Kemiskinan Indonesia per September 2025 memang turun ke 8,25% atau 23,36 juta jiwa, tetapi di balik tren membaik itu tersimpan sejumlah anomali, penurunan yang sangat gradual, kesenjangan desa–kota yang masih lebar, dan tingginya kelompok nyaris miskin yang setiap saat bisa jatuh kembali.
Potret Terbaru 23,36 Juta Miskin, Rekor tapi Rawan
BPS mencatat jumlah penduduk miskin Indonesia per September 2025 sebesar 23,36 juta orang, turun sekitar 490 ribu jiwa dibanding Maret 2025 (23,85 juta) dan turun lebih dalam dibanding September 2024 (24,06 juta). Secara persentase, tingkat kemiskinan menyentuh 8,25%, turun 0,22 poin persentase dari Maret 2025 dan 0,32 poin dari September 2024, menjadi level terendah sejak pandemi.
Sejak puncak pandemi, Maret 2021, ketika jumlah penduduk miskin mencapai 27,54 juta jiwa atau 10,14%, grafik kemiskinan memang konsisten turun ke kisaran 23,3 juta jiwa pada 2025. Secara tren jangka menengah, Indonesia berhasil keluar dari era dua digit kemiskinan, meski laju penurunan cenderung melambat.
Di tengah perlambatan ekonomi global dan tekanan harga pangan, penurunan ini tak lepas dari kombinasi pemulihan pasar kerja, penguatan harga komoditas di beberapa sentra produksi, dan program bantuan sosial yang menyasar 40% kelompok terbawah.
Desa–Kota, Kesenjangan Mengendur
Secara spasial, kemiskinan Indonesia tetap didominasi perdesaan dengan persentase 10,72%, sedangkan perkotaan 6,60% pada September 2025. Angka ini turun dari September 2024, ketika kemiskinan kota sebesar 6,66% dan desa 11,34%, sehingga gap desa–kota menyempit dari 4,68 poin menjadi sekitar 4,12 poin.
Pulau Jawa masih menanggung beban terbesar dengan 12,32 juta orang miskin (52,75% total nasional), disusul Sumatra dengan 5,08 juta jiwa. Hal ini menunjukkan konsentrasi kemiskinan di wilayah berpenduduk padat, meski dalam banyak kasus bukan di pusat kota, melainkan di kantong-kantong urban dan peri-urban yang minim akses pekerjaan formal.
Pada Maret 2025, BPS sempat mencatat dinamika yang berbeda: kemiskinan kota naik ke 6,73% (dari 6,66% September 2024), sementara desa turun ke 11,03% (dari 11,34%), menandakan kerentanan baru di wilayah perkotaan. Per September 2025, koreksi kembali terjadi sehingga angka kemiskinan kota turun ke 6,60%, namun level desa kembali menyebar sebagai kantong utama kemiskinan struktural.
Anomali Turun di Atas Kertas, Rentan di Lapangan
Beberapa anomali yang muncul dari data dan pemberitaan BPS serta ulasan media. Pertama, laju penurunan makin landai, plateau kemiskinan baru. Penurunan dari 27,54 juta (10,14%) pada Maret 2021 menjadi 23,36 juta (8,25%) pada September 2025 berarti rata-rata penurunan sekitar 1,05 juta jiwa per tahun dalam empat tahun.
Namun dalam setahun terakhir, penurunan hanya sekitar 700 ribu jiwa (dari 24,06 juta ke 23,36 juta), menunjukkan efek mudah pemulihan pasca-pandemi mulai habis dan mengarah ke plateau baru di kisaran 8%–8,5%.
Kedua, kemiskinan kota sempat naik di Maret 2025. Data resmi BPS menunjukkan pada Maret 2025 persentase penduduk miskin kota naik ke 6,73% dari 6,66% di September 2024, sementara desa turun ke 11,03% dari 11,34%.
Artinya, narasi kemiskinan terus turun sejak Maret 2021 secara nasional benar, tetapi di level kota terjadi interupsi tren yang mengindikasikan tekanan biaya hidup urban (sewa, transportasi, pangan) dan stagnasi penciptaan pekerjaan formal.
Ketiga, prestasi angka kemiskinan vs risiko jutaan nyaris miskin. Kajian mengenai kemiskinan Maret 2025 menunjukkan adanya sekitar 9,4 juta penduduk kelas menengah rentan yang berpotensi jatuh miskin jika terjadi guncangan harga pangan sekitar 5%.
Struktur pengeluaran 40% rumah tangga terbawah sangat sensitif terhadap inflasi pangan, yang pada 2024 rata-rata sekitar 4,3%, sehingga sedikit tekanan harga bisa mendorong lonjakan penduduk miskin baru tanpa banyak tercermin di tren tahunan.
Keempat, ketimpangan pengeluaran dan underemployment masih tinggi. Proporsi belanja 20% penduduk teratas mencapai sekitar 46,24% total konsumsi, merefleksikan ketimpangan yang menahan manfaat pertumbuhan ekonomi mengalir ke kelompok bawah.
Di sisi lain, meski pengangguran terbuka sekitar 4,8% secara nasional, pekerja informal dan setengah menganggur (under-employed) masih mencapai 7%–8%, terutama di desa, sehingga banyak rumah tangga berada sedikit di atas garis kemiskinan namun tetap rentan.
