Mitos Luas Lahan: Mengapa “Lumbung Padi” Jawa Timur Tak Otomatis Paling Produktif?
Sebagian besar orang menganggap ketahanan pangan suatu daerah bergantung pada luas sawahnya. Oleh karena itu, jika anggapan ini benar, lumbung padi terbesar di Jawa Timur seharusnya menjadi daerah yang paling produktif. Namun, faktanya tidak demikian.
Wilayah dengan lahan panen terluas di provinsi ini ternyata hanya menempati peringkat produktivitas menengah ke bawah. Sebaliknya, wilayah dengan lahan paling sempit di Jawa Timur justru mencetak hasil panen tertinggi.
Publik biasa membayangkan “lumbung padi” sebagai daerah dengan hamparan sawah paling luas. Logikanya sederhana: makin luas lahan, makin banyak beras, sehingga makin aman ketahanan pangan. Asumsi ini tidak sepenuhnya salah karena luas panen memang berkorelasi dengan volume produksi total.
Meskipun demikian, produksi total dan produktivitas adalah dua hal yang berbeda. Hal utama yang menentukan ketahanan pangan jangka panjang adalah hasil panen dari setiap hektar lahan yang tersisa, terutama saat alih fungsi lahan terus terjadi.
Data dan Metode Penelitian
Analisis ini menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA) model CCR dan BCC terhadap 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Penelitian ini memakai data tahun 2024 dengan input luas panen padi (hektar) dan output volume produksi padi (ton).
Skor CCR mengukur hasil panen per hektar setiap wilayah relatif terhadap wilayah dengan produktivitas tertinggi. Untuk menguji anggapan “lahan luas = ketahanan pangan lebih baik”, penulis menghitung korelasi statistik antara luas lahan panen dan produktivitas di seluruh wilayah.
Luas Lahan dan Produktivitas Nyaris Tidak Berhubungan
Hasil analisis menunjukkan korelasi antara luas lahan panen dan efisiensi hasil panen per hektar hanya sebesar -0,10. Angka ini membuktikan bahwa kedua hal tersebut praktis tidak memiliki hubungan. Bahkan, ujung-ujung sebaran data mempertegas temuan ini.
Kota Batu memiliki lahan panen padi paling sempit di Jawa Timur, yaitu 503 hektare (kurang dari 1% luas lahan Kabupaten Bojonegoro). Meski demikian, Kota Batu justru mencatat produktivitas tertinggi mencapai 7,27 ton/ha dengan skor CCR sempurna (1,00).
Sebagai perbandingan, coba lihat temuan pada lima daerah “lumbung padi” resmi Jawa Timur berikut:
-
Kabupaten Bojonegoro: Lahan 131.221 ha (Peringkat produktivitas #29)
-
Kabupaten Lamongan: Lahan 130.670 ha (Peringkat #18)
-
Kabupaten Ngawi: Lahan 123.076 ha (Peringkat #8)
-
Kabupaten Jember: Lahan 120.069 ha (Peringkat #32)
-
Kabupaten Tuban: Lahan 84.212 ha (Peringkat #10)
Tidak ada satu pun dari lima wilayah berlahan terluas tersebut yang masuk dalam lima besar wilayah berproduktivitas tinggi.
Rentang hasil panen per hektar di Jawa Timur tergolong cukup sempit. Kabupaten Sampang mencatat hasil terendah sebesar 4,41 ton/ha, sementara Kota Batu mencatat hasil tertinggi sebesar 7,27 ton/ha. Perbedaan produktivitas ini hanya berkisar 1,65 kali lipat.
Sebaliknya, rentang luas lahan di Jawa Timur bergerak dari 503 hektar hingga 131.221 hektar. Angka ini menunjukkan perbedaan ekstrem hingga hampir 260 kali lipat.
Kondisi ini memberi sinyal kuat bahwa faktor teknis menentukan produktivitas secara lebih dominan daripada sekadar skala lahan. Faktor-faktor tersebut meliputi sistem irigasi, kualitas benih, teknik menanam, dan kesuburan tanah.
Pola Geografis dan Kendala Struktural di Madura
Temuan ini juga menunjukkan pola geografis yang konsisten. Empat kabupaten di Pulau Madura menempati posisi terbawah dalam produktivitas padi se-Jawa Timur.
Kabupaten Sampang berada di peringkat 38 dengan skor CCR terendah (0,61). Kabupaten Bangkalan menyusul di peringkat 36, Kabupaten Sumenep di peringkat 34, dan Kabupaten Pamekasan di peringkat 33.
Kondisi ini bukan kebetulan semata. Analisis spasial Moran’s I dan studi produktivitas Bank Dunia juga menempatkan kabupaten-kabupaten di Madura pada kelompok terendah. Tiga metode independen ini memperkuat bukti bahwa Madura menghadapi kendala struktural lintas sektor, bukan sekadar masalah luas lahan.
Implikasi Kebijakan dan Strategi Praktis
Bagi Pemerintah Daerah
Pemerintah daerah tidak bisa lagi mengandalkan perluasan lahan sawah sebagai strategi utama ketahanan pangan. Kebijakan ini makin sulit berjalan akibat tingginya laju alih fungsi lahan.
Pemerintah perlu memprioritaskan investasi pada jaringan irigasi, penyediaan benih unggul, dan perbaikan teknik bercocok tanam. Langkah-langkah ini jauh lebih efektif untuk mendongkrak hasil panen dari lahan yang ada.
Bagi Pelaku Industri Pertanian
Pelaku industri perlu melihat skor produktivitas lahan per wilayah sebagai sinyal kualitas produksi yang presisi. Volume produksi total tidak lagi menjadi satu-satunya acuan.
Daerah berlahan sempit dengan produktivitas tinggi, seperti Kota Batu, menawarkan peluang kemitraan rantai pasok yang andal dari sisi kualitas hasil per hektar.
Bagi Daerah Lain di Indonesia
Fenomena ini kemungkinan besar terjadi di berbagai provinsi lain di Indonesia. Pemangku kepentingan di setiap daerah perlu mulai mengevaluasi produktivitas sawah yang ada, bukan sekadar membanggakan total luas lahan.
Pertanyaan utamanya adalah bagaimana mendorong efisiensi daerah-daerah besar agar mampu menyamai produktivitas daerah-daerah kecil yang unggul.
Keterbatasan Analisis
Penulis menyampaikan tiga catatan penting terkait keterbatasan metodologis analisis ini:
-
Penyederhanaan Model: Model DEA di sini hanya mengukur 1 input (luas lahan) dan 1 output (produksi). Model ini belum menggambarkan produktivitas multi-faktor. Meski demikian, model BCC menunjukkan bahwa daerah seperti Ngawi dan Lamongan sudah beroperasi optimal pada skala mereka (Decreasing Returns to Scale).
-
Cakupan Komoditas: Penelitian ini hanya memakai tanaman padi sebagai proksi ketahanan pangan. Ketahanan pangan sejati mencakup diversifikasi komoditas, keandalan logistik, dan tingkat daya beli masyarakat.
-
Sifat Data: Analisis ini menggunakan data lintas sektoral (cross-sectional) satu tahun (2024). Data ini belum membuktikan hubungan sebab-akibat atau menjelaskan perbedaan teknis mendalam di tiap wilayah.
Artikel ini membahas peta efisiensi dan ketahanan pangan daerah di Jawa Timur.
Penulis: Dwi Setya
