Asian Development Bank (ADB) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai 5,1% pada tahun 2026, meningkat tipis dari proyeksi 5,0% untuk tahun 2025. Proyeksi ini didukung oleh stimulus fiskal pemerintah dan permintaan domestik yang kuat, namun tetap menghadapi tekanan dari kondisi global yang tidak pasti, terutama dampak perang dagang AS-China dan melemahnya kinerja industri domestik.
ADB mempertahankan optimisme yang relatif stabil dibandingkan lembaga lain. Sementara IMF menurunkan proyeksi Indonesia untuk 2025 dari 5,1% menjadi 4,7%, dan Bank Indonesia merevisi turun ekspektasi pertumbuhan 2025 menjadi kisaran 4,6-5,4%, ADB tetap konsisten dengan proyeksi 5,% untuk 2026.
Proyeksi Indonesia 5,1% untuk 2026 terlihat relatif lebih baik dibandingkan rata-rata regional Asia Tenggara yang diproyeksikan ADB hanya 4,3% pada 2026, turun dari proyeksi awal 4,7%. Indonesia menjadi salah satu negara yang proyeksinya tidak direvisi turun, berbeda dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya.
Ada beberapa faktor pendukung pertumbuhan pada 2026. Pertama stimulus fiskal dan program pemerintah. Program makanan gratis diyakini sebagai katalis ekonomi. Program makanan bergizi gratis menjadi kunci stimulus fiskal dengan alokasi yang meningkat dari Rp 71 triliun menjadi Rp 171 triliun pada 2025. Program ini diproyeksikan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 0,10% pada 2025 dan menciptakan efek multiplier yang berkelanjutan hingga 2026.
ADB mencatat bahwa implementasi penuh program yang menjangkau 82,9 juta orang dapat membantu mempertahankan daya beli rumah tangga, terutama di kalangan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Program ini juga memberikan dampak pemerataan positif dengan menstimulasi kegiatan ekonomi dan lapangan kerja di daerah perdesaan.
Peningkatan target defisit fiskal. Pemerintah menaikkan target defisit fiskal 2025 menjadi 2,8% dari PDB untuk mendukung berbagai paket stimulus, termasuk bantuan pangan, transfer tunai, dan subsidi transportasi. Langkah ekspansif ini diharapkan memberikan dampak positif berkelanjutan hingga 2026.
Kedua, kebijakan moneter akomodatif. Siklus penurunan suku bunga Bank Indonesia. Bank Indonesia telah menurunkan BI Rate sebanyak tiga kali sepanjang 2025, masing-masing 25 basis poin pada Januari, Mei, dan Juli, sehingga BI Rate turun dari 6,0% menjadi 5,25%. Kebijakan moneter yang longgar ini dirancang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi sambil menjaga stabilitas inflasi dalam target 2,5% ±1%.
Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan bahwa Bank Indonesia akan terus menilai ruang untuk penurunan suku bunga lebih lanjut guna mendukung pertumbuhan ekonomi. Dampak dari pelonggaran moneter ini diharapkan semakin terasa pada 2026 melalui peningkatan kredit perbankan dan investasi swasta.
Ketiga, permintaan domestik yang resilient. Konsumsi rumah tangga tetap kuat, tidak bisa dipungkiri jika konsumsi rumah tangga tetap menjadi pendorong utama dengan kontribusi 4,89% pada Q1 2025. ADB memproyeksikan konsumsi akan tetap tangguh dengan pertumbuhan yang dirancang lebih inklusif, didukung oleh berbagai program sosial dan peningkatan upah minimum.
Data Consumer Confidence Index yang mencapai 127,7 pada akhir 2024, naik dari 125,9 sebelumnya, menunjukkan optimisme konsumen yang kuat sebagai fondasi pertumbuhan berkelanjutan hingga 2026.
Sementara itu, ada beberapa tantangan dan risiko yang akan dihadapi. Pertama adalah tekanan industri domestik. Satu diantaranya adalah perlambatan sektor manufaktur. Manufacturing PMI Indonesia mengalami kontraksi selama tiga bulan berturut-turut hingga Juni 2025, dengan level 46,9 poin. Meskipun sempat ekspansif di awal tahun dengan PMI 51,9 poin pada Januari 2025 dan 52,4 poin pada Maret 2025, tren penurunan menunjukkan tekanan pada sektor industri.
ADB menyoroti bahwa “produksi industri yang lesu, penciptaan lapangan kerja formal yang lemah, dan investasi swasta yang lambat dapat membebani prospek”. Kondisi ini menjadi tantangan struktural yang perlu diatasi untuk mencapai target pertumbuhan 2026.
Kedua, adalah dampak perang dagang global. Eskalasi tarif AS terhadap Indonesia menjadi salah satu faktor. AS mengenakan tarif 32% terhadap ekspor Indonesia berdasarkan formula “reciprocal tariff”, yang mengancam miliaran dollar perdagangan. Sektor yang paling terdampak meliputi tekstil, elektronik, karet, dan minyak kelapa sawit.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa tarif AS baru dapat mengurangi pertumbuhan GDP sebesar 0,3-0,5 poin persentase. ADB memperingatkan bahwa jika perang dagang terus memanas, hal ini diproyeksikan menekan pertumbuhan global hingga 1,4 poin pada 2026.
