Kredit perbankan ke segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) resmi memasuki fase kontraksi pada 2025, meski pemerintah dan otoritas moneter gencar meluncurkan program dukungan.
Bank Indonesia (BI) mencatat saldo kredit UMKM pada Desember 2025 sekitar Rp1.501 triliun, terkontraksi 0,3% secara tahunan, berbanding terbalik dengan kredit perbankan secara keseluruhan yang masih tumbuh sekitar 9,3% yoy.
Tekanan ini tidak terjadi secara mendadak, tetapi merupakan kelanjutan tren pelemahan porsi kredit UMKM dalam tiga tahun terakhir. Pangsa kredit UMKM terhadap total kredit perbankan menyusut dari 20,55% pada akhir 2023, turun menjadi 19,24% pada 2024, lalu kembali merosot ke 17,49% sampai Desember 2025.
Bedah Data, Mikro dan Menengah yang Paling Terpukul
Di balik kontraksi 0,3% tersebut, struktur penyaluran antar-segmen menunjukkan pola yang tidak merata. Kredit usaha kecil masih tumbuh positif 6,8% yoy pada Desember 2025 dan mencapai sekitar Rp528 triliun, namun kredit mikro dan menengah justru tertekan sehingga menarik turun total portofolio UMKM.
Data BI yang dikutip sejumlah media menunjukkan: kredit mikro terkontraksi sekitar 4,6% yoy, sedangkan kredit menengah turun sekitar 2% yoy pada akhir 2025.
Pola ini mengindikasikan pergeseran preferensi bank ke segmen yang dinilai lebih bankable dan relatif mudah dipetakan risikonya, sementara pelaku mikro dan menengah, yang paling rentan terhadap guncangan biaya dan permintaan, semakin kesulitan mengakses pembiayaan.
Secara proporsional, penurunan pangsa dari 20,55% menjadi 17,49% dalam dua tahun berarti penyusutan sekitar tiga poin persentase, pada saat yang sama perbankan justru menikmati pertumbuhan laba dan kualitas aset yang masih terjaga.
Di lapangan, ini tercermin pada keluhan pelaku UMKM yang menghadapi persyaratan agunan lebih ketat, analisis kredit lebih konservatif, serta proses persetujuan yang lebih selektif dibandingkan periode sebelum pandemi.
Risiko Naik, Appetite Turun, Mengapa Bank Mengerem?
Penjelasan resmi BI menyebut perlambatan kredit UMKM terkait persepsi risiko yang meningkat di mata perbankan, sehingga mendorong bank memperketat appetite risiko meski likuiditas sistem keuangan sebenarnya longgar.
Dalam paparan terbaru, BI masih menargetkan kredit perbankan 2026 tumbuh 8–12%, dengan asumsi fundamental ekonomi dan kondisi suku bunga mendukung ekspansi intermediasi.
Kajian akademik dan laporan otoritas keuangan memberi konteks mengapa segmen UMKM menjadi titik rawan. Studi tentang determinan kredit macet UMKM menunjukkan bahwa perlambatan pertumbuhan kredit UMKM, kenaikan suku bunga, dan tekanan modal kerja berkorelasi dengan peningkatan non-performing loan (NPL) di sektor ini sepanjang periode 2011–2022.
Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai laporan surveilans OJK juga menyinggung bahwa NPL UMKM cenderung lebih tinggi daripada kredit korporasi, sehingga mendorong bank melakukan deleveraging pada portofolio UMKM berisiko tinggi.
Di sisi lain, lembaga riset dan analis perbankan menyoroti faktor permintaan (demand side). Pelemahan daya beli, naiknya biaya produksi (terutama bahan baku dan logistik), serta ketidakpastian permintaan ekspor membuat banyak pelaku UMKM menahan ekspansi sehingga tidak agresif mengajukan kredit baru.
Kombinasi risiko dari sisi usaha dan kehati-hatian bank menghasilkan “equilibrium baru” yang tidak menguntungkan: kredit tetap minus, meski indikator makro relatif stabil dan ruang pelonggaran moneter mulai terbuka.
Program Pemerintah 2026, KUR Tanpa Batas, Bunga Flat 6%
Di tengah tren penyusutan pangsa kredit UMKM, pemerintah mendorong program pembiayaan berbasis subsidi, terutama Kredit Usaha Rakyat (KUR), sebagai mesin re-akselerasi pembiayaan UMKM pada 2026. Kebijakan baru yang berlaku mulai awal 2026 membawa beberapa perubahan struktural penting.
Pokok kebijakan KUR 2026 meliputi, Bunga KUR ditetapkan flat 6% per tahun untuk seluruh pengajuan, tidak lagi bertingkat naik seperti skema lama.
Debitur dapat mengambil KUR berkali-kali tanpa batas maksimal jumlah pengambilan, sepanjang memenuhi kriteria kelayakan dan batas plafon yang diatur.
KUR diperluas untuk pelaku usaha mikro, kecil, calon pekerja migran, dan kelompok usaha, dengan porsi signifikan untuk sektor produksi dan perdagangan berorientasi ekspor yang tidak lagi dibatasi akses dan akumulasi penarikan seperti sebelumnya.
Pemerintah menargetkan penyaluran KUR sekitar Rp320 triliun pada 2026, dengan 65% diarahkan ke sektor produksi untuk mendorong nilai tambah dan ekspor.
Selain itu, BI dan pemerintah mulai mengakui peran kekayaan intelektual (KI) sebagai agunan tambahan dalam skema pembiayaan tertentu untuk UMKM berbasis kreatif dan inovasi, yang selama ini sulit memenuhi agunan konvensional berupa aset fisik.
