Kalau ketahanan pangan sebuah daerah ditentukan oleh seberapa luas sawahnya, lumbung padi terbesar Jawa Timur seharusnya juga yang paling produktif.Faktanya tidak.Wilayah dengan lahan panen terluas di provinsi ini, beberapa kali lipat dari rata-rata,hanya menempati peringkat produktivitas menengah kebawah.Sementara itu, wilayah dengan lahan tersempit di Jawa Timur justru menghasilkan panen tertinggi.
Anggapan umum,kenapa itu masuk akal
“Lumbung padi” biasanya dibayangkan sebagai daerah dengan hamparan sawah paling luas. Logikanya sederhana: lebih banyak lahan, lebih banyak beras, lebih aman ketahanan pangannya. Asumsi ini tidak sepenuhnya keliru. Luas panen memang berkorelasi dengan volume produksi total. Tapi produksi total dan produktivitas adalah dua hal berbeda, dan yang menentukan ketahanan pangan jangka panjang, terutama saat lahan pertanian terus menyusut akibat alih fungsi ke permukiman dan industri adalah berapa banyak hasil yang bisa ditarik dari setiap hektar yang tersisa.
Data dan metode
Analisis ini memakai Data Envelopment Analysis (DEA) dengan metode CCR dan BCC terhadap 38 kabupaten/kota Jawa Timur, dengan input luas panen padi (hektar) dan output produksi padi (ton), data tahun 2024. Skor CCR di sini pada dasarnya mengukur hasil panen per hektar tiap wilayah relatif terhadap wilayah dengan hasil per hektar tertinggi. Untuk menguji anggapan “lahan luas = ketahanan pangan lebih baik”, kami menghitung korelasi statistik antara luas lahan panen dan produktivitas di seluruh 38 wilayah.
luas lahan dan produktivitas nyaris tidak berhubungan
Hasilnya tegas: korelasi antara luas lahan panen dan efisiensi hasil panen per hektar hanya-0,10, praktis tidak ada hubungan.Buktinya ada di ujung-ujung sebaran data. Kota Batu dengan lahan panen padi paling sempit di seluruh Jawa Timur yaitu 503 hektare (setara dengan kurang dari 1% luas lahan Kabupaten Bojonegoro), justru mencatat produktivitas tertinggi di provinsi ini hingga 7,27 ton/ha & juga dengan skor CCR tertinggai yaitu 1,00. Bandingkan dengan lima wilayah berlahan terluas yang merupakan para “lumbung padi” resmi Jawa Timur yaitu (1) Kabupaten Bojonegoro (131.221 ha, peringkat produktivitas #29); (2) Kabupaten Lamongan (130.670 ha, #18); (3) Kabupaten Ngawi (123.076 ha, #8); (4) Kabupaten Jember (120.069 ha, #32); (5) Kabupaten Tuban (84.212 ha, #10). Tidak satu pun dari lima wilayah berlahan terluas tersebut masuk dalam lima besar wilayah yang memiliki produktivitas tinggi.Rentang hasil panen per hektar di seluruh Jawa Timur ternyata cukup sempit, dari 4,41 ton/ha di Kabupaten Sampang yang sekaligus memiliki skor CCR terendah, hingga yang tertinggi 7,27ton/ha di Kota Batu, hanya beda 1,65 kali lipat. Bandingkan dengan rentang luas lahannya dari 503 hektar sampai 131.221 hektar, beda hampir 260 kali lipat. Dengan kata lain, seberapa luas sawah sebuah daerah bervariasi jauh lebih ekstrem daripada seberapa produktif sawah itu per hektar-nya. Ini adalah sinyal bahwa faktor lain seperti irigasi, varietas benih, praktik tanam, kondisi tanah jauh lebih menentukan produktivitas daripada sekadar skala lahan.
