Keputusan TikTok menggantikan 150 staf trust and safety di Berlin dengan kecerdasan buatan dan tenaga outsourcing telah menjadi titik balik penting dalam sejarah pekerjaan digital global. Kasus ini bukan hanya mencerminkan strategi penghematan biaya perusahaan, tetapi juga menandai era baru di mana teknologi AI mulai menggantikan pekerjaan manusia secara masif di industri platform digital.
PHK TikTok Berlin bukan hanya peristiwa terisolasi, tetapi simbol dari transformasi fundamental dalam dunia kerja digital. Meski AI menawarkan efisiensi dan skalabilitas, penggantian massal pekerja manusia menghadirkan risiko signifikan terhadap kualitas layanan, perlindungan pekerja, dan keamanan platform digital.
Masa depan kerja digital tidak akan sepenuhnya didominasi AI, tetapi akan membutuhkan kolaborasi yang seimbang antara teknologi dan manusia. Keberhasilan navigasi era ini akan bergantung pada kemampuan masyarakat untuk beradaptasi, meregulasi dengan bijak, dan memastikan bahwa kemajuan teknologi tidak mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.
Yang pasti, gelombang otomatisasi ini baru saja dimulai, dan bagaimana kita meresponsnya akan menentukan bentuk ekonomi digital masa depan.
Data menunjukkan bahwa industri teknologi telah mengalami gelombang PHK yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hingga Juli 2025, lebih dari 80.000 pekerja teknologi telah kehilangan pekerjaan di lebih dari 400 perusahaan, dengan AI dan otomatisasi menjadi alasan utama. TikTok sendiri telah melakukan PHK serupa di berbagai negara, 300 moderator konten di Belanda pada September 2024, dan sekitar 500 pekerja di Malaysia yang digantikan dengan sistem AI.
Pola ini tidak terbatas pada TikTok. Microsoft telah memangkas 15.000 pekerjaan sambil mengalokasikan USD 80 miliar untuk investasi AI. CEO Satya Nadella mengungkapkan bahwa AI kini menulis 30% kode perusahaan. Google juga melaporkan bahwa lebih dari 30% kode barunya menggunakan saran yang dihasilkan AI.
Meskipun perusahaan-perusahaan ini mempromosikan efisiensi AI, penelitian menunjukkan keterbatasan serius dalam moderasi konten otomatis. AI memiliki tingkat kesalahan 5-10% dalam mengidentifikasi konten berbahaya. Sistem AI sering salah mengklasifikasikan konten, seperti menandai postingan dengan bendera pelangi sebagai “kontroversial” atau “hate speech”.
Sarah Tegge, salah satu moderator TikTok yang terkena PHK, menjelaskan bahwa, AI tidak dapat membedakan apakah konten mendiskriminasi kelompok tertentu dan tidak dapat menilai bahaya konten tertentu. Konteks budaya dan nuansa bahasa yang kompleks masih menjadi tantangan besar bagi sistem otomatis.
Strategi TikTok mencerminkan tren yang lebih luas dalam ekonomi platform: kombinasi otomatisasi dengan outsourcing ke negara-negara dengan upah rendah. Di Kenya, TikTok menggunakan subkontraktor Teleperformance dengan upah hanya USD 2,30 per jam. Model ini memungkinkan perusahaan menghemat hingga 70% biaya operasional.
Tren outsourcing digital diprediksi akan terus meningkat. Pasar outsourcing global diproyeksikan mencapai USD 450 miliar pada akhir 2025, dengan pertumbuhan 5,1% sejak 2020. Lebih dari 57% eksekutif menyebut pengurangan biaya sebagai pendorong utama, sementara 74% perusahaan AS kini mengoutsource fungsi pemasaran digital.