Di samping itu, terdapat relaksasi bagi debitur KUR di wilayah terdampak bencana seperti Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, guna mencegah gelombang gagal bayar yang dapat merusak kualitas portofolio bank penyalur.
Instrumen kebijakan BI seperti program pembiayaan investasi nasional (PINISI), insentif kredit likuiditas makroprudensial (KLM), dan program Matching Business Going Concern (MBG) juga disebut akan digencarkan untuk menghubungkan demand UMKM dengan sumber pembiayaan yang lebih murah di perbankan.
Dengan kata lain, regulator berupaya menggeser risiko sebagian ke negara dan memberikan insentif struktural agar bank mau kembali agresif di segmen UMKM.
Tantangan Struktural, Apakah Program Cukup Mengangkat Kredit UMKM?
Meski paket kebijakan 2026 tampak progresif di atas kertas, sejumlah tantangan struktural membuat keberhasilannya jauh dari otomatis. Pertama, persoalan risiko fundamental belum hilang: banyak UMKM masih menghadapi masalah tata kelola, pencatatan keuangan yang lemah, hingga model bisnis yang rentan terhadap gejolak biaya dan permintaan, sehingga penilaian risiko bank tetap konservatif meski ada subsidi bunga.
Kedua, kajian empiris menunjukkan bahwa peningkatan kredit BPR dan peran UMKM memang dapat menurunkan tingkat kemiskinan di daerah, tetapi efeknya sangat bergantung pada kualitas penyaluran dan kapasitas usaha penerima kredit.
Artinya, memperbesar volume KUR tanpa diikuti pendampingan dan penguatan kapasitas berpotensi menciptakan siklus baru kredit bermasalah, yang pada akhirnya justru mendorong bank kembali mengetatkan lending appetite.
Ketiga, meski pangsa kredit UMKM menurun, bank masih memiliki ruang besar di segmen lain, korporasi, konsumsi, dan infrastruktur, yang menawarkan profil risiko-imbal hasil lebih menarik.
Dengan target pertumbuhan kredit perbankan 8–12% pada 2026, bank bisa memenuhi target tersebut tanpa harus menjadikan UMKM sebagai motor utama, kecuali ada insentif yang cukup kuat atau paksaan regulatif yang tegas.
Keempat, sisi permintaan tidak bisa diabaikan: jika proyeksi pertumbuhan ekonomi 2025–2026 berkisar sekitar 5% dan konsumsi rumah tangga tidak melompat signifikan, mayoritas UMKM cenderung tetap berhitung konservatif.
Banyak pelaku usaha lebih fokus bertahan, merapikan arus kas, dan mengurangi utang, ketimbang mengambil kredit baru untuk ekspansi agresif.
Dalam konteks ini, program KUR 2026 dengan bunga flat 6% dan akses berulang tanpa batas dapat menjadi game changer hanya jika diintegrasikan dengan kebijakan non-keuangan, pendampingan bisnis, digitalisasi, akses pasar, serta reformasi ekosistem usaha kecil (mulai dari perizinan, rantai pasok, hingga perlindungan dari praktik perdagangan tidak fair).
Tanpa itu, UMKM berisiko terjebak pada paradoks lama: akses kredit lebih murah tersedia, tetapi hanya dinikmati segmen kecil yang sudah relatif kuat, sementara mayoritas pelaku kecil tetap berada di pinggir sistem keuangan formal.
Strategi ke Depan, Dari Volume ke Kualitas Pembiayaan UMKM
Sejumlah pakar menilai bahwa fokus kebijakan kini perlu bergeser dari sekadar mengejar volume penyaluran ke kualitas pembiayaan UMKM.
Penelitian mengenai NPL UMKM menggarisbawahi pentingnya pengelolaan risiko berbasis data, termasuk penggunaan credit scoring alternatif yang memanfaatkan data transaksi digital, pembayaran, dan aktivitas usaha untuk memperluas akses bagi pelaku yang selama ini tidak bankable secara konvensional.
Bagi regulator, kombinasi insentif (subsidi bunga, KLM, skema penjaminan berbasis risiko) dan disinsentif (kapital charge yang lebih tinggi untuk bank yang mengabaikan segmen UMKM dalam jangka panjang) dapat menjadi alat untuk mengoreksi kecenderungan flight to quality yang terlalu jauh dari sektor produktif kecil.
BI sendiri sudah menyiapkan beberapa instrumen makroprudensial yang lebih akomodatif, yang jika dikalibrasi dengan baik bisa menekan biaya risiko UMKM di neraca bank.
Bagi perbankan, kunci keberhasilan ada pada dua hal: kemampuan membangun model risiko UMKM yang lebih granular, memisahkan pelaku yang layak dibiayai dari yang benar-benar berisiko tinggi dan kemauan berkolaborasi dengan ekosistem lain seperti fintech, aggregator digital, dan platform e-commerce untuk memperoleh data yang lebih kaya.
Di sisi UMKM, peningkatan kapasitas manajerial, pencatatan keuangan yang lebih rapi, dan pemanfaatan teknologi digital akan menentukan apakah mereka mampu mengonversi peluang program pemerintah menjadi akses pembiayaan nyata, bukan sekadar deret angka dalam pidato kebijakan.
Jika kebijakan moneter yang lebih longgar, reformasi KUR 2026, dan penguatan ekosistem UMKM bisa berjalan serempak, target pertumbuhan kredit 8–12% dan pembalikan tren kontraksi kredit UMKM bukan mustahil dicapai.
Namun jika tidak, kontraksi 0,3% pada 2025 bisa menjadi peringatan bahwa fondasi pembiayaan tulang punggung ekonomi nasional masih rapuh dan bahwa kebijakan berbasis volume saja tidak cukup untuk mengangkat UMKM ke level daya saing yang diharapkan.
