Di tengah transformasi digital global yang semakin pesat, konsep Central Bank Digital Currency (CBDC) kian mendapat perhatian luas. Saat ini, lebih dari 130 negara, termasuk Indonesia, tengah mengeksplorasi penerapan CBDC. Bank Indonesia (BI) telah mengkaji peluncuran Rupiah Digital, yang diharapkan mampu merevolusi sistem keuangan, memperluas inklusi, serta mentransformasi transaksi lintas batas. Namun, bagaimana sistem ini bekerja dan apa dampaknya bagi Indonesia serta perdagangan global?
CBDC merupakan mata uang digital yang diterbitkan dan dijamin oleh bank sentral, berbeda dengan cryptocurrency seperti Bitcoin yang bersifat terdesentralisasi. Mata uang CBDC ini memiliki nilai tetap 1:1 dengan mata uang fisik dan dirancang untuk transaksi sehari-hari. Secara umum, CBDC terbagi menjadi dua jenis, yaitu Retail CBDC, yang diperuntukkan bagi masyarakat umum sebagai uang tunai digital, serta Wholesale CBDC, yang digunakan untuk transaksi besar antar lembaga keuangan. Tujuan utama penerapan CBDC adalah meningkatkan efisiensi transaksi, menekan biaya operasional, serta mencegah kejahatan finansial. Beberapa negara yang telah sukses menerapkan CBDC antara lain Tiongkok dengan Digital Yuan dan Bahama dengan Sand Dollar.
Di Indonesia, Bank Indonesia mulai mengkaji Rupiah Digital sejak 2021 dengan beberapa tujuan utama. Salah satunya adalah meningkatkan inklusi keuangan, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil yang masih kesulitan mengakses layanan keuangan formal. Dengan adanya CBDC, masyarakat dapat memanfaatkan dompet digital yang lebih mudah diakses. Selain itu, CBDC juga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi sistem pembayaran dengan menghadirkan transaksi real-time serta biaya rendah, sekaligus membantu pengawasan moneter dengan mempermudah pelacakan aliran dana ilegal.
Meski demikian, penerapan CBDC di Indonesia menghadapi beberapa tantangan. Kekhawatiran utama yang muncul adalah terkait privasi, di mana terdapat potensi pelacakan transaksi oleh otoritas yang dapat menimbulkan polemik. Selain itu, risiko keamanan siber juga menjadi isu penting, mengingat infrastruktur digital harus tahan terhadap serangan peretas. Dampak terhadap perbankan juga menjadi perhatian, sebab peralihan masyarakat dalam menyimpan dana ke CBDC berpotensi mengurangi likuiditas bank komersial.
Dalam konteks transaksi lintas negara, CBDC diprediksi akan menjadi game-changer bagi perdagangan global. Dengan adanya mata uang digital bank sentral, penyelesaian transaksi internasional dapat dilakukan secara instan tanpa perlu melalui perantara seperti SWIFT. Selain itu, penggunaan CBDC dapat mengurangi biaya konversi mata uang dan administrasi, serta meningkatkan interoperabilitas antar negara. Beberapa proyek seperti mBridge, yang melibatkan Tiongkok, Thailand, Uni Emirat Arab, dan Hong Kong, menunjukkan bahwa CBDC berbasis blockchain memiliki potensi besar dalam sistem transaksi lintas batas.
Bagi Indonesia, Rupiah Digital dapat memperkuat posisi dalam perdagangan regional, khususnya di ASEAN. Jika CBDC Indonesia dapat terintegrasi dengan sistem regional, maka transaksi ekspor-impor dengan negara-negara seperti Singapura dan Malaysia bisa dilakukan langsung tanpa harus bergantung pada dolar AS. Tiongkok telah memanfaatkan Digital Yuan dalam proyek Belt and Road Initiative (BRI), sementara Uni Eropa saat ini tengah menguji coba Digital Euro untuk transaksi intra-Eropa.
Namun, implementasi CBDC lintas negara juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah harmonisasi regulasi, mengingat kebijakan anti-pencucian uang dan perpajakan antarnegara masih berbeda-beda. Selain itu, dominasi mata uang digital asing seperti Digital Yuan juga dapat menjadi tantangan, terutama dalam persaingan dengan dolar AS. Aspek teknis dan keamanan juga menjadi pertimbangan utama, di mana infrastruktur yang kompatibel serta perlindungan terhadap serangan siber harus dipersiapkan dengan matang.
Agar CBDC dapat diterapkan secara optimal di Indonesia, beberapa langkah perlu dipersiapkan. Uji coba terbatas harus dilakukan terlebih dahulu pada sektor-sektor strategis, seperti pembayaran subsidi pemerintah atau transaksi ekspor. Edukasi publik juga harus digalakkan agar masyarakat, termasuk UMKM dan pelaku usaha di pedesaan, memahami manfaat serta risiko penggunaan CBDC. Selain itu, kolaborasi dengan berbagai pihak dalam skala internasional menjadi kunci dalam membangun standar interoperabilitas yang efektif.
CBDC bukan sekadar tren, melainkan kebutuhan di era ekonomi digital. Bagi Indonesia, Rupiah Digital berpotensi menjadi alat strategis dalam memperkuat kedaulatan moneter serta meningkatkan efisiensi perdagangan global. Meski demikian, penerapannya membutuhkan persiapan yang matang, baik dari sisi regulasi, teknologi, maupun kepercayaan publik. Dengan pendekatan yang tepat, CBDC dapat menjadi jembatan bagi Indonesia menuju sistem keuangan yang lebih inklusif dan kompetitif di kancah dunia.
Yang perlu diperhatikan adalah, bahwa CBDC ini berbeda sepenuhnya dengan dompet digital atau e-wallet yang sudah kita kenal. Karena di CBDC teknologi yang dipergunakan adalah Blockchain.
