Indonesia sedang berada di titik kritis dalam transformasi layanan kesehatan digital. Setelah mengalami ledakan pengguna selama pandemi COVID-19 yang membawa telemedicine dari 2 juta pengguna pada 2019 menjadi 20 juta pada 2020, sektor ini kini menghadapi persimpangan penting antara mendorong inovasi dan memastikan keberlanjutan serta keamanan layanan. Laporan terbaru dari ThinkWell (Maret 2025) tentang pemetaan telemedicine di Indonesia menunjukkan bahwa ekspansi cepat sektor privat terjadi tanpa pengawasan regulasi yang kuat, menciptakan peluang sekaligus risiko signifikan bagi masa depan kesehatan digital nasional.
Telemedicine Jembatan Menuju Transformasi Kesehatan yang Inklusif
Telemedicine dan jasa kesehatan digital di Indonesia telah menunjukkan potensi luar biasa untuk mengatasi keterbatasan geografis, memperluas akses ke spesialis, dan meningkatkan efisiensi sistem kesehatan. Platform-platform seperti HaloDok, Alodokter, KlikDokter, dan Good Doctor telah membuktikan bahwa model bisnis telemedicine dapat sustainable dan scalable di konteks Indonesia.
Namun, transformasi kesehatan digital yang sesungguhnya memerlukan lebih dari sekadar inovasi teknologi. Dibutuhkan kerangka regulasi yang jelas dan komprehensif, mekanisme pembiayaan yang lebih inklusif melalui integrasi yang lebih dalam dengan JKN, komitmen terhadap keamanan data dan privasi pasien, serta strategi edukasi publik yang konsisten untuk membangun kepercayaan terhadap layanan telemedicine.
Investasi dalam infrastruktur digital di daerah perdesaan, peningkatan literasi digital, dan harmonisasi standar kualitas lintas platform adalah prasyarat untuk mencapai visi kesehatan digital yang truly inclusive dan equitable. Dengan pendekatan yang seimbang antara mendorong inovasi privat dan memastikan akuntabilitas publik, Indonesia memiliki kesempatan unik untuk mengembangkan ekosistem telemedicine yang terintegrasi, efisien, dan accessible bagi seluruh masyarakatnya, bukan hanya bagi mereka yang mampu membayar.
Perjalanan menuju transformasi kesehatan digital Indonesia baru saja dimulai. Keputusan dan kebijakan yang diambil dalam beberapa tahun ke depan akan menentukan apakah telemedicine menjadi jembatan yang menghubungkan semua warga Indonesia dengan layanan kesehatan berkualitas, ataukah hanya memperdalam kesenjangan antara mereka yang mampu mengakses teknologi dan mereka yang tertinggal.
Lanskap Pasar, Dominasi Sektor Privat dan Pertumbuhan Pesat
Pasar telemedicine Indonesia sedang mengalami pertumbuhan spektakuler. Industri yang senilai 0,89 miliar dolar AS pada 2025 diproyeksikan mencapai 3,09 miliar dolar AS pada 2030, dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 28,13 persen. Pertumbuhan ini didorong oleh penetrasi internet 79,5 persen dan penggunaan smartphone di kalangan dua pertiga dari populasi Indonesia, menciptakan ekosistem digital yang semakin matang untuk adopsi layanan kesehatan online.
Sektor privat mendominasi lanskap telemedicine Indonesia dengan lebih dari 50 platform yang tergabung dalam Aliansi Telemedicine Indonesia. Platform-platform ini menawarkan berbagai layanan mulai dari telekonsultasi hingga pengiriman obat, pemeriksaan laboratorium, dan layanan home care. Konsentrasi layanan ini, bagaimanapun, terpusat di wilayah urban khususnya di pulau Jawa (45 persen dari fasilitas), mencerminkan ketimpangan akses geografis yang sudah ada dalam sistem kesehatan Indonesia.
Profil Setiap Platform, Perjalanan Kompetisi dan Diferensiasi Layanan
HaloDok, Pemimpin Pasar dengan Jangkauan Terluas
HaloDok (PT Media Dokter Investama) menonjol sebagai pemimpin pasar dengan pangsa pasar 46,5 persen dari pengguna telemedicine Indonesia. Dengan lebih dari 10 juta unduhan, platform ini telah menjadi pilihan utama masyarakat Indonesia untuk konsultasi kesehatan digital. HaloDok menawarkan spektrum layanan yang luas, mencakup telekonsultasi 24/7 dengan lebih dari 4.000 dokter, pemesanan obat dengan pengiriman cepat, tes laboratorium, layanan vaksinasi, dan pemeriksaan kesehatan menyeluruh.
