Peningkatan kerjasama bilateral menghadirkan risiko ketergantungan yang berlebihan terhadap China. Ketergantungan investasi dan teknologi dari China dapat memperbesar pengaruh ekonomi dan politik China di Indonesia, yang berpotensi mempengaruhi kemandirian Indonesia dalam mengelola sektor maritim dan ekonomi secara keseluruhan. Pengalaman Sri Lanka yang kehilangan mayoritas saham proyek pelabuhannya karena gagal membayar utang kepada China menjadi peringatan penting.
Utang Indonesia kepada China yang naik signifikan dalam beberapa tahun terakhir perlu dikelola dengan hati-hati untuk menghindari jebak utang. Ketergantungan pada pembiayaan China dapat membatasi fleksibilitas kebijakan ekonomi Indonesia dan menciptakan leverage politik bagi China dalam hubungan bilateral.
Sementara itu, perlu diketahui, ketergantungan Indonesia pada teknologi dan investasi China menghadirkan beberapa risiko strategis yang perlu diwaspadai:
1. Risiko Jebakan Utang dan Ketahanan Ekonomi. Utang luar negeri Indonesia ke China mencapai USD 20,42 miliar (2023) dengan proyek seperti Kereta Cepat Jakarta-Bandung menunjukkan kerentanan cost overrun. Pengalaman Sri Lanka yang kehilangan kendali atas Pelabuhan Hambantota akibat gagal bayar utang menjadi peringatan nyata. Skema pembiayaan proyek BRI berpotensi meningkatkan rasio utang/PDB jika tidak dikelola transparan.
2. Ketergantungan Teknologi dan Keamanan Siber. Ada 70% bahan baku industri elektronik Indonesia bergantung pada China, menciptakan kerentanan rantai pasok. Infrastruktur energi nasional rentan serangan siber akibat ketergantungan pada teknologi asing. Risiko spionase industri melalui transfer teknologi yang tidak terkendali.
3. Dampak Lingkungan dan Eksploitasi SDA. Proyek infrastruktur pesisir berisiko merusak ekosistem laut, termasuk terumbu karang. Eksploitasi sumber daya mineral tanpa pengawasan ketat berpotensi mengancam keberlanjutan lingkungan. Praktik penambangan China di sektor nikel kerap dianggap mengabaikan standar lingkungan.
4. Hilangnya Kedaulatan Kebijakan. Ketergantungan ekonomi membuat Indonesia cenderung diam dalam isu sensitif seperti klaim Laut China Selatan. Kebijakan luar negeri bebas-aktif terancam terganggu oleh tekanan politik China. Pembatasan kritik terhadap pelanggaran HAM China untuk menjaga hubungan ekonomi.
5. Dominasi Pasar dan Persaingan Tidak Sehat. Perusahaan China dengan modal besar dan teknologi canggih berpotensi memonopoli pasar domestik. Sektor UMKM lokal kesulitan bersaing dengan produk impor China yang disubsidi pemerintah. Praktik dumping di sektor manufaktur dan pertanian mengancam industri dalam negeri.
6. Kerentanan Sistemik Global. Eskalasi perang dagang AS-China dapat mengganggu 23% total perdagangan Indonesia yang bergantung pada China. Devaluasi Yuan dalam skema LCS berpotensi merugikan neraca pembayaran Indonesia. Ketergantungan pada satu negara mitra mengurangi ketahanan terhadap guncangan eksternal.
Untuk memitigasi risiko ini, diperlukan strategi diversifikasi mitra investasi, penguatan regulasi tata kelola proyek, dan percepatan pengembangan kapasitas teknologi domestik. Transparansi dalam skema pembiayaan dan pengawasan lingkungan yang ketat menjadi kunci agar kerjasama tidak berubah menjadi beban strategis.
Proyek-proyek infrastruktur dalam kerangka kerjasama bilateral berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Pembangunan pelabuhan atau kawasan industri di pesisir dapat mempengaruhi ekosistem laut, terutama terumbu karang dan habitat biota laut. Eksploitasi sumber daya laut tanpa kendali yang baik dapat mengancam keberlanjutan sumber daya alam Indonesia.
