakuan pajak royalti musik di kafe dan restoran merupakan upaya perlindungan hak ekonomi pencipta yang sejalan dengan standar internasional. Meski menimbulkan kontroversi dan memberatkan sebagian pelaku usaha, kebijakan ini penting untuk membangun ekosistem kreatif yang adil dan berkelanjutan.
Kunci keberhasilan implementasi terletak pada komunikasi yang efektif, sistem yang transparan, dan pendekatan yang mempertimbangkan kondisi ekonomi UMKM. Dengan penyesuaian yang tepat, kebijakan ini dapat menjadi win-win solution yang menguntungkan baik industri musik maupun sektor kuliner.
Data menunjukkan bahwa meski masih ada tantangan dalam distribusi, pengumpulan royalti terus meningkat dan memberikan kontribusi nyata bagi pendapatan pencipta. Ke depan, diperlukan sinergi antara pemerintah, pelaku industri, dan pengguna musik untuk menciptakan ekosistem yang sehat dan mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif Indonesia.
Pemberlakuan kewajiban pembayaran royalti musik di tempat usaha komersial seperti kafe dan restoran kembali menjadi sorotan publik pada tahun 2025. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, setiap pelaku usaha yang memutar musik di ruang publik komersial wajib membayar royalti kepada pencipta dan pemilik hak terkait melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).
Regulasi ini sebenarnya telah diatur sejak Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, namun penegakan hukumnya baru intensif dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Ketentuan ini berlaku untuk 14 sektor layanan publik komersial, termasuk restoran, kafe, hotel, pusat perbelanjaan, hingga kendaraan umum.
Skema tarif royalti, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016, tarif royalti ditetapkan sebagai berikut:
Untuk kafe kecil berkapasitas 20 kursi, biaya royalti tahunan mencapai Rp 2,4 juta atau sekitar Rp 200.000 per bulan. Angka ini setara dengan harga dua hingga tiga cangkir kopi premium.
Perkembangan pengumpulan royalti jika berdasar pada data LMKN menunjukkan peningkatan signifikan dalam pengumpulan royalti musik sejak tahun 2020. Tahun 2024 mencatat rekor tertinggi dengan total pengumpulan mencapai Rp 77 miliar, meningkat drastis dari Rp 19,9 miliar pada 2021.
Pemberlakukan aturan royalti ini menimbulkan dampak positif bagi industri musik. Setidaknya ada tiga poin yang tercatat. Pertama, perlindungan hak ekonomi pencipta. Pemberlakuan royalti memberikan kepastian hukum dan perlindungan ekonomi bagi para pencipta lagu. Sistem ini memastikan bahwa setiap kali karya musik digunakan secara komersial, pencipta mendapat imbalan yang layak.
Kedua, peningkatan pendapatan musisi. Data Spotify menunjukkan bahwa royalti musisi Indonesia meningkat 14% pada 2024 dibandingkan tahun sebelumnya. Platform digital berkontribusi 85% dari total royalti yang terkumpul, dengan dua pertiga berasal dari pendengar luar negeri.
Ketiga, penguatan ekosistem kreatif. Menteri Ekonomi Kreatif menyatakan bahwa potensi pendapatan pencipta lagu Indonesia bisa mencapai Rp 4 triliun per tahun jika sistem royalti berfungsi optimal. Namun, realisasi saat ini baru sekitar Rp 900 juta menurut data Asosiasi Komposer dan Songwriter Indonesia (AKSI).
Sementara itu, pemberlakukan aturan royalti ini juga menghadirkan tantangan dalam implementasinya. Pertama, kesenjangan distribusi royalti. Meski pengumpulan royalti meningkat, distribusi kepada pencipta masih belum merata. Rieka Roslan, mantan vokalis The Groove, hanya menerima Rp 130.000 dalam setahun dari royalti pertunjukan, atau sekitar Rp 10.800 per bulan.
Kedua, kompleksitas sistem pembagian. Royalti yang terkumpul dibagi dengan skema, 20% untuk biaya operasional LMKN dan LMK, 7% disimpan untuk pencipta yang belum terdaftar, dan 73% sisanya dibagikan kepada pemilik hak dengan proporsi 50% untuk pencipta, 25% untuk artis/penyanyi, dan 25% untuk perusahaan rekaman.