Keunggulan kompetitif HaloDok terletak pada kemudahan akses dan respons cepat tim medisnya. Studi perbandingan pengalaman pengguna menunjukkan bahwa HaloDok secara konsisten mendapat rating yang lebih baik dibandingkan kompetitor utamanya, khususnya dalam aspek efisiensi dan kepuasan pengguna. Platform ini juga terintegrasi dengan berbagai mitra apotek dan fasilitas kesehatan, memungkinkan alur layanan yang seamless dari konsultasi hingga pengambilan obat.
Alodokter, Fokus pada Edukasi dan Keterjangkauan
Alodokter (PT Sumo Teknologi Solusi) menempati posisi kedua dengan tingkat penggunaan 35,7 persen. Dengan jumlah unduhan setara HaloDok (10+ juta), platform ini membedakan dirinya melalui fokus pada edukasi kesehatan. Alodokter menyediakan artikel-artikel kesehatan berkualitas, komunitas pengguna yang aktif, dan konsultasi dokter dengan jaringan spesialis yang luas.
Meski menawarkan layanan serupa dengan HaloDok, studi komparatif menunjukkan bahwa Alodokter menerima evaluasi “cukup positif” namun secara umum memiliki skor lebih rendah pada beberapa aspek pengalaman pengguna. Namun, pendekatan edukatif Alodokter menarik segmen pengguna yang mencari informasi kesehatan mendalam, bukan hanya konsultasi cepat.
KlikDokter, Pemain Stabil dengan Cakupan Spesialis Lengkap
KlikDokter (PT Medika Komunika Teknologi) adalah pemain ketiga dengan tingkat penggunaan 15,5-30 persen dari pengguna telemedicine. Platform ini menawarkan konsultasi online dengan jaringan dokter spesialis yang beragam dan konten edukasi kesehatan yang komprehensif. Layanan KlikDokter mencakup berbagai kategori kesehatan dari umum hingga spesialistik, menjadikannya pilihan untuk mereka yang membutuhkan akses ke spesialis tertentu.
Good Doctor, Integrasi Ekosistem Kesehatan Menyeluruh
Good Doctor (PT Good Doctor Technology Indonesia) mewakili pendekatan yang lebih holistik dalam layanan kesehatan digital. Platform ini, yang juga menjadi salah satu dari tujuh platform utama yang dikaji dalam studi ThinkWell, menawarkan konsultasi 24/7 dengan lebih dari 4.000 dokter dan spesialis, layanan pemesanan obat terintegrasi, pemeriksaan kesehatan, vaksinasi, dan inovasi unik yaitu kerjasama dengan AXA untuk menyediakan produk asuransi kesehatan digital pertama di Indonesia.
Strategi ekspansi Good Doctor mencakup kemitraan strategis dengan Grab (GrabHealth powered by Good Doctor) pada 2019, membawa layanan kesehatan digital ke jutaan pengguna aplikasi super-apps terkemuka di Asia Tenggara. Pendekatan multi-layanan ini memposisikan Good Doctor sebagai ekosistem kesehatan yang komprehensif, bukan sekadar platform konsultasi.
Medi-Call, Model Inovatif Home Visit Berbasis Lokasi
Medi-Call (PT Medika Nusantara Gemilang) mewakili model telemedicine yang berbeda dari mayoritas platform. Didirikan tahun 2007 di Bali dengan peluncuran layanan dokter ke rumah secara resmi pada 2016-2017, Medi-Call menggunakan teknologi online-to-offline (O2O) berbasis layanan lokasi (LBS) untuk menghubungkan pasien dengan penyedia kesehatan seperti dokter, bidan, perawat, dan fisioterapis langsung ke lokasi pasien.
