Transformasi digital mendorong pengurangan kantor cabang bank, menekan kebutuhan tenaga kerja, dan memicu gelombang PHK meski OJK menilai potensi pemecatan massal masih terkendali.
Sejak 2021, jumlah kantor cabang bank umum di Indonesia mencatat penurunan signifikan sebagai konsekuensi percepatan digitalisasi layanan keuangan:
| Tahun | Jumlah Kantor Cabang Bank Umum | Penurunan Tahunan |
| 2021 | 32.366 | – |
| 2022 | 25.377 | 6.989 unit |
| 2023 | 24.276 | 1.101 unit |
| 2024 | 23.899 | 377 unit |
| Februari 2025 | 23.832 | 67 unit |
| Maret 2025 | 23.734 | 98 unit |
Efisiensi operasional dan preferensi nasabah atas layanan digital menjadi faktor utama penutupan cabang yang dilakukan bank. OJK memproyeksikan tren ini akan terus berlanjut seiring adopsi teknologi informasi di bidang keuangan yang semakin masif.
Dalam kurun Maret 2024–Maret 2025, sebanyak 509 kantor cabang bank umum tutup. Rinciannya sebagai berikut:
Penutupan cabang ini terutama menyasar kantor dengan volume transaksi rendah dan wilayah yang sulit dijangkau digital, langkah strategis yang dinilai bank mampu memaksimalkan efisiensi biaya sambil memperluas akses layanan digital kepada nasabah.
Dampak Terhadap Tenaga Kerja dan Potensi PHK
OJK menyebut proses pengurangan pegawai akibat penutupan cabang telah diantisipasi melalui program retraining dan realokasi pegawai ke unit bisnis lain di dalam bank. Menurut Dian Ediana Rae, hingga saat ini gelombang PHK massal tidak menimbulkan persoalan besar karena bank mematuhi aturan ketenagakerjaan, termasuk pemberian kompensasi yang layak.
Meskipun dinilai terkendali, digitalisasi telah memicu gelombang PHK di industri perbankan, 48.000 karyawan bank terkena PHK hingga pertengahan 2024 karena digitalisasi dan penutupan cabang. Data Serikat Pekerja pada Juni 2025 mencatat 78.000 orang terkena PHK, didominasi sektor ritel dan perbankan.
Penurunan fungsi teller, customer service, dan back office tradisional akibat otomasi transaksional dan aplikasi mobile banking telah mengurangi kebutuhan tenaga kerja di kantor cabang.
Dalam konteks perubahan model bisnis dan struktur organisasi. Bank besar mempercepat pengembangan aplikasi digital, menurunkan kebutuhan ruang fisik, dan merestrukturisasi organisasi. Sejumlah fungsi front office beralih ke platform daring, sementara fungsi back office terotomasi.
Faktor lain adalah antara efisiensi biaya dan kualitas layanan. Pengurangan cabang memangkas biaya operasional, namun berpotensi menurunkan kualitas layanan bagi segmen nasabah tradisional, terutama di daerah tertinggal yang belum sepenuhnya terlayani infrastruktur digital.
Berikutnya adalah risiko konsentrasi dan keamanan data. Bergesernya transaksi ke platform digital meningkatkan beban keamanan siber. Bank harus berinvestasi besar pada cybersecurity, dengan implikasi anggaran yang cukup besar.
Kemudian adalah faktor dampak ekonomi makro. Penutupan cabang dan PHK skala besar berpotensi meningkatkan tingkat pengangguran di sektor jasa keuangan, menurunkan daya beli masyarakat di daerah terpencil, dan memperlebar kesenjangan digital.
Pemerintah dan OJK perlu memperkuat program literasi dan inklusi digital, memastikan akses internet merata, serta mendukung skema pelatihan vokasi bagi pekerja ter-PHK. Bank harus menjalin kemitraan dengan fintech lokal untuk memperluas jangkauan layanan digital dan mengintegrasikan ekosistem keuangan digital yang inklusif.
Penyesuaian Regulasi diperlukan untuk menjamin perlindungan data nasabah dan memastikan bahwa efisiensi digital tidak mengorbankan kepatuhan ketenagakerjaan. Diversifikasi layanan dengan memperluas layanan konsultasi keuangan, wealth management, dan pelatihan literasi keuangan bagi masyarakat rentan.
Dengan langkah-langkah tersebut, transformasi digital perbankan dapat berjalan seimbang: menciptakan efisiensi dan inovasi sekaligus menjaga stabilitas sosial dan ekonomi bagi tenaga kerja.
