Bali, pulau dewata yang selama ini menjadi ikon pariwisata Indonesia, tengah menghadapi tantangan pelik di tahun 2025. Dikutip dari Tribun News penurunan kunjungan wisatawan—baik domestik maupun mancanegara—mencapai angka signifikan hingga 20% pada periode Februari–Maret dibandingkan tahun sebelumnya.
Di balik angka tersebut, terdapat dua narasi besar, yaitu: laporan resmi dari pemerintah dan lembaga statistik, serta suara-suara masyarakat yang merepresentasikan realitas di lapangan.
Laporan dari Dinas Pariwisata Bali dan BPS menyebutkan sejumlah penyebab struktural: ketegangan geopolitik di Asia-Pasifik, kenaikan harga tiket pesawat, resesi global, serta kebijakan kontribusi wisatawan sebesar Rp150.000 yang mulai diberlakukan pada 2024. Negara-negara seperti Korea Selatan dan Tiongkok, yang selama ini menjadi kontributor utama turis asing, mencatat penurunan pemesanan hingga 15%
Persaingan dari destinasi seperti Hoi An (Vietnam), Palawan (Filipina), dan Phuket (Thailand) yang menawarkan insentif dan kemudahan akses membuat Bali kehilangan daya tarik kompetitifnya. Bahkan, masuknya Bali dalam daftar “No List 2025” versi Fodor’s Travel menambah tekanan reputasi akibat isu over-tourism dan degradasi lingkungan.
Namun di balik data resmi, muncul dinamika sosial-ekonomi yang tak kalah signifikan. Analisis terhadap lebih dari 200 komentar netizen menunjukkan adanya perubahan perilaku wisatawan dan pergeseran struktur ekonomi lokal akibat meningkatnya kepemilikan properti oleh warga asing.
Komunitas seperti “Little Moskow” di Canggu, yang dihuni oleh ekspatriat Rusia dan Australia, menciptakan ekosistem ekonomi tertutup—dari akomodasi, jasa laundry, hingga restoran—yang tidak lagi bergantung pada sistem perhotelan konvensional. Banyak WNA menyewa properti jangka panjang lalu menyewakannya kembali ke sesama warga negaranya. Hasilnya: hotel terlihat sepi, namun vila-vila dan kos-kosan penuh
Warga lokal, menurut banyak komentar, semakin termarginalkan. Banyak yang kini hanya menjadi karyawan di bisnis milik asing, sementara harga tanah dan sewa kos melonjak drastis. Di sisi lain, wisatawan beranggaran rendah kini justru memanfaatkan akomodasi komunitas ekspatriat yang jauh lebih murah—bahkan hotel bintang empat pun tak lagi menjadi pilihan Utama
Muncul ketimpangan antara regulasi formal dan praktik di lapangan. Banyak villa yang beroperasi tanpa izin lengkap, atau dimiliki secara tidak langsung oleh WNA melalui pernikahan kontrak dan skema sewa jangka panjang. Kritik juga ditujukan pada lemahnya pengawasan notaris, Dinas Pertanahan, hingga kecenderungan “amplopisasi” dalam perizinan
Sementara itu, kebijakan kontribusi wisatawan dan sistem pembayaran digital Love Bali dinilai tidak ramah pengguna, terutama bagi turis independen. Hal ini memperburuk persepsi bahwa Bali kini “kurang ramah” bagi wisatawan biasa.
Apakah Bali memang sepi? Dari sudut pandang hotel dan data resmi, jawabannya bisa jadi “ya”. Namun dari sudut pandang lapangan, wisatawan tetap datang—hanya saja mereka tak lagi tinggal di hotel atau tercatat di statistik formal. Perubahan gaya berwisata, terutama di kalangan digital nomad dan wisatawan jangka panjang, membuat banyak aspek tidak terdeteksi oleh sistem pemantauan konvensional.
Pemprov Bali sebenarnya telah merespons dengan program seperti Bali Beyond Season, insentif digital, serta Bali Green Initiative untuk meredam kritik lingkungan. Namun, tanpa evaluasi menyeluruh terhadap kepemilikan properti asing, penyederhanaan regulasi yang adil, serta pemantauan data informal, pemulihan hanya akan menyentuh permukaan.
Solusi ke depan menuntut keberanian untuk mengakui bahwa “sepi” bukan hanya soal jumlah wisatawan, tetapi juga siapa yang diuntungkan dari kehadiran mereka.