Keunikan Medi-Call terletak pada integrasi teknologi cloud computing, GPS geolocation, dan rekam medis elektronik terpadu. Pasien dapat memanggil layanan medis profesional yang datang langsung ke rumah, kantor, atau hotel mereka, dengan tarif yang transparan dan kompetitif berdasarkan jarak dan parameter lainnya. Kini, Medi-Call telah memperluas operasinya ke 20 kota di seluruh Indonesia, menunjukkan potensi model home visit dalam memenuhi kebutuhan pasien dengan mobilitas terbatas atau kondisi kronis yang memerlukan pendampingan berkala.
Doctor Anywhere, Penyedia Regional dengan Komitmen Multilasional
Doctor Anywhere, penyedia layanan kesehatan regional berbasis Singapura, hadir di Indonesia dengan fokus pada layanan medical concierge dan jaringan telehealth yang komprehensif. Platform ini menawarkan layanan pemeriksaan kesehatan dan vaksinasi yang dapat diakses melalui aplikasi mereka, dengan jaringan profesional medis yang tersebar di berbagai lokasi.
YesDok, Platform Afodabel dengan Standar Internasional
YesDok mewakili pendekatan affordability dalam telemedicine Indonesia. Dengan hampir 500.000 pengguna, platform ini menyediakan layanan konsultasi dokter online 24 jam dengan rating kepuasan pengguna yang tinggi. YesDok berkomitmen pada standar internasional dengan sertifikasi ISO dan jaringan dokter yang terdaftar di Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), memastikan kredibilitas praktisi medis. Platform ini juga mendukung roadmap transformasi digital Kementerian Kesehatan, menunjukkan komitmen terhadap alignment dengan kebijakan publik nasional.
Trustmedis, Solusi Terintegrasi untuk Fasilitas Kesehatan
Trustmedis mengambil pendekatan berbeda dengan fokus pada integrasi sistem manajemen informasi rumah sakit (HIS) dan dukungan rekam medis elektronik (EMR) untuk fasilitas kesehatan. Platform berbasis cloud dengan standar keamanan ISO 27001 ini menawarkan solusi untuk klinik, rumah sakit, dan puskesmas, dengan integrasi ke sistem BPJS, SATUSEHAT, dan platform kesehatan lainnya. Trustmedis mewakili pola telemedicine yang lebih berorientasi pada integrasi infrastruktur kesehatan daripada layanan langsung ke konsumen akhir.
Keuntungan Telemedicine, Membuka Akses Kesehatan di Era Digital
Perkembangan telemedicine di Indonesia menawarkan serangkaian manfaat signifikan bagi sistem kesehatan dan masyarakat. Pertama, telemedicine memiliki potensi yang luar biasa untuk mengatasi keterbatasan geografis dan shortage tenaga medis spesialis. Di negara dengan geografi yang sangat luas dan distribusi dokter spesialis yang tidak merata (sebagian besar tersentralisasi di Jawa), telemedicine memungkinkan penduduk daerah terpencil untuk mengakses konsultasi spesialis tanpa perlu melakukan perjalanan jauh yang mahal dan memakan waktu.
Layanan facility-to-facility (F2F) telemedicine, seperti yang ditawarkan melalui program KOMEN (Konsultasi Medis Online) yang sedang dalam tahap pilot di 101 puskesmas dan 106 rumah sakit, mendemonstrasikan bagaimana teknologi ini dapat digunakan untuk teleradiology, tele-ECG, tele-USG, dan telekonsultasi klinis, memberikan akses ke expertise tingkat lanjutan yang tidak tersedia di fasilitas dasar.
Kedua, telemedicine menghadirkan efisiensi biaya dan waktu yang signifikan. Layanan telekonsultasi mengurangi kebutuhan pasien untuk melakukan mobilisasi, menghemat biaya transportasi, akomodasi, dan waktu kerja yang hilang. Dengan pengiriman obat yang dapat dilakukan dalam 1-2 jam seperti yang ditawarkan platform privat terkemuka, pasien tidak perlu mengunjungi apotek secara fisik. Studi menunjukkan bahwa pengurangan kepadatan rumah sakit melalui telemedicine untuk kasus non-darurat dapat meningkatkan efisiensi layanan rumah sakit dan mengurangi risiko penularan infeksi di lingkungan medis yang padat.
