China menghadapi krisis pengangguran yang semakin memburuk, terutama di kalangan pemuda. Tingkat pengangguran generasi muda yang mencapai 14,5% pada Juni 2025 telah memicu respons sosial yang unik dan mengkhawatirkan, diantaranya adalah munculnya perusahaan jasa “pura-pura bekerja” dan tren “lying flat” yang semakin meluas di seluruh negeri.
Data terbaru menunjukkan bahwa tingkat pengangguran pemuda China untuk kelompok usia 16-24 tahun (tidak termasuk mahasiswa) mencapai 14,5% pada Juni 2025, turun tipis dari 14,9% pada Mei 2025. Meskipun terjadi penurunan kecil, angka ini tetap jauh lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dan menunjukkan tantangan struktural yang mendalam dalam pasar tenaga kerja China.
Yang lebih mengkhawatirkan, beberapa ahli memperkirakan angka sebenarnya bisa lebih tinggi karena statistik resmi hanya menghitung mereka yang aktif mencari pekerjaan. Jutaan lainnya yang telah berhenti mencari kerja sama sekali tidak masuk dalam perhitungan. Beberapa perkiraan independen menyebutkan angka sebenarnya mendekati 20-30%.
Krisis pengangguran ini tidak terjadi dalam ruang hampa. China menghadapi transisi ekonomi yang sulit dari ekonomi berbasis manufaktur dan ekspor menuju ekonomi berbasis konsumen dan layanan. Transformasi ini dipersulit oleh beberapa faktor.
Oversupply lulusan perguruan tinggi. China menghasilkan lebih dari 12,2 juta lulusan universitas setiap tahun, namun ekonomi tidak mampu menyediakan cukup pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi mereka.
Ketidaksesuaian keterampilan banyak gelar berfokus pada teori sementara sektor teknologi dan layanan yang berkembang pesat membutuhkan keterampilan praktis dan pengalaman langsung.
Dampak regulasi pemerintah. Tindakan keras terhadap sektor teknologi dan reformasi regulasi telah memukul industri seperti layanan internet, fintech, dan pendidikan berbayar, yang biasanya menjadi penyerap tenaga kerja terdidik.
Fenomena “Pura-pura Bekerja”: Respons Kreatif terhadap Krisis
Di tengah krisis pengangguran, muncul tren unik berupa perusahaan jasa “pura-pura bekerja” yang menyediakan ruang kantor palsu bagi pengangguran. Bisnis ini berkembang pesat di kota-kota besar seperti Shanghai, Beijing, Shenzhen, Chengdu, Wuhan, dan Kunming.
Para klien membayar biaya harian antara 30-50 yuan (sekitar Rp 60.000-100.000) untuk “bekerja” di lingkungan kantor yang dilengkapi dengan komputer, WiFi, ruang meeting, dan bahkan makan siang. Meskipun mereka tidak menerima gaji, mereka mendapatkan rutinitas, interaksi sosial, dan yang terpenting, kemampuan untuk menyembunyikan status pengangguran mereka.
Menurut penelurusan yang dilakukan di berbagai sosial media, ada beberapa orang yang membeberkan kisah nyatanya di Negara China. Contohnya, Shui Zhou, seorang pria berusia 30 tahun yang bisnisnya bangkrut pada 2024, menjadi salah satu contoh pengguna layanan ini. Ia membayar 30 yuan per hari untuk “bekerja” di kantor palsu dan bahkan mengirim foto kantor tersebut kepada orang tuanya untuk menenangkan kekhawatiran mereka. Perlu diketahui, kisah Shui Zhou ini juga diangkat oleh Kompas.com.
Menurut Feiyu, pendiri salah satu perusahaan “Pretend To Work Company” di Dongguan, sekitar 40% kliennya adalah lulusan baru yang membutuhkan bukti magang untuk universitas mereka, sementara 60% lainnya adalah freelancer dan pekerja digital.