Ada satu pola geografis yang konsisten dengan temuan lain di seri ini adalah empat Kabupaten di Pulau Madura menempati posisi terbawah dalam produktivitas padi. Kabupaten Sampang ada di peringkat 38 dengan skor CCR terendah 0,61, Kabupaten Bangkalan #36, Kabupaten Sumenep #34, dan Kabupaten Pamekasan #33. Ini bukan kebetulan tunggal, klaster kemiskinan yang sama di pulau Madura juga muncul lewat metode berbeda (autokorelasi spasial Moran’s I) tentang Efek Menular: Kenapa Kemiskinan dan Kemakmuran Mengelompok Secara Geografis, dan lewat metode DEA yang sama tapi domain berbeda (efisiensi ekonomi-produktivitas) pada analisis Bank Dunia di mana tiga dari empat Kabupaten Madura juga jadi wilayah dengan skor CCR terendah se-Jawa Timur. Tiga metode independen, satu pola geografis yang sama ini memperkuat bahwa yang dihadapi Madura kemungkinan adalah kendala struktural lintas sektor, bukan sekadar keterbatasan luas lahan pertanian semata.
Apa artinya untuk Anda:
Untuk pemerintah daerah: Memperluas lahan sawah bukan strategi ketahanan pangan yang paling efektif jika produktivitas lahan yang ada belum optimal, terutama relevan buat daerah yang lahannya justru menyusut karena alih fungsi. Investasi ke irigasi, varietas unggul, dan praktik tani lebih mungkin mendongkrak hasil daripada mengejar perluasan lahan yang kian sulit dilakukan.
Untuk pelaku industri agri & rantai pasok pangan: Skor produktivitas lahan per wilayah adalah sinyal kualitas produksi yang lebih tajam daripada volume produksi total. Daerah dengan lahan kecil tapi produktivitas tinggi (seperti Kota Batu) bisa jadi mitra rantai pasok yang lebih andal secara kualitas hasil per unit lahan, meski volume absolutnya kecil.Untuk daerah lain di Indonesia: Pola ini kemungkinan besar bukan eksklusif Jawa Timur. Di provinsi mana pun dengan lumbung padi tradisional, pertanyaan yang layak diajukan bukan “berapa luas sawah kita”, tapi “seberapa produktif sawah yang kita miliki, dan apa yang membedakan daerah kecil yang produktif dengan daerah besar yang tidak” — terutama di tengah tekanan alih fungsi lahan pertanian yang berlangsung di hampir semua provinsi.
Keterbatasan
Tiga catatan metodologis penting:
Pertama, skema DEA di sini memakai 1 input (luas lahan) dan 1 output (produksi) — secara matematis skor CCR pada dasarnya setara dengan hasil panen per hektare yang dinormalisasi terhadap wilayah tertinggi, bukan pengukuran produktivitas multi-faktor yang lebih kaya (nilai tambah DEA yang lebih dalam biasanya datang dari BCC dan analisis return to scale, misalnya Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Lamongan punya BCC = 1,00 meski CCR-nya di bawah 0,86, artinya keduanya sudah optimal pada skala operasi mereka sendiri, hanya saja skala yang sangat besar itu sendiri secara struktural sulit dipertahankan efisiensinya, kondisi Decreasing Returns to Scale (DRS).
Kedua, analisis ini hanya mengukur satu komoditas (padi) sebagai proksi ketahanan pangan. Ketahanan pangan yang sesungguhnya juga mencakup diversifikasi pangan, distribusi/logistik, dan daya beli masyarakat, yang tidak tercakup di sini.
Ketiga, ini adalah data satu tahun (2024, cross-sectional), bukan bukti sebab-akibat antara ukuran lahan dan produktivitas, dan tidak menjelaskan mengapa daerah kecil seperti Kota Batu lebih efisien, apakah kemungkinan topografi, jenis irigasi, atau intensitas budidaya yang berbeda, adalah pertanyaan yang layak ditelusuri lebih lanjut.