Ketiga, telemedicine memfasilitasi monitoring kesehatan real-time dan pencegahan penyakit. Dengan dukungan perangkat wearable dan alat pemantauan seperti smartwatch yang dapat mendeteksi gangguan irama jantung, dokter dapat mengakses data kesehatan pasien secara berkelanjutan, memungkinkan deteksi dini kondisi medis tertentu dan pencegahan komplikasi lebih lanjut. Ini sangat relevan untuk manajemen penyakit kronis seperti diabetes dan hipertensi yang memerlukan pemantauan berkelanjutan.
Keempat, telemedicine menawarkan aksesibilitas 24/7 dan fleksibilitas penjadwalan yang tidak dapat ditawarkan oleh fasilitas kesehatan tradisional. Masyarakat yang sibuk dengan pekerjaan tetap dapat mengakses layanan kesehatan tanpa harus meminta izin cuti dari kantor atau meninggalkan usaha mereka. Ini terutama menguntungkan bagi kelompok masyarakat urban yang menjalani kehidupan yang sangat terpadat.
Kelima, dari perspektif penyedia kesehatan, telemedicine membuka peluang untuk memperluas jangkauan layanan. Dokter dapat melayani lebih banyak pasien dengan mengoptimalkan waktu mereka dan mengurangi overhead operasional dibandingkan praktik fisik tradisional. Bagi perawat dan fisioterapis, model Medi-Call menunjukkan bagaimana telemedicine dapat membuka peluang fleksibel untuk bekerja sesuai ketersediaan waktu mereka sambil tetap memberikan layanan berkualitas.
Kelemahan dan Tantangan, Hambatan Menuju Transformasi Kesehatan Digital
Meskipun menawarkan banyak keuntungan, telemedicine di Indonesia menghadapi serangkaian tantangan substansial yang dapat menghambat potensinya jika tidak ditangani dengan serius.
Keterbatasan Medis dan Klinis
Tantangan paling fundamental adalah keterbatasan telemedicine dalam menggantikan pemeriksaan fisik langsung. Banyak kondisi medis memerlukan pemeriksaan fisik menyeluruh, pemeriksaan laboratorium, atau pencitraan yang tidak dapat dilakukan secara virtual. Dokter tidak dapat melakukan auskultasi (mendengarkan dengan stetoskop), palpasi (meraba untuk mengidentifikasi kelainan), atau perkusi (ketukan diagnostik) yang sering krusial untuk diagnosis yang akurat. Ketergantungan pada deskripsi verbal pasien saja membuka peluang diagnosis yang keliru atau tertunda, terutama pada kasus-kasus kompleks.
Ini menciptakan dilema bagi praktisi medis, menerima keterbatasan inherent dari telemedicine dan menerima risiko diagnostic error, atau mereferensikan semua kasus yang memerlukan pemeriksaan fisik ke fasilitas kesehatan, yang mengurangi nilai tambah telemedicine. Studi menunjukkan bahwa diagnosis tanpa pemeriksaan langsung memiliki akurasi lebih rendah dibandingkan konsultasi tatap muka yang dipengaruhi oleh pemeriksaan fisik yang normal atau abnormal.
Tantangan Infrastruktur dan Kesenjangan Digital
Meskipun penetrasi internet Indonesia mencapai 79,5 persen, angka ini menyembunyikan ketimpangan geografis yang signifikan. Penetrasi smartphone mencapai 87 persen di pulau Jawa tetapi hanya 50 persen di daerah perdesaan. Banyak daerah perdesaan dan terpencil masih mengalami konektivitas internet yang tidak stabil, dengan gangguan yang sering terjadi, bandwidth rendah, dan biaya data yang tinggi relatif terhadap daya beli lokal.
Laporan ThinkWell mencatat bahwa banyak klinik di daerah luar Jawa mengalami keterbatasan infrastruktur yang signifikan, dengan sebagian besar terbatas hanya pada layanan dasar akibat kekurangan perangkat keras dan konektivitas yang tidak memadai. Di beberapa wilayah perdesaan bahkan pun, akses terhadap listrik yang stabil menjadi tantangan, membuat perangkat elektronik yang diperlukan untuk telemedicine tidak dapat dioperasikan secara konsisten.
Kekhawatiran Keamanan Data dan Privasi Pasien
Risiko keamanan data merupakan tantangan yang semakin kritis seiring dengan tumbuhnya platform telemedicine. Studi menunjukkan bahwa 82 persen konsultasi P2P dan 74 persen F2P menggunakan aplikasi yang tidak aman seperti WhatsApp dan Zoom untuk melakukan telemedicine, bukan platform yang didesain khusus untuk layanan kesehatan dengan enkripsi dan perlindungan data yang sesuai dengan standar kesehatan.
