Wacana redenominasi rupiah, penyederhanaan nilai nominal mata uang dengan menghapus tiga angka nol, mengubah Rp1.000 menjadi Rp1 semakin bergema di kantor-kantor pemerintah. Pada 24 November 2025, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menegaskan bahwa lembaganya akan membentuk tim peneliti khusus di bidang ekonomi untuk mengkaji kebijakan yang menjanjikan efisiensi dan kredibilitas. Namun, di balik inisiatif yang tampak terukur tersebut tersembunyi pertanyaan mendesak apakah Indonesia dengan segala ketidakpastian ekonomi globalnya benar-benar siap untuk transformasi moneter sebesar ini.
Momentum ini berawal dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan RI pada 10 Oktober 2025. Dalam regulasi tersebut, pemerintah menargetkan penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Harga Rupiah pada 2027, dengan empat urgensi yang sangat spesifik, efisiensi perekonomian, menjaga kesinambungan perkembangan ekonomi nasional, mempertahankan nilai rupiah yang stabil, dan meningkatkan kredibilitas rupiah.
Pengertian yang sering disalahpahami. Sebelum memahami dampak, penting memilah redenominasi dari sanering dua konsep yang sering kacau di benak publik. Redenominasi adalah penyederhanaan nominal tanpa mengubah nilai intrinsik atau daya beli. Ketika Rp1.000 berubah menjadi Rp1, sebuah barang yang sebelumnya berharga Rp1.000 akan tetap berharga Rp1 dengan daya beli yang sama. Sebaliknya, sanering adalah pemotongan nilai uang yang langsung mengurangi daya beli masyarakat sesuatu yang sangat berbeda dan jauh lebih merugikan.
Namun, pemahaman teoretis ini tidak selalu tertanam dalam kesadaran masyarakat luas, khususnya di kalangan pedagang kecil dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang mendominasi 99,62% struktur usaha Indonesia.
Proses panjang, tantangan teknis dan sosial. Gubernur Bank Indonesia dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPD RI pada 17-18 November 2025 merinci bahwa implementasi redenominasi membutuhkan waktu 5-6 tahun sejak undang-undang disahkan, bukan mulai sekarang. Proses ini bukan hanya tentang pencetakan uang baru, melainkan transformasi sistemik yang meliputi empat tahapan utama.
Pertama, pembentukan landasan hukum berupa UU Redenominasi. Kedua, transparansi harga yang menurut Gubernur BI adalah kunci krusial namun belum sepenuhnya terlaksana di lapangan. Ketiga, penyusunan desain dan pencetakan uang baru yang akan didistribusikan ke seluruh nusantara. Keempat, masa transisi ketika uang lama dan baru beredar bersamaan, memastikan masyarakat dapat menggunakan keduanya dengan nilai setara.
Biaya yang diperlukan untuk transformasi ini sangat substansial. Menurut analisis, pemerintah harus mengeluarkan 0,3 persen hingga 0,5 persen dari PDB untuk mencetak uang baru, memperbarui sistem perbankan, menyesuaikan payment gateway, mengganti label harga, dan melakukan sosialisasi masif. Untuk Indonesia, ini berarti puluhan triliun rupiah, beban yang akhirnya akan diemban oleh masyarakat.
Kondisi Ekonomi, Fondasi yang Masih Rapuh?
Pada awal era Presiden RI saat ini, kondisi ekonomi makro Indonesia menunjukkan sinyal yang paradoks. Di satu sisi, inflasi tetap terkendali di angka 2,31 persen pada Agustus 2025, berada dalam kisaran ideal 1-3 persen yang didukung oleh kebijakan moneter dan fiskal yang disiplin. Pertumbuhan ekonomi rata-rata 4,29 persen dari 2014-2024 juga menunjukkan resiliensi yang layak diperhitungkan.
Namun, di sisi lain, ada badai yang menggelinding. Rupiah mengalami depresiasi signifikan melemah sekitar 8 persen terhadap dolar AS sejak awal pemerintahan Presiden RI saat ini. Pada Q4 2025, rupiah tercatat terdepresiasi 0,48 persen, didorong oleh ketidakpastian ekonomi global yang terus bergejolak, defisit anggaran yang meningkat, dan tekanan capital outflow dari emerging markets.