Xiaowen Tang, seorang lulusan berusia 23 tahun di Shanghai, menggunakan layanan ini untuk memenuhi persyaratan universitasnya yang mengharuskan bukti pekerjaan atau magang dalam setahun setelah lulus. Dia mengirim foto “kantor” tersebut sebagai bukti, padahal sebenarnya dia menggunakan waktu untuk menulis novel online.
Jika ditinjau dari perspektif ahli, Dr. Christian Yao dari Victoria University of Wellington menjelaskan bahwa fenomena ini “sangat umum” di China dan merupakan solusi transisi akibat transformasi ekonomi dan ketidaksesuaian antara pendidikan dan pasar kerja.
Dr. Biao Xiang dari Max Planck Institute for Social Anthropology di Jerman menyebutkan bahwa tren ini muncul dari “rasa frustrasi dan ketidakberdayaan” terkait kelangkaan peluang kerja.
Tren “Lying Flat”: Penolakan Terhadap Sistem
“Lying flat” atau “Tangping” merupakan gerakan budaya di mana kaum muda China memilih untuk keluar dari sistem kompetisi tradisional. Mereka menolak tekanan untuk membeli rumah, menikah, memiliki anak, dan mengejar promosi karir yang tidak pernah berakhir.
Gerakan ini bukan sekadar kemalasan, tetapi respons rasional terhadap sistem yang dianggap tidak adil. Banyak yang memilih hidup minimalis, mengurangi ambisi karir, dan fokus pada keseimbangan hidup daripada prestasi material.
Tren “lying flat” berpotensi menimbulkan dampak ekonomi jangka panjang yang signifikan:
Pertama, penurunan produktivitas tenaga kerja. Ketika jutaan pekerja muda memilih untuk tidak berpartisipasi penuh dalam ekonomi, hal ini dapat mengurangi produktivitas dan inovasi.
Kedua, penurunan konsumsi. Generasi yang memilih hidup minimalis cenderung mengurangi pengeluaran, yang dapat memperburuk masalah konsumsi domestik yang sudah lemah di China.
Ketiga, kesenjangan kelas yang melebar. Mereka yang tetap dalam jalur karir tradisional terus mengakumulasi kekayaan, sementara yang “lying flat” menghadapi stagnasi pendapatan jangka panjang.
Akar Masalah Struktural
China mengalami transisi dari ekonomi berbasis manufaktur dan ekspor menuju ekonomi berbasis konsumen dan teknologi tinggi. Proses ini menciptakan ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki lulusan dengan kebutuhan industri baru.
Selain itu, sekitar 70% kekayaan rumah tangga China terikat dalam properti. Krisis sektor properti yang dimulai sekitar 2020 telah mengurangi kepercayaan konsumen dan memperburuk kondisi ketenagakerjaan.
Keruntuhan pengembang besar seperti Evergrande (dengan utang lebih dari USD 300 miliar) dan Country Garden (dengan utang USD 205 miliar) telah menghilangkan jutaan pekerjaan di sektor konstruksi dan industri terkait.
Lalu, tantangan demografis. China menghadapi “bom waktu demografis” dengan populasi yang menyusut selama tiga tahun berakhir dan rasio ketergantungan lansia yang meningkat pesat. Dalam dekade mendatang, sekitar 300 juta orang yang saat ini berusia 50-60 tahun akan meninggalkan angkatan kerja.
Respons Pemerintah dan Kebijakan
Pemerintah China menargetkan pertumbuhan ekonomi sekitar 5% untuk 2025 dengan tingkat pengangguran urban survei sekitar 5,5% dan penciptaan lebih dari 12 juta lapangan kerja perkotaan baru.
Untuk mengatasi krisis ini, pemerintah telah mengimplementasikan beberapa kebijakan:
Subsidi Pengangguran: Subsidi hingga 1.500 yuan (sekitar Rp 3 juta) untuk setiap pemuda pengangguran berusia 16-24 tahun yang dipekerjakan oleh organisasi.