Polarisasi Pasar Kerja Digital
Yang mengkhawatirkan adalah munculnya polarisasi dalam pasar kerja digital. Data Goldman Sachs menunjukkan bahwa pengangguran di kalangan pekerja teknologi muda (20-30 tahun) meningkat hampir 3 poin persentase sejak awal 2024, empat kali lipat dari peningkatan tingkat pengangguran secara keseluruhan.
Paradoksnya, sementara pekerjaan tradisional hilang, permintaan untuk keahlian AI di sektor non-teknologi justru melonjak. Posting pekerjaan yang memerlukan keahlian AI menawarkan gaji 28% lebih tinggi, rata-rata USD 18.000 lebih per tahun. Ini menciptakan kesenjangan antara pekerja yang dapat beradaptasi dengan teknologi AI dan mereka yang tidak.
Aksi pemogokan pekerja TikTok Berlin dengan slogan “Kami yang melatih mesin kalian, bayar kami sesuai yang pantas!” menggambarkan frustrasi yang berkembang. Mereka menuntut pesangon selama tiga tahun dan perpanjangan masa pemberitahuan PHK hingga 12 bulan, mengakui bahwa banyak pekerja non-Jerman akan kehilangan status residensi bersamaan dengan pekerjaan mereka.
Serikat pekerja Ver.di memperingatkan bahwa outsourcing memungkinkan TikTok menghindar dari tanggung jawab terhadap upah yang adil dan dukungan psikologis yang memadai. Pekerjaan moderasi konten sangat menuntut secara psikologis, dengan pekerja meninjau hingga 1.000 video per hari yang berisi kekerasan, pornografi, dan ujaran kebencian.
Respons Regulasi Global
International Labour Organization (ILO) telah mengakui urgensi masalah ini dengan menyetujui negosiasi standar yang mengikat untuk pekerja platform pada 2026. Lebih dari 150 juta orang bekerja dalam ekonomi platform global, tetapi sebagian besar tanpa kontrak kerja, perlindungan sosial, atau hak berorganisasi.
Di Eropa, Digital Services Act menuntut platform untuk mengambil tindakan cepat dan efektif menghapus konten ilegal atau berbahaya. Namun, regulasi ini belum mengantisipasi sepenuhnya konsekuensi dari otomatisasi massal terhadap kualitas moderasi dan perlindungan pekerja.
Prediksi para ahli bervariasi, tetapi sebagian besar setuju bahwa transformasi besar akan terjadi dalam 10-30 tahun. McKinsey memperkirakan 30% pekerjaan AS dapat diotomatisasi pada 2030, sementara Goldman Sachs meramalkan 50% pekerjaan mungkin sepenuhnya otomatis pada 2045.
Namun, penelitian menunjukkan bahwa AI tidak akan sepenuhnya menggantikan manusia dalam semua aspek. Pekerjaan yang memerlukan empati, kreativitas, dan pemahaman konteks budaya masih membutuhkan sentuhan manusia. Mo Gawdat, mantan Google X executive, memprediksi bahwa meski AI akan mengganggu sebagian besar pekerjaan, artificial general intelligence akan mengungguli manusia di semua bidang, termasuk sebagai CEO.
Ada beberapa poin rekomendasi yang dapat dilakukan untuk menjamin para pekerja dapat relevan didunia berbasis AI sekarang ini. Pertama, investasi dalam pelatihan ulang. Perusahaan dan pemerintah harus berinvestasi dalam program reskilling dan upskilling untuk membantu pekerja beradaptasi dengan ekonomi yang didorong AI.
Kedua, model hibrida. Mengadopsi pendekatan hibrida yang menggabungkan efisiensi AI dengan pengawasan manusia untuk tugas-tugas kompleks dan sensitif secara budaya.
Ketiga, perlindungan sosial universal. Mengembangkan sistem jaminan sosial yang dapat melindungi pekerja platform dan gig economy dari ketidakpastian pekerjaan.
Keempat, regulasi proaktif. Menciptakan kerangka regulasi yang mengantisipasi dampak AI pada pekerjaan sambil mendorong inovasi yang bertanggung jawab.