Pemberlakuan aturan royalti ini juga menghadirkan dampak terhadap sektor kafe dan restoran, terutama kepada para pelaku usaha. Reaksi beragam merespon pemberlakukan tersebut. Seperti ketakutan dan kebingungan. Banyak pemilik kafe dan restoran yang memilih untuk tidak memutar musik sama sekali karena takut terkena sanksi hukum. Sebagian bahkan mencoba mengganti musik dengan suara alam, meskipun LMKN menegaskan bahwa rekaman suara apapun tetap dikenai royalti.
Kemudian, dampak pada atmosfer usaha. Pemilik kafe di Jakarta melaporkan bahwa tanpa musik, suasana menjadi “hambar” dan “tidak hidup”. Musik dipandang sebagai elemen penting untuk menciptakan ambience yang nyaman bagi pelanggan.
Selain itu, pemberlakukan aturan royalti ini juga menjadi beban ekonomi untuk pelaku UMKM. Dari sudut pandang pressure finansial. Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyarankan agar pemerintah membedakan tarif royalti berdasarkan omzet usaha. Tarif flat dinilai terlalu memberatkan usaha kecil yang memiliki margin keuntungan rendah.
Kemudian, hal lain yang muncul adalah ketidakseragaman pemahaman. Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menyoroti minimnya pemahaman yang seragam di kalangan pelaku usaha tentang aturan royalti.
Menghadapi polemik ini, sejumlah musisi ternama mengambil inisiatif dengan menggratiskan lagu-lagu mereka untuk diputar di kafe dan restoran. Ada musisi Ahmad Dhani (Dewa 19) yang menggratiskan lagu-lagu Dewa 19 feat. Virzha/Ello. Kemudian, Juicy Luicy yang memberikan izin gratis penggunaan lagu mereka.
Lalu respon juga datang dari Raja Dangdut Rhoma Irama, yang membebaskan siapa saja menyanyikan lagu-lagunya. Kemudian ada musisi Charly Van Houten yang membebaskan semua karya lagunya. Sedangkan untuk musisi Thomas Ramdhan (GIGI) yang menggratiskan untuk penampilan dengan fee di bawah Rp 5 juta.
Namun, LMKN mengingatkan bahwa pembayaran royalti bukan berdasarkan per lagu, melainkan sistem blanket license yang berlaku untuk semua musik yang diputar.
Jika di bandingkan dengan situasi internasional dan posisi Indonesia dalam konteks global. Ketua LMKN Dharma Oratmangun menyatakan bahwa tarif royalti Indonesia tergolong paling rendah di dunia. Di negara-negara maju, sistem royalti musik telah diterapkan sejak lama dengan struktur yang lebih kompleks.
Industri musik merupakan salah satu dari 16 subsektor ekonomi kreatif Indonesia. Meski hanya berkontribusi 0,47% terhadap PDB, sektor ini memiliki potensi besar untuk berkembang mengingat kekayaan budaya dan talenta lokal yang dimiliki Indonesia.
Untuk menjawab tantangan yang muncul akibat pemberlakukan royalti, ada beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan. Diantaranya, penyederhanaan sistem yang membuat prosedur yang lebih sederhana dan transparan. Kedua, tarif progresif, dengan menerapkan tarif berdasarkan omzet atau kapasitas usaha. Ketiga, sosialisasi intensif. Meningkatkan pemahaman pelaku usaha tentang aturan royalti. Keempat, keringanan UMKM, memberikan tarif khusus untuk usaha mikro, kecil, dan menengah.
Sementara itu, ada beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan oleh para pelaku usaha. Pertama,compliance atau mematuhi aturan yang berlaku untuk menghindari sanksi hukum. Kedua, alternatif legal. Dengan menggunakan musik bebas royalti atau berkolaborasi dengan musisi independen. Ketiga, perencanaan budget, atau dengan memasukkan biaya royalti sebagai bagian dari operational cost.