Kekhawatiran tentang kebocoran data rekam medis elektronik, penyalahgunaan informasi kesehatan pribadi, dan hacking merupakan faktor signifikan yang mengurangi kepercayaan publik terhadap layanan telemedicine. Banyak pasien, terutama dari generasi lebih tua, masih ragu untuk menggunakan platform digital karena khawatir informasi kesehatan pribadi mereka yang sensitif akan bocor atau diakses oleh pihak yang tidak berwenang.
Kenyataan bahwa sebagian besar platform telemedicine beroperasi tanpa regulasi keamanan data yang jelas memperburuk situasi ini. Sementara Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menetapkan fondasi hukum yang lebih luas untuk telemedicine, regulasi teknis tentang standar keamanan data dan perlindungan privasi masih dalam tahap pengembangan dan belum sepenuhnya implemented.
Masalah Regulasi dan Ketidakpastian Hukum
Indonesia masih belum memiliki regulasi komprehensif untuk telemedicine provider-to-patient (P2P) di luar masa pandemi COVID-19. Sementara Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 mengatur facility-to-facility (F2F) telemedicine antara fasilitas kesehatan, regulasi ini tidak mencakup layanan telemedicine langsung dari platform privat ke konsumen akhir yang saat ini mendominasi pasar.
Ketidakjelasan regulasi menciptakan beberapa masalah praktis, pertama, klasifikasi dan standar operasional. Tidak ada kejelasan apakah platform telemedicine privat harus diklasifikasikan sebagai fasilitas kesehatan atau perusahaan teknologi, yang memiliki implikasi besar terhadap persyaratan compliance, standar operasional, dan hubungan mereka dengan penyedia kesehatan tradisional.
Kedua, lingkup layanan yang diizinkan. Tidak ada panduan jelas tentang jenis layanan kesehatan apa saja yang dapat dilakukan secara legal melalui telemedicine. Misalnya, apakah resep obat yang dikeluarkan melalui telemedicine memiliki validitas hukum yang sama dengan resep dari konsultasi tatap muka? Bagaimana mekanisme validasi resep elektronik? Pertanyaan-pertanyaan ini masih belum terjawab dengan jelas dalam kerangka regulasi yang ada.
Ketiga, tanggung jawab hukum dan perlindungan praktisi. Dokter yang memberikan layanan telemedicine beroperasi dalam ketidakpastian tentang tanggung jawab medis dan perlindungan hukum mereka jika terjadi medical error atau kelalaian. Tidak ada mekanisme dispute resolution yang terstandar, meninggalkan praktisi dan pasien dalam posisi yang rentan.
Regulasi yang jelas dan komprehensif adalah prasyarat untuk pertumbuhan yang berkelanjutan dan aman dari industri telemedicine Indonesia.
Tantangan Pembiayaan dan Equity
Salah satu tantangan terbesar telemedicine di Indonesia adalah ketimpangan akses berdasarkan status sosial ekonomi. Mayoritas layanan telemedicine privat dibayar out-of-pocket (OOP) atau melalui asuransi privat yang hanya dimiliki oleh segmen masyarakat kelas menengah ke atas dan pegawai dengan asuransi kesehatan dari pemberi kerja.
Program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) yang seharusnya memberikan akses universal ke kesehatan untuk 96 persen populasi Indonesia hanya menawarkan cakupan telemedicine yang terbatas. Aplikasi Mobile JKN memiliki tingkat penggunaan yang sangat rendah, dengan fasilitas melaporkan rata-rata kurang dari 10 konsultasi per bulan. Hambatan penggunaan termasuk jam operasional terbatas, kurangnya promosi, konflik jadwal dokter, dan ketiadaan layanan pengiriman obat terintegrasi. Selain itu, ada kesenjangan digital yang signifikan dalam hal konektivitas internet, literasi digital, dan akses ke smartphone di antara anggota JKN.
Program KOMEN untuk facility-to-facility telemedicine, meskipun menunjukkan potensi, juga masih dalam skala pilot terbatas (101 puskesmas dan 106 rumah sakit di 18 provinsi) dan belum menjadi bagian integral dari sistem kesehatan nasional.
