Di tengah riuhnya deru kehidupan yang berpacu dengan waktu, kebutuhan akan bahan pokok—sembako—bagaikan nadi yang mengalir dalam setiap rumah tangga. Menjelang Ramadan dan Lebaran, ketika tradisi menyatu dengan harapan, fluktuasi harga sembako kerap menghantui kesejahteraan rakyat. Untuk itu, pemerintah telah meramu kebijakan pasar murah sebagai jembatan penyeimbang antara lonjakan permintaan dan keterbatasan pasokan.
Berdasarkan teori implementasi, efektivitas kebijakan diukur dari kejelasan tujuan, koordinasi antar lembaga, dan mekanisme monitoring yang sistematis. Dalam konteks pasar murah, indikator keberhasilan mencakup efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan sasaran.
Studi empiris menunjukkan bahwa intervensi pemerintah dapat menggeser keseimbangan pasar sehingga fluktuasi harga teredam. Misalnya, di Surabaya, indeks ketersediaan beras mencapai 1,31 poin, yang artinya stok beras 131 persen dari kebutuhan, hal ini merupakan sebuah pencapaian yang menunjukkan distribusi pasokan yang melebihi target, atau sekitar 31 persen kelebihan.
Bukti Empiris dan Implementasi Nyata : Data dari Lapangan
Sejumlah evaluasi lapangan mengungkapkan bahwa strategi pengendalian harga melalui operasi pasar murah telah memberikan dampak positif. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa inflasi pangan selama Ramadan 2024 mencapai lebih dari 5 persen, sedangkan pemerintah menargetkan penurunan inflasi pangan menjadi di bawah 4 persen pada 2025.
Lebih spesifik, pada tahun 2024, kenaikan harga daging sapi tercatat mencapai 8 persen selama Ramadan. Dengan intervensi yang lebih proaktif—melalui operasi pasar dan pengawasan ketat—pemerintah berharap kenaikan harga daging sapi dapat diturunkan hingga mencapai sekitar 5 persen pada Ramadan 2025.
Selain itu, kunjungan kerja anggota DPR mengungkapkan bahwa hampir 90 persen responden dari kalangan pedagang dan konsumen menilai distribusi bahan pokok melalui pasar murah telah berjalan merata, dan sekitar 80% masyarakat menyatakan bahwa intervensi tersebut sangat membantu menjaga kestabilan harga sembako.
Analisis dan Refleksi : Merajut Sinergi antara Teori dan Praktik
Kebijakan pasar murah merupakan manifestasi nyata dari implementasi kebijakan yang terintegrasi. Pemerintah tidak hanya menetapkan regulasi, melainkan juga mengorkestrasi pelaksanaannya melalui koordinasi lintas sektor—dari Bulog, Kementerian Pertanian, hingga Dinas Perdagangan—untuk memastikan pasokan tersebar merata. Dalam prosesnya, mekanisme monitoring harga secara real-time memungkinkan respons cepat terhadap potensi lonjakan harga.
Pendekatan empiris dalam ekonomi menegaskan bahwa intervensi tepat waktu dapat menekan fluktuasi harga. Dengan demikian, strategi ini berperan sebagai penahan dampak inflasi, mengurangi tekanan pada daya beli masyarakat, dan membangun ekspektasi yang lebih rasional melalui komunikasi transparan.
Melalui penerapan strategi pasar murah yang berpijak pada prinsip-prinsip implementasi kebijakan dan didukung oleh data empiris, misalnya, target inflasi pangan di bawah 4 persen pada 2025 serta penurunan kenaikan harga daging sapi dari 8 persen menjadi 5 persen, pemerintah berhasil menekan gejolak harga sembako.
Walaupun solusi ini merupakan upaya jangka pendek, dampaknya telah terasa melalui peningkatan ketersediaan dan distribusi pasokan, yang tercermin dari indeks ketersediaan beras yang melebihi 100 persen dan tingkat kepuasan masyarakat mencapai 80–90 persen. Tantangan ke depan adalah menjaga konsistensi intervensi ini serta mengembangkan strategi jangka panjang yang lebih holistik agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
Sumber : journal.pubmedia.id antaranews.com emedia.dpr.go.id
