Program Koperasi Merah Putih menargetkan pembentukan 80.000 koperasi desa dengan suntikan modal pemerintah Rp 3–5 miliar per entitas untuk mendukung tujuh unit bisnis wajib dan berbagai potensi lokal lainnya. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), per akhir 2022 terdapat 130.354 koperasi aktif di seluruh Indonesia, dengan volume usaha Rp 197,88 triliun, menunjukkan ekosistem koperasi yang sudah mapan sebagai wadah partisipasi ekonomi masyarakat.
Kepadatan koperasi di tingkat desa, rata‑rata setiap desa hanya memiliki 1–2 koperasi unit desa (KUD), jauh di bawah target 80.000 koperasi baru. Sentimen masyarakat di media sosial X (Twitter), sejumlah netizen memandang Koperasi Merah Putih sebagai “inam datar” bagi BUMDes yang selama ini hidup segan mati tak mau. Hal ini menandakan keraguan namun juga antusiasme terhadap suntikan modal baru.
Dari perspektif peluang dan strategi investasi dalam skema kemitraan modal desa, pemanfaatan dana desa sebagai sumber pembiayaan awal koperasi dapat dilakukan dengan pemerintah yang dapat memfasilitasi skema bagi hasil. Peran BUMDes sebagai co‑investor dapat di implementasikan. BUMDes dapat mengonsolidasikan modal dan manajemen agar unit simpan‑pinjam dan kios sembako berjalan sinergis.
Untuk memastikan Koperasi Merah Putih dapat diimplementasikan, diutuhkan peningkatan literasi dan inkubasi bisnis desa. Di antaranya, dengan menggalakkan pelatihan manajemen koperasi, akuntansi sederhana, dan pemasaran digital untuk menyerap investasi dengan produktif, memitigasi risiko penyalahgunaan dana. Dengan kolaborasi pemangku kepentingan ditingkat desa, BUMDes, dan masyarakat—Koperasi Merah Putih berpotensi menjadi instrumen investasi mikro yang inklusif dan berkelanjutan.
Efektivitas Koperasi Merah Putih sebagai Instrumen Pembiayaan untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa
Merujuk pada data BPS, tingkat kemiskinan perdesaan turun dari 12,22 persen pada Maret 2023 menjadi 11,79 persen Maret 2024, menandakan penurunan 0,43 persen poin setahun terakhir. Dari sudut pandang potensi pembiayaan mikro, BPS mencatat sekitar 3.912 koperasi simpan‑pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) aktif per Desember 2022, melayani kebutuhan kredit modal kerja anggota desa.
Jika dilihat dari indikator kinerja keuangan, pertumbuhan kredit Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Analisis tren menunjukkan rata‑rata nilai kredit KSP Indonesia tumbuh sekitar 32,89 persen selama satu dekade terakhir, menandakan permintaan pembiayaan meningkat signifikan. Rasio sisa hasil usaha (SHU), ada 2025, rata‑rata SHU KSP diprediksi mencapai Rp 36,6 miliar, mencerminkan profitabilitas yang berpotensi memperkuat modal koperasi.
Jika dilihat dari dampak terhadap kesejahteraan masyarakat, program ini memiliki banyak potensi penting pada sektor kesejahteraan.
1. Penurunan ketergantungan pada rentenir. Kredit koperasi yang bunga kompetitif menggantikan pinjaman informal, mendorong peningkatan pendapatan bersih rumah tangga.
2. Membuka akses layanan dasar. Klinik desa, apotek, dan gudang (cold storage) dalam satu ekosistem koperasi meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas masyarakat.
3. Pemberdayaan ekonomi lokal. Diversifikasi unit usaha memacu multiplier effect: pendapatan petani, nelayan, dan UMKM bertumbuh, mendukung penurunan angka kemiskinan secara terukur.
Meski masih memerlukan evaluasi berkelanjutan, indikator awal menegaskan koperasi desa sebagai instrumen pembiayaan yang efektif untuk mendorong kesejahteraan.
*Bayang‑bayang Tingginya Kredit Macet di Koperasi Merah Putih*
Rasio Kredit Macet (NPL) UMKM, Non‑performing loan (NPL) segmen UMKM meningkat menjadi 3,98 % pada Maret 2024, naik dari 3,71 persen akhir 2023, menandakan risiko pembiayaan mikro makin menebal.
Merujuk pada studi kasus KSP, Koperasi Simpan Pinjam CU Dosnitahi melaporkan NPL 5,48 persen pada 2019, menurun tipis ke 4,25 persen pada 2021. Meski angkanya turun, tetapi level tersebut sudah mengindikasikan ada ketidaksehatan modal kerja koperasi.
Ada beberapa faktor penyebab kredit macet terjadi. Diantaranya adalah:
1. Lemahnya analisis kredit. Petugas seringkali mengabaikan standar verifikasi, karena tekanan anggota atau kekerabatan. Hal ini menimbulkan kualitas portofolio buruk.
2. Pencatatan dan monitoring yang lemah. Kurangnya sistem digital mempersulit tracking cicilan anggota. hal ini menimbulkan keterlambatan identifikasi risiko keterlambatan pembayaran.
3. Kebijakan pemberian kredit yang longgar. Target volume kredit Rp 5 miliar per koperasi tanpa pendampingan teknis memicu penyaluran dana ke usaha tidak layak bayar.
Proyeksi Kerugian dan Mitigasi
Jika hanya 5 persen dari total modal Rp 400 triliun bermasalah, potensi kerugian mencapai Rp 20 triliun dapat mengancam keberlanjutan program.
Rekomendasi mitigasi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kredit macet dalam Koperasi Merah Putih adalah, pertama, penerapan credit scoring berbasis data BPS–PL‑KUMKM, kedua, digitalisasi pencatatan dan pelaporan pinjaman, ketiga, pendampingan manajemen risiko oleh OJK dan LPDB. Menjaga kesehatan kredit koperasi Desa Merah Putih mutlak diperlukan agar suntikan modal besar tak berubah jadi beban sosial dan fiskal di masa depan.