Kerjasama dalam sektor blue economy memerlukan pengawasan lingkungan yang ketat untuk mencegah eksploitasi berlebihan. Risiko pencemaran lingkungan dari aktivitas industri perlu dimitigasi melalui penerapan standar lingkungan yang tinggi dan pengawasan rutin menggunakan teknologi modern.
Masuknya investasi dan teknologi China dapat menciptakan persaingan yang tidak seimbang dengan industri domestik. Perusahaan China yang memiliki akses ke pembiayaan murah dan teknologi canggih dapat mendominasi pasar domestik dan menghambat pertumbuhan perusahaan lokal. Hal ini dapat mengurangi daya saing industri domestik dan menciptakan ketergantungan jangka panjang.
Sektor pertanian dan perikanan yang menjadi bagian dari kerjasama bilateral perlu dilindungi dari praktik dumping atau persaingan tidak sehat. Petani dan nelayan Indonesia harus mendapat perlindungan yang memadai untuk memastikan bahwa kerjasama bilateral tidak merugikan sektor informal yang menyerap banyak tenaga kerja.
Untuk mengurangi risiko ketergantungan berlebihan, Indonesia perlu mendiversifikasi kemitraan ekonomi dengan negara-negara lain. Kerjasama dengan Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, dan negara-negara Eropa dapat memberikan alternatif teknologi dan investasi. Partisipasi aktif dalam kerangka multilateral seperti ASEAN dan RCEP dapat memperkuat posisi tawar Indonesia.
Pemerintah perlu memperkuat regulasi dan pengawasan untuk memastikan bahwa kerjasama bilateral memberikan manfaat optimal bagi Indonesia. Penerapan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang ketat dan pengawasan rutin menggunakan teknologi satelit dapat mencegah kerusakan lingkungan. Standar lingkungan yang tinggi harus diberlakukan untuk semua proyek kerjasama.
Transparansi dalam pengelolaan utang dan investasi China perlu ditingkatkan untuk mencegah jebak utang. Pemerintah harus melakukan due diligence yang komprehensif terhadap setiap proyek kerjasama dan memastikan bahwa syarat-syarat pembiayaan tidak merugikan kepentingan nasional.
Investasi dalam pengembangan sumber daya manusia dan kapasitas teknologi domestik sangat penting untuk memaksimalkan manfaat kerjasama bilateral. Program pelatihan dan pendidikan harus dirancang untuk meningkatkan kemampuan tenaga kerja Indonesia dalam mengoperasikan teknologi baru. Kerjasama penelitian dan pengembangan dengan institusi China dapat mempercepat transfer pengetahuan dan inovasi.
Dapat disimpulkan, jika kemitraan strategis Indonesia-China melalui 12 kesepakatan bilateral pada 2025 membuka peluang ekonomi yang sangat besar dalam berbagai sektor, mulai dari ekonomi digital, energi terbarukan, hingga industri manufaktur. Potensi positif meliputi akselerasi pertumbuhan ekonomi, transfer teknologi, dan diversifikasi ekonomi yang dapat mendukung Indonesia mencapai target menjadi ekonomi terbesar keempat dunia pada 2045. Namun, kerjasama ini juga menghadirkan risiko ketergantungan ekonomi dan politik, dampak lingkungan, serta persaingan dengan industri domestik yang perlu dimitigasi secara strategis.
Keberhasilan kemitraan ini akan sangat bergantung pada kemampuan Indonesia untuk menjaga keseimbangan antara memanfaatkan peluang ekonomi dan melindungi kepentingan nasional. Diversifikasi kemitraan, penguatan regulasi, dan pengembangan kapasitas domestik menjadi kunci untuk memastikan bahwa kerjasama bilateral memberikan manfaat jangka panjang yang berkelanjutan bagi perekonomian Indonesia. Dengan pendekatan yang tepat, kemitraan ini dapat menjadi katalis untuk transformasi ekonomi Indonesia menuju ekonomi yang modern, digital, dan berkelanjutan.