Kondisi ini mencerminkan keraguan investor terhadap kemampuan pemerintah menyeimbangkan pengeluaran yang besar dengan pendapatan fiskal yang terbatas. Dalam konteks seperti ini, redenominasi dapat menjadi pisau bermata dua, terlihat sebagai upaya stabilisasi, namun justru dapat memicu ketidakpercayaan lebih lanjut jika diinterpretasikan sebagai upaya menyamarkan ketidakstabilan fundamental.
Pelajaran Internasional, Turki, Brazil, dan Kegagalan Lainnya
Pengalaman negara lain menawarkan wawasan berharga tentang apa yang bisa berhasil dan apa yang berpotensi bencana. Turki, pada 2005, melakukan redenominasi yang diakui berhasil dengan menghapus enam angka nol dari lira, mengonversi 1.000.000 lira lama menjadi 1 lira baru. Kesuksesan Turki bersandar pada tiga pilar: pertama, stabilitas makroekonomi yang telah dipulihkan sebelumnya dengan inflasi rendah dan perbankan yang solid, kedua, kampanye edukasi publik besar-besaran untuk menangkal “money illusion”, dan ketiga, disiplin fiskal dan dukungan penuh dari bank sentral.
Rumania mengikuti jejak serupa pada 2005, mengonversi 10.000 leu lama menjadi 1 leu baru dengan hasil yang positif untuk nilai tukar dan kepercayaan investor, didukung oleh reformasi fiskal yang kuat dan pengawasan dari Uni Eropa.
Sebaliknya, kisah Brazil lebih menggambarkan jalan berliku. Ketika Brazil mencoba redenominasi pada 1986-1989, kurs mata uangnya malah terdepresiasi tajam hingga mencapai ribuan cruzado untuk setiap dolar AS, karena pemerintah tidak mampu mengelola inflasi yang mencapai 500 persen per tahun. Brazil baru berhasil pada 1994 melalui “Plano Real” yang komprehensif, bukan hanya redenominasi sederhana.
Sementara itu, Zimbabwe menjadi kasus horror stories redenominasi. Antara 2006-2009, negara tersebut melakukan redenominasi tiga kali, total menghapus 25 nol, namun tetap gagal menahan hiperinflasi yang mencapai 89,7 triliun persen pada Juli 2008. Venezuela mengalami nasib serupa, redenominasi tiga kali sejak 2008 hingga 2021 dengan total 14 nol hilang, namun hiperinflasi tetap berkelanjutan hingga 70 persen transaksi sekarang menggunakan dolar AS.
Pelajaran yang jelas, redenominasi hanya berhasil ketika menjadi bagian dari reformasi ekonomi menyeluruh, bukan solusi tunggal. Tanpa pengendalian inflasi fundamental, disiplin fiskal, dan kepercayaan publik yang mendalam, redenominasi menjadi sekadar operasi kosmetik yang justru dapat memperburuk situasi.
Risiko Bagi Masyarakat, Inflasi Psikologis dan Pembulatan Harga
Salah satu risiko paling insidious yang sering diabaikan adalah inflasi psikologis, fenomena di mana masyarakat merasa harga barang naik meski nilai riilnya sama. Para ekonom mengkhawatirkan bahwa pedagang akan memanfaatkan transisi untuk menaikkan harga secara halus dengan alasan penyesuaian nominal. Jika pembulatan harga tidak diawasi ketat, daya beli masyarakat terutama kelompok berpenghasilan rendah, akan nyata-nyata tergerus.
Bagi UMKM dan pedagang kecil, tantangan operasional juga sangat nyata. Mereka harus mengganti label harga jutaan item, memperbarui sistem kas elektronik, menyesuaikan aplikasi pembayaran digital, dan merombak laporan keuangan. Biaya adaptasi ini sering kali tidak bisa ditanggung sepenuhnya oleh usaha mikro yang beroperasi dengan margin ketat.
Prof. Wasiaturrahma, Guru Besar Ekonomi Moneter dan Perbankan FEB UNAIR, menunjukkan kekhawatiran khusus. Menurutnya, redenominasi saat ini tidak mendesak karena sektor bisnis tidak mengkeluhkan komplikasi nominal yang panjang. Malah, terdapat risiko yang nyata: ketika barang masih seharga “seribu dua ribu” rupiah, perubahan menjadi pecahan kurang dari 1 rupiah akan sulit dilakukan dalam transaksi kas, berpotensi mendorong pembulatan yang merugikan konsumen.