Kelima, dimensi kemiskinan non-moneter diabaikan angka BPS. Sejumlah kajian akademik menekankan bahwa pendekatan kemiskinan BPS masih berbasis garis kemiskinan moneter (pengeluaran per kapita), sementara deprivasi pada aspek pendidikan, kesehatan, dan perumahan tidak sepenuhnya tercermin.
Di lapangan, akses air bersih, sanitasi layak, dan kualitas pekerjaan sering tertinggal, sehingga angka kemiskinan resmi bisa turun sementara kemiskinan multidimensi tetap tinggi.
Faktor Pendorong, Program Sosial, Komoditas, dan Kerja Informal
Penurunan kemiskinan dalam empat tahun terakhir bertumpu pada beberapa pilar kebijakan dan dinamika pasar. Pertama, program bantuan sosial dan subsidi terarah. Penguatan bantuan sosial untuk 40% rumah tangga terbawah, termasuk bantuan pangan dan bantuan tunai bersyarat, menahan lonjakan kemiskinan saat harga pangan dan energi bergejolak.
Mekanisme digitalisasi penyaluran dan perluasan penerima manfaat berkontribusi menurunkan kemiskinan desa, terutama ketika nilai tukar petani membaik.
Kedua, perbaikan nilai tukar petani dan komoditas primer. Turunnya kemiskinan di desa pada 2024–Maret 2025 dikaitkan dengan kenaikan nilai tukar petani, sejalan dengan kenaikan harga beberapa komoditas pertanian dan perkebunan.
Namun keberhasilan ini masih sangat tergantung siklus harga komoditas global dan cuaca, sehingga tidak menjamin kestabilan jangka panjang.
Ketiga, pemulihan sektor jasa dan informal perkotaan. Di kota, pemulihan konsumsi dan mobilitas pasca-pandemi mendorong lapangan kerja jasa dan sektor informal, dari ojek online hingga perdagangan kecil, yang membantu menahan kenaikan kemiskinan meski kualitas pekerjaan dan upah kerap rendah. Kerentanan terlihat ketika biaya sewa dan transportasi meningkat, yang sempat memicu kenaikan kemiskinan kota pada Maret 2025.
Implikasi Kebijakan, Menghindari Kemiskinan Berputar
Anomali dan kerentanan ini menyiratkan bahwa penurunan kemiskinan 2025 belum cukup untuk menyatakan masalah selesai. Beberapa rekomendasi kebijakan yang mengemuka dari riset dan diskursus publik.
Pertama, rekalibrasi garis kemiskinan dan pemantauan kemiskinan multidimensi. BPS sedang menyiapkan pembaruan metodologi garis kemiskinan agar lebih mencerminkan struktur pengeluaran dan harga terkini, terutama untuk pangan dan perumahan.
Integrasi indikator multidimensi (pendidikan, sanitasi, kualitas hunian) akan memberi gambaran lebih utuh soal kesejahteraan, bukan hanya kemampuan membeli paket kebutuhan minimum.
Kedua, fokus pada hampir miskin di kota besar. Kebijakan tidak cukup menarget 23,36 juta miskin resmi, tetapi juga jutaan kelas menengah rentan di kota dengan beban sewa dan transportasi tinggi.
Subsidi bersifat sementara dan terbatas perlu dipadukan dengan penyediaan rumah layak huni terjangkau, transportasi publik efisien, dan penataan sektor informal agar produktivitas dan pendapatan naik.
Ketiga, penguatan sektor riil pedesaan di luar komoditas mentah. Ketergantungan desa pada komoditas mentah membuat pendapatan petani sangat fluktuatif mengikuti harga global.
Hilirisasi level lokal, melalui pengolahan pascapanen, agroindustri kecil, dan koperasi modern, dapat memperbaiki nilai tambah dan mengurangi risiko kemiskinan musiman.
Keempat, penciptaan pekerjaan layak, bukan sekadar menyerap tenaga kerja. Riset empiris menunjukkan pengangguran dan kemiskinan secara bersamaan menghambat pertumbuhan ekonomi dan memerangkap rumah tangga dalam pekerjaan berupah rendah.
Reformasi pasar kerja, pelatihan vokasi yang relevan, dan insentif bagi industri padat karya bernilai tambah tinggi menjadi kunci mengurangi underemployment di desa dan kota.
Kelima, transparansi data dan literasi publik. Perbedaan narasi antara “kemiskinan turun” dan pengalaman warga yang merasa tertekan biaya hidup sering menimbulkan distrust pada angka resmi.
Keterbukaan data mikro (tanpa mengorbankan privasi), kolaborasi dengan akademisi dan media, serta pelibatan masyarakat sipil dalam pemantauan program sosial dapat mengurangi jurang persepsi dan memperbaiki akuntabilitas.
Dalam kerangka indepth news, cerita kemiskinan Indonesia 2025 bukan cuma soal keberhasilan menurunkan angka menjadi 8,25%, tetapi tentang bagaimana 23,36 juta orang yang masih miskin, ditambah jutaan yang nyaris miskin berada di persimpangan antara statistik yang membaik dan realitas hidup yang tetap rapuh.
Artikel lanjutan dapat menggali testimoni warga kota dan desa melalui media sosial, menunjukkan bagaimana satu kejadian sederhana, seperti sakit mendadak atau kenaikan harga beras, masih cukup untuk menjatuhkan banyak keluarga kembali ke jurang kemiskinan.