Sementara itu, dampak perlambatan ekonomi China juga menjadi kendala. Ekonom Bank Permata Josua Pardede menjelaskan bahwa setiap perlambatan 1 poin persen ekonomi China akan berdampak negatif pada perlambatan ekonomi Indonesia sekitar 0,1 poin persen. Mengingat China adalah tujuan ekspor Indonesia dengan pangsa 20-25% dari total ekspor, perlambatan ekonomi China menjadi risiko signifikan.
Ketiga, investasi swasta yang lemah. Data menunjukkan pertumbuhan investasi (PMTB) melambat menjadi 2,12% pada Q1 2025 dari 5,03% pada Q4 2024. ADB mencatat bahwa investasi swasta yang lambat menjadi salah satu hambatan utama bagi akselerasi pertumbuhan.
Dampak sektoral dan implikasi kebijakan. Sedikitnya, ada dua sektor pendukung utama. Pertama, sektor jasa dan perdagangan. ADB mengidentifikasi bahwa sektor manufaktur, pertanian, dan jasa-jasa seperti perdagangan eceran, transportasi, dan pergudangan akan diuntungkan oleh permintaan domestik yang kuat. Sektor perdagangan grosir dan eceran tercatat memberikan kontribusi 0,66% terhadap pertumbuhan ekonomi.
Kedua, sektor pertanian. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mencatat pertumbuhan tertinggi 10,52% pada Q1 2025, menunjukkan resiliensi yang kuat. ADB mencatat bahwa cuaca yang baik mendukung pemulihan sektor pertanian dan menjaga stabilitas harga.
Untuk menghadapi beberapa tantangan yang muncul, ada beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diberlakukan. Pertama, penguatan daya saing industri. Diperlukan upaya intensif untuk mengatasi kelesuan produksi industri melalui modernisasi teknologi, peningkatan efisiensi, dan diversifikasi produk untuk mengurangi ketergantungan pada pasar AS. Kedua, percepatan investasi infrastruktur. Investasi publik yang kuat dalam infrastruktur perlu dipertahankan untuk mengkompensasi kelemahan investasi swasta dan menciptakan efek crowding-in untuk investasi privat. Ketiga, diversifikasi perdagangan. Indonesia perlu mempercepat diversifikasi ekspor ke pasar non-AS dan mengurangi ketergantungan pada China sebagai sumber input manufaktur.
Disisi lain, perbandingan dengan target pemerintah dalam APBN 2025 sebesar 5,2% sedikit lebih optimis dibandingkan proyeksi ADB 5,0% untuk 2025. Namun, proyeksi ADB 5,1% untuk 2026 menunjukkan bahwa lembaga ini melihat momentum pertumbuhan yang berkelanjutan, meskipun masih di bawah target ambisius Presiden RI yang menargetkan pertumbuhan 8% pada 2029.
Lantas, ada risiko dan strategi mitigasi yang wajib dicermati. Setidaknya, ada empat risiko utama yang muncul. Pertama, eskalasi perang dagang yang dapat mengurangi ekspor dan investasi. Kedua, perlambatan ekonomi global* yang mempengaruhi permintaan eksternal. Ketiga, tekanan inflasi akibat kenaikan harga komoditas dan depresiasi rupiah. Keempat, keterlambatan implementasi program-program stimulus pemerintah.
Untuk menjawab berbagai risiko yang muncul, ada berbagai strategi mitigasi yang dapat dilakukan. Pertama, penguatan pasar domestik melalui program-program sosial dan peningkatan daya beli masyarakat. Kedua, diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu. Ketiga, peningkatan produktivitas melalui investasi teknologi dan sumber daya manusia. Keempat, koordinasi kebijakan antara otoritas fiskal dan moneter untuk respons yang optimal
Proyeksi ADB untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,1% pada 2026 mencerminkan optimisme yang terukur terhadap fundamental ekonomi Indonesia. Meskipun menghadapi tantangan global yang signifikan, kombinasi stimulus fiskal yang kuat, kebijakan moneter yang akomodatif, dan resiliensi permintaan domestik memberikan fondasi yang solid untuk pencapaian target tersebut.
Keberhasilan mencapai proyeksi ini akan sangat bergantung pada efektivitas implementasi program-program pemerintah, khususnya program makanan gratis, serta kemampuan Indonesia untuk beradaptasi dengan dinamika perdagangan global yang semakin tidak pasti. Diperlukan koordinasi kebijakan yang konsisten dan upaya diversifikasi ekonomi yang berkelanjutan untuk mempertahankan momentum pertumbuhan di tengah tekanan eksternal yang terus menguat.
Proyeksi 5,1% untuk 2026, meskipun modest, menunjukkan bahwa Indonesia diharapkan dapat mempertahankan pertumbuhan yang stabil dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang semakin kompleks.
