Harga beras di Indonesia mengalami kenaikan signifikan pada bulan Juli 2025, dengan berbagai wilayah mencatat lonjakan harga yang melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Berdasarkan data Panel Harga Badan Pangan Nasional per 14 Juli 2025, harga beras premium nasional mencapai Rp 16.031 per kilogram, sementara beras medium berada di Rp 14.253 per kilogram.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa harga beras naik di 178 kabupaten/kota pada minggu kedua Juli 2025, menjadikan beras sebagai salah satu komoditas utama penyumbang inflasi nasional. Kenaikan ini terjadi di tengah kondisi paradoksal dimana cadangan beras pemerintah dilaporkan berada di level tertinggi dalam sejarah, mencapai 4 juta ton.
Ada beberapa penyebab utama kenaikan harga beras yang berhasil terpantau. Pertama defisit produksi jika dibanding konsumsi. Indonesia diproyeksikan menghadapi defisit beras sebesar 590 ribu ton pada 2024, dengan kekurangan khususnya terjadi pada Januari-Februari 2025 sebesar 1,39 juta ton (Januari) dan 0,51 juta ton (Februari). Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengonfirmasi bahwa produksi beras 2024 mencapai 30,34 juta ton, sementara konsumsi mencapai 30,92 juta ton.
Kedua, kenaikan harga gabah di tingkat petani. Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengungkapkan bahwa harga gabah kering panen (GKP) telah mencapai Rp 6.733-7.800 per kg, melampaui Harga Pembelian Pemerintah sebesar Rp 6.500 per kg. Persaingan sengit antar penggilingan dalam membeli gabah menyebabkan harga pokok produksi naik, yang kemudian berdampak pada kenaikan harga jual beras.
Ketiga, faktor musiman dan iklim. Masa pasca panen raya yang berakhir pada April-Mei 2025 menyebabkan berkurangnya ketersediaan beras di pasar. Selain itu, faktor cuaca ekstrem dan kerusakan infrastruktur jalan turut menghambat distribusi komoditas pangan.
Keempat, peningkatan permintaan untuk cadangan. LPEM FEB UI mengidentifikasi bahwa kenaikan harga dipicu oleh tingginya permintaan dari Bulog untuk menambah cadangan beras pemerintah, bersamaan dengan kenaikan harga gabah setelah berakhirnya panen raya.
Kelima, masalah distribusi dan rantai pasok. Center for Economic Law and Studies (Celios) mencatat bahwa penyusutan kuantitas gabah selama distribusi mencapai 4,92% dari total produksi. Rantai distribusi yang panjang dan biaya transportasi tinggi, terutama untuk wilayah terpencil, turut berkontribusi pada kenaikan harga.
Untuk mengatasi lonjakan harga, ada beberapa program solusi yang sebenarnya telah dilaksanakan oleh pemerintah. Pertama, program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP). Pemerintah meluncurkan program SPHP beras mulai 12 Juli 2025 dengan alokasi 1,3 juta ton yang akan disalurkan hingga Desember 2025.
Beras SPHP dijual dengan harga sesuai HET, Untuk Zona 1 (Jawa, Lampung, Sumsel, Bali, NTB, Sulawesi), Rp 12.500/kg. Zona 2 (Sumatera, NTT, Kalimantan), Rp 13.100/kg. Zona 3 (Maluku, Papua): Rp 13.500/kg.
Sementara itu, pemerintah menyalurkan 360 ribu ton bantuan pangan beras pada Juli 2025 kepada 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dengan alokasi 20 kg per keluarga untuk periode Juni-Juli 2025.
Kemudian, ada program Gerakan Pangan Murah (GPM). Bulog melaksanakan intervensi pasar melalui GPM yang langsung mendatangi pemukiman penduduk untuk menyediakan beras dengan harga terjangkau.
Pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap praktik tidak wajar, termasuk kasus pengoplosan beras yang tidak sesuai kualitas. Beberapa perusahaan telah menurunkan harga beras premium sebesar Rp 1.000 per kg setelah penindakan.
Ada beberapa rekomendasi dan solusi jangka panjang yang dapat dilakukan. Pertama adalah solusi struktural. Solusi ini dapat diwujudkan dengan cara modernisasi pertanian. Investasi dalam teknologi pertanian modern untuk meningkatkan produktivitas per hektar. Perbaikan infrastruktur. Pembangunan dan perbaikan sistem irigasi serta jalan transportasi untuk mengurangi kehilangan hasil dan biaya distribusi. Penguatan kelembagaan petani. Pemberdayaan koperasi petani untuk memperkuat posisi tawar dan akses langsung ke pasar.
Selain itu, ada juga solusi sistem distribusi yang dapat dilakukan. Seperti penyederhanaan rantai pasok yang dilakukan untuk mengurangi perantara berlebihan antara petani dan konsumen untuk menekan margin harga. Kemudian digitalisasi perdagangan dengan jalan pengembangan platform digital untuk mempermudah transaksi langsung antara petani dan pembeli. Lalu, pengembangan gudang regional dengan melakukan pembangunan fasilitas penyimpanan strategis untuk mengurangi fluktuasi harga musiman.
Disisi lain, ada solusi kebijakan yang dapat dilakukan. Diantaranya dengan melakukan sistem peringatan dini yang dilakukan dengan cara mengimplementasi teknologi prediksi harga dan produksi untuk antisipasi dini terhadap gejolak pasar. Kemudian, diversifikasi pangan. Program nasional untuk mengurangi ketergantungan berlebihan terhadap beras sebagai sumber karbohidrat utama. Lalu yang terakhir adalah penguatan Bulog. Revitalisasi peran Bulog sebagai stabilisator harga dengan kapasitas penyimpanan dan distribusi yang memadai.
Kenaikan harga beras pada Juli 2025 merupakan hasil interaksi kompleks antara faktor struktural (defisit produksi), musiman (pasca panen raya), dan sistemik (rantai distribusi yang panjang). Meskipun pemerintah telah merespons dengan berbagai program intervensi jangka pendek seperti SPHP dan bantuan pangan, solusi berkelanjutan memerlukan reformasi struktural dalam sistem produksi, distribusi, dan kebijakan pangan nasional.
Keberhasilan stabilisasi harga beras tidak hanya bergantung pada intervensi pasar semata, tetapi juga pada peningkatan produktivitas petani, efisiensi rantai pasok, dan diversifikasi sumber pangan untuk mengurangi kerentanan terhadap gejolak harga di masa depan. Program swasembada pangan berkelanjutan hingga 2028 menjadi kunci untuk mencapai ketahanan pangan nasional yang sesungguhnya.
