Percepatan distribusi Cadangan Beras Pemerintah (CBP) melalui Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), penguatan produksi dalam negeri, dan sinergi kebijakan fiskal-monetar untuk menahan laju inflasi pangan.
Tren inflasi dan tekanan harga pangan. Pada Juli 2025, inflasi bulanan diproyeksikan mencapai 0,23% mtm, sedikit lebih tinggi dibandingkan 0,19% pada Juni. Tekanan utama berasal dari komoditas pangan.
| Komoditas | Harga Rata-rata (Rp/kg) | Selisih terhadap HET/HAP |
| Beras medium | 14.292 | +14,34% di atas HET |
| Bawang merah | 46.055 | +10,98% di atas HAP |
| Cabai rawit merah | 64.589 | +13,31% di atas HAP |
| Gula konsumsi | 18.355 | +4,89% di atas HAP |
Penurunan produksi padi dari 5 juta ton (Maret–April) menjadi 2,5 juta ton (Juni–Juli) memicu kenaikan harga beras. Sementara itu, penyaluran SPHP baru mencapai 3.000 ton dari target 1,3 juta ton, sehingga intervensi pasar belum optimal.
Ada beberapa poin pengaruh inflasi pangan terhadap perekonomian. Pertama, penurunan daya beli. Inflasi pangan memotong daya beli rumah tangga berpendapatan rendah, memaksa alokasi anggaran rumah tangga bergeser dari kebutuhan lain ke pangan. Akibatnya, konsumsi barang non-pangan menurun, menekan pertumbuhan sektor ritel dan jasa.
Kedua, kontraksi pertumbuhan ekonomi. Studi empiris menunjukkan hubungan negatif antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia; tingkat inflasi yang tinggi menghambat investasi dan output riil. Ketiga, ketimpangan dan kemiskinan. Kenaikan harga pangan memukul kelompok miskin dan rentan, memicu peningkatan angka kemiskinan dan memperlebar kesenjangan sosial.
Keempat, tekanan pada kebijakan moneter. Bank Indonesia menghadapi dilema antara menahan inflasi dan menjaga suku bunga tetap mendukung pemulihan; pada Juli 2025, BI mempertahankan BI-Rate di 5,50% untuk meredam tekanan inflasi sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar.
Ada beberapa faktor penyebab terjadinya inflasi. Pertama, pasokan terbatas. Produksi padi menurun akibat musim tanam dan pola musim yang tidak seragam antardaerah. Kedua, rantai distribusi tersendat. SPHP yang lambat, infrastruktur logistik terbatas, dan praktik penimbunan memicu kelangkaan di tingkat konsumen. Ketiga adalah transmisi harga BBM. Kenaikan harga BBM nonsubsidi per 1 Juli 2025 menimbulkan efek bawaan ke harga transportasi dan logistik, meningkatkan biaya distribusi pangan.
Ada beberapa solusi praktis dan rekomendasi kebijakan yang dapat diberlakukan. Diantaranya, percepatan Intervensi SPHP dan Cadangan Beras. Cara yang dapat dilakukan adalah pelepasan CBP. Tingkatkan penyaluran beras SPHP dari 3.000 ton menjadi minimal 50% target triwulan pertama melalui, kemitraan dengan e-commerce dan koperasi desa. Kemudian, optimalisasi Gerakan Pangan Murah (GPM) di 5.000 titik pasar rakyat. Lalu, yang terakhir adalah pengawasan ketat. Artinya, dengan tegas menindak penimbunan dan penjualan di atas HET.
Kemudian, penguatan produksi dan rantai pasok. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan subsidi input dan teknologi pertanian. Berikan bantuan benih unggul dan pupuk bersubsidi untuk meningkatkan produktivitas petani.
Diversifikasi sumber pangan. Langkah ini dapat dilakukan dengan cara mengurangi ketergantungan pada beras dengan mempromosikan pangan lokal alternatif (sorgum, jagung). Perbaikan infrastruktur juga perlu dilakukan. Tingkatkan akses jalan antardesa, gudang penyimpanan, dan fasilitas pendingin.
Dalam sudut pandang makro ekonomi, ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Diantaranya adalah mengkoordinasikan kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan harga terjangkau. Subsidi silang komoditas pangan—subsidi penyaluran untuk komoditas paling memukul daya beli.
Kemudian, inisiatif sosial. Meningkatkan bantuan pangan tunai (sembako tunai) bagi 18,3 juta keluarga penerima manfaat selama Juli–Agustus 2025. Selanjutnya adalah komunikasi publik, sosialisasi kebijakan TPIP 4K (Ketersediaan, Keterjangkauan, Kelancaran distribusi, Komunikasi efektif).
Reformasi struktural jangka panjang juga harus dirumuskan dan mulai dijalankan sehingga dapat mewujudkan stabilitas dalam sektor perekonomian dan harga. Reformasi struktural ini dapat dilakukan dengan cara, modernisasi pertanian, implementasi digital agriculture (pertanian presisi) dan sistem e-auction berbasis blockchain.
Kemudian, pengembangan pasar domestik. Bangun pasar induk komoditas dengan mekanisme kontrak berjangka untuk stabilisasi harga. Selanjutnya adalah penanaman modal infrastruktur pangan. Investasi cold-chain dan gudang berkapasitas besar untuk mengurangi spoilage.
Kenaikan harga komoditas pokok pada Juli 2025 merupakan hasil kombinasi tekanan pasokan, transmisi kenaikan BBM, dan lambatnya intervensi SPHP. Dampak makro yang hadir meliputi penurunan daya beli, perlambatan pertumbuhan, dan peningkatan kemiskinan. Solusi menyeluruh yang dapat dilakukan mencakup percepatan distribusi CBP, penguatan produksi, sinergi kebijakan fiskal-moneter, serta reformasi struktural pertanian. Implementasi kebijakan ini akan menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