Pusat Keputusan yang Belum Terkoneksi Optimal
Menarik dicatat bahwa ketika Arif Satria dari BRIN bertemu dengan Presiden Prabowo, Gubernur BI, dan Menteri Keuangan di Istana Kepresidenan pada 24 November 2025, mereka tidak membahas redenominasi secara spesifik. Ini menunjukkan bahwa meskipun wacana sudah masuk ke dalam regulasi formal (PMK 70/2025), belum ada konvergensi penuh tentang urgensi dan timing di tingkat kepemimpinan.
Gubernur BI bahkan menegaskan bahwa Bank Indonesia saat ini lebih fokus pada menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan, dengan pernyataan tegas bahwa “redenominasi tahapannya panjang” dan tidak bisa tergesa-gesa. Artinya, meskipun RUU sedang dalam tahap persiapan, implementasi actual masih sangat jauh.
Pemerintah mengidentifikasi empat manfaat utama dari redenominasi, efisiensi perekonomian, penjagaan kesinambungan pembangunan, stabilitas nilai rupiah, dan peningkatan kredibilitas. Secara teoritis, ini masuk akal. Nominal yang lebih sederhana memang bisa mengurangi kesalahan pencatatan, mempercepat transaksi, dan membuat sistem perbankan lebih efisien dalam skalabilitas.
Namun, dalam praktik, manfaat-manfaat ini semakin berkurang relevansinya seiring kemajuan teknologi. Sistem digital dan otomasi perbankan modern tidak lagi “tersendat” karena banyaknya angka nol. Payment gateway, aplikasi mobile banking, dan ATM sudah terdesain untuk menangani jumlah digit berapa pun.
Adapun kredibilitas internasional rupiah, argumennya juga perlu dievaluasi kritis. Investor global percaya pada mata uang yang didukung fundamentals ekonomi yang kuat, bukan jumlah digit di uangnya. Jika pemerintah ingin meningkatkan kredibilitas, fokus pada stabilitas makroekonomi, transparansi, dan anti-korupsi jauh lebih efektif daripada penyederhanaan nominal.
Rekomendasi penelitian BRIN
Tim peneliti BRIN memiliki tanggung jawab besar. Mereka harus membuat kajian yang mengintegrasikan tidak hanya aspek ekonomi makro, tetapi juga dampak sosial pada UMKM, pedagang kecil, dan kelompok rentan. Kajian ini idealnya harus melakukan analisis mendalam tentang kondisi fundamental ekonomi Indonesia saat ini vis-à-vis Turki dan Rumania saat mereka berhasil, apakah foundation-nya sudah cukup kuat?
Berikutnya adalah pemetaan risiko inflasi psikologis dengan data empiris tentang perilaku pedagang saat transisi moneter. Kemudian melakukan evaluasi kesiapan infrastruktur, termasuk teknologi perbankan, sistem pembayaran digital, dan logistik distribusi uang baru.
Selanjutnya strategi komunikasi publik yang komprehensif untuk mencegah misunderstanding dan kepanikan. Dan melakukan analisis biaya-manfaat jangka panjang yang memperhitungkan opportunity cost dari redenominasi versus investasi pada prioritas ekonomi lain yang lebih mendesak.
Redenominasi rupiah bukan ide yang salah secara fundamental, tetapi timing-nya yang sangat dipertanyakan. Sementara Bank Indonesia memastikan bahwa RUU akan dipersiapkan dengan matang dan implementasi baru terjadi 5-6 tahun setelah disahkan, kondisi ekonomi global saat ini penuh dengan ketidakpastian.
Rupiah yang melemah, defisit anggaran yang meningkat, dan ketergantungan pada sentimen pasar global membuat momen ini tidak ideal untuk mengalihkan perhatian dan sumber daya pemerintah ke sebuah proyek transformasi moneter yang massive. Para ekonom yang berpengalaman seperti Perry Warjiyo yang menjabat sebagai Gubernur BI dan Tim BRIN harus berdiskusi secara terbuka, apakah redenominasi adalah prioritas ekonomi yang mendesak, ataukah sebuah kebijakan yang bisa ditunda hingga kondisi benar-benar stabil ?
Inisiatif Arif Satria, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk membentuk tim kajian ekonomi di BRIN adalah langkah positif menuju kebijakan yang lebih evidence-based. Namun, tim ini juga harus berani memberikan rekomendasi kritis jika menemukan bahwa waktu belum tepat. Kesuksesan redenominasi bukan tentang keberanian mengambil keputusan, melainkan kebijaksanaan memilih momentum yang paling menguntungkan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