Perpanjangan Kebijakan. Kebijakan asuransi pengangguran diperpanjang hingga 2025 untuk membantu perusahaan mempertahankan pekerjaan dan mendukung pekerja dalam meningkatkan keterampilan.
Peningkatan tingkat pengembalian. Pemerintah lokal akan meningkatkan tingkat pengembalian asuransi pengangguran hingga 90% untuk perusahaan kecil (dari 60% sebelumnya) dan 50% untuk perusahaan besar (dari 30% sebelumnya).
Meskipun berbagai program telah diluncurkan, efektivitasnya masih dipertanyakan. Wang Pingping, kepala Departemen Statistik Populasi dan Ketenagakerjaan NBS, mengakui bahwa tekanan ketenagakerjaan pada kelompok kunci seperti pemuda dan pekerja migran, serta di sektor industri tertentu, semakin meningkat.
Perbandingan Global dan Lessons Learned
Tren serupa terlihat di berbagai negara. Contohnya, Great Resignation di Amerika Serikat. Lalu, ada Quiet Quitting di ekonomi Barat dan Hikikomori di Jepang dan Korea Selatan. Namun, konteks ekonomi dan struktur kebijakan China berbeda dari negara-negara tersebut, sehingga solusinya juga harus disesuaikan.
Jika dilihat dari sudut pandang implikasi jangka panjang, risiko japanifikasi, seperti yang terjadi di Jepang, China menghadapi risiko stagnasi ekonomi jangka panjang dengan populasi yang menua dan angkatan kerja yang menyusut.
Kemudian, tekanan sistem pensiun. Sistem pensiun China diprediksi akan kehabisan dana pada 2035, sementara beban demografis terus meningkat.
Migrasi modal, bahkan kelas menengah China mulai mencari cara untuk memindahkan dana ke luar negeri, sering ke AS, Australia, atau Inggris.
Krisis pengangguran China kemungkinan akan berlanjut dalam jangka menengah karena ketidakseimbangan struktural antara supply dan demand tenaga kerja.
Kemudian, transisi ekonomi yang membutuhkan waktu bertahun-tahun. Selanjutnya adalah tantangan demografis yang semakin memburuk. Kemudian, faktor terakhir adalah ketidakpastian geopolitik termasuk perang dagang dengan AS.
Merespon permasalahan tersebut, para ahli menyarankan beberapa pendekatan. Pertama, diversifikasi ekonomi. Fokus pada sektor-sektor baru yang dapat menyerap tenaga kerja terdidik. Berikutnya adalah reformasi pendidikan. Menyelaraskan kurikulum dengan kebutuhan industri modern.
Selain itu, dukungan kewirausahaan. Menciptakan ekosistem yang mendukung startup dan bisnis kecil. Lalu yang terakhir adalah reformasi hukum. Mempermudah migrasi internal untuk meningkatkan mobilitas tenaga kerja.
Krisis pengangguran China, dengan tingkat pengangguran pemuda yang persisten di atas 14%, telah melahirkan respons sosial yang unik dan mengkhawatirkan. Fenomena “pura-pura bekerja” dan tren “lying flat” bukan sekadar anomali sosial, tetapi indikator dari masalah struktural yang lebih dalam dalam ekonomi China.
Sementara pemerintah terus berupaya dengan berbagai kebijakan stimulus dan program ketenagakerjaan, akar masalahnya terletak pada transisi ekonomi yang sulit, ketidaksesuaian keterampilan, dan tantangan demografis jangka panjang. Keberhasilan China dalam mengatasi krisis ini akan sangat menentukan stabilitas sosial dan ekonomi negara tersebut di masa depan.
Bagi jutaan pemuda China, masa depan yang dijanjikan oleh pertumbuhan ekonomi selama beberapa dekade terakhir kini tampak semakin jauh. Bagaimana China menangani krisis ini tidak hanya akan mempengaruhi nasib generasi muda, tetapi juga posisi global negara tersebut sebagai kekuatan ekonomi dunia kedua.