Akibatnya, telemedicine di Indonesia saat ini secara efektif hanya dapat diakses oleh populasi urban dengan tingkat pendapatan menengah ke atas, sementara populasi di daerah terpencil dan kelompok ekonomi lemah tetap tertinggal. Ini merupakan concern serius terhadap equity dalam kesehatan digital dan kontradiktif dengan tujuan JKN untuk memberikan akses kesehatan yang universal.
Rendahnya Adopsi dan Kepercayaan Publik
Meskipun pertumbuhan pesat selama pandemi, telemedicine masih menghadapi resistensi budaya dan kepercayaan yang terbatas dari publik Indonesia. Banyak masyarakat, terutama generasi lebih tua, masih lebih nyaman dengan konsultasi tatap muka tradisional yang dianggap lebih personal, lebih meyakinkan, dan dapat membangun kepercayaan antara dokter dan pasien. Kekhawatiran terhadap akurasi diagnosis tanpa pemeriksaan langsung, kehilangan dimensi emosional dalam interaksi medis, dan keraguan terhadap kompetensi dokter online merupakan faktor-faktor yang menghambat adopsi lebih luas.
Program pemerintah seperti Mobile JKN dan KOMEN menunjukkan tingkat adopsi yang sangat rendah, menunjukkan bahwa sekadar menyediakan platform teknologi tidak cukup tanpa strategi sosialisasi dan edukasi yang komprehensif untuk membangun kepercayaan dan literasi digital masyarakat.
Kontrol Kualitas dan Standarisasi
Dengan lebih dari 50 platform telemedicine yang beroperasi tanpa acuan standar yang jelas, konsistensi kualitas layanan menjadi concern signifikan. Tidak ada framework akreditasi yang seragam untuk provider telemedicine, tidak ada protokol pelatihan yang terstandar untuk praktisi, dan tidak ada mekanisme monitoring yang efektif terhadap outcome klinis dari konsultasi telemedicine.
Beberapa platform privat memang menerapkan internal quality assurance melalui pelatihan dokter, audit reguler, dan steering committees, namun standar ini bervariasi antar platform dan tidak ada supervision eksternal yang ketat. Pemerintah masih mengembangkan mekanisme quality assurance yang lebih robust untuk telemedicine.
Urgensi Reformasi Regulasi dan Integrasi Sistem
Menghadapi tantangan yang kompleks ini, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah signifikan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Health Omnibus Law) menetapkan fondasi hukum pertama yang luas untuk layanan telemedicine, memungkinkan semua fasilitas kesehatan untuk menyediakan layanan telemedicine dan berkolaborasi dengan operator sistem elektronik yang terdaftar.
Namun, fondasi hukum yang luas ini masih memerlukan regulasi turunan yang terperinci. Laporan ThinkWell mengidentifikasi enam area regulasi kritis yang masih memerlukan pengembangan lebih lanjut. Pertama, klasifikasi legal dan persyaratan operasional provider telemedicine. Kedua, jangkauan layanan telemedicine yang diizinkan. Ketiga, standar kompetensi profesional khusus untuk telemedicine. Keempat, perlindungan hukum untuk dokter dan pasien. Kelima, standar keamanan data dan integrasi sistem dan keenam mekanisme pembayaran yang terintegrasi.
Kesempatan strategis datang melalui inisiatif transformasi digital pemerintah dan program health sandbox yang sedang berjalan di Kementerian Kesehatan. Program ini dirancang untuk menguji berbagai iterasi aplikasi kesehatan digital dan mengidentifikasi regulasi dan kebijakan mana yang paling optimal untuk memandu integrasi aman dan efisien ke dalam sistem kesehatan nasional.
Pendekatan strategis yang disarankan adalah menyeimbangkan inovasi sektor privat dengan pengawasan pemerintah yang kuat. Pemerintah dapat fokus pada penciptaan lingkungan yang kondusif untuk partisipasi sektor privat, termasuk pengembangan standar teknis dan API terbuka untuk infrastruktur digital publik, daripada mencoba membangun dan mengelola seluruh ekosistem aplikasi sendiri. Penggunaan strategis JKN sebagai instrumen purchasing dan quality setting dapat memastikan bahwa inovasi privat tetap aligned dengan objektif kesehatan publik sambil memperluas akses ke populasi yang lebih luas.
