Indonesia kembali mempertahankan posisi ketiga dalam Global Islamic Economy Indicator (GIEI) 2024/2025 dengan skor 99,9, mengalami peningkatan signifikan sebesar 19,8 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian ini menempatkan Indonesia sebagai kekuatan utama dalam ekosistem ekonomi syariah global, hanya di bawah Malaysia (skor 165,1) dan Arab Saudi (skor 100,9).
Keunggulan Sektoral Indonesia
Indonesia menunjukkan dominasi luar biasa di sektor modest fashion dengan meraih peringkat pertama dunia, naik dua peringkat dari tahun sebelumnya. Sektor pariwisata ramah Muslim dan farmasi serta kosmetik halal juga mencatatkan prestasi gemilang dengan menempati peringkat kedua dunia. Namun, masih terdapat ruang perbaikan di sektor keuangan syariah (peringkat 6) dan makanan halal (peringkat 4).
Sektor keuangan syariah Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang sangat menggembirakan. Total aset keuangan syariah pada akhir 2024 mencapai Rp 9.927 triliun, tumbuh 11,8% secara tahunan. Angka ini setara dengan 45% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, mencerminkan kontribusi besar sektor ini terhadap perekonomian nasional.
Perbankan syariah sebagai tulang punggung industri keuangan syariah mencatatkan total aset sebesar Rp 980,30 triliun pada 2024, tumbuh 9,88% year-on-year. Market share perbankan syariah meningkat menjadi 7,72% dari 7,44% pada tahun sebelumnya, menunjukkan penerimaan yang semakin positif dari masyarakat terhadap produk perbankan syariah.
Dari sisi intermediasi, perbankan syariah berhasil menyalurkan pembiayaan sebesar Rp 643,55 triliun, tumbuh 9,92% secara tahunan, dengan dominasi sektor perumahan (KPR) mencapai 23% dari total pembiayaan. Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun mencapai Rp 753,60 triliun, tumbuh sekitar 10%, jauh melampaui pertumbuhan industri perbankan nasional yang hanya 4-5%.
Kualitas aset tetap terjaga dengan rasio Non-Performing Financing (NPF) Gross berada di level 2,12% dan NPF Net sebesar 0,79%. Tingkat permodalan juga sangat kuat dengan Capital Adequacy Ratio (CAR) sebesar 25,4%, memberikan bantalan yang memadai dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi.
Potensi Industri Halal sebagai Penggerak Ekonomi
Indonesia memiliki posisi strategis dalam perdagangan produk halal global dengan pangsa pasar mencapai 11,34% dan diproyeksikan meningkat menjadi 14,96% pada 2025. Nilai ekspor produk halal Indonesia tahun 2024 mencapai USD 51,4 miliar, tumbuh 1,70% year-on-year, dengan dominasi sektor makanan dan minuman yang menyumbang 81,16% dari total ekspor produk halal.
Pasar halal global diperkirakan mencapai USD 1,3 triliun pada 2025 atau sekitar Rp 20.670 triliun, melonjak dari USD 899,9 juta pada 2018 dengan tingkat pertumbuhan rata-rata tahunan 5,2%. Potensi besar ini menjadi peluang yang harus dimanfaatkan Indonesia dengan memperkuat ekosistem industri halal nasional.
Kekuatan Dana Sosial Syariah (ZISWAF)
Sektor dana sosial syariah menunjukkan pertumbuhan yang sangat mengesankan. Total pengumpulan Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (ZIS-DSKL) hingga kuartal kedua 2024 mencapai Rp 26,13 triliun, tumbuh 68,2% dibandingkan tahun sebelumnya. Dana ini telah disalurkan kepada 75,54 juta jiwa penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Aset wakaf uang juga mencatatkan kinerja impresif dengan total mencapai Rp 2,7 triliun hingga Oktober 2024, tumbuh 229% sejak peluncuran Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) pada Januari 2021. Pertumbuhan ini didorong oleh penerbitan 13 seri Cash Wakaf Linked Sukuk (CWLS) dengan nilai akumulasi Rp 1,159 triliun.
Ada beberapa potensi yang belum tergali pada sektor ekonomi syariah. Diantaranya adalah potensi zakat nasional mencapai Rp 327 triliun per tahun, sementara potensi wakaf uang diperkirakan mencapai Rp 180 triliun per tahun. Namun, realisasi pengumpulan masih jauh dari potensi maksimal, menunjukkan masih besarnya ruang untuk optimalisasi dana sosial syariah sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat.
Sementara itu, pemerintah telah mengintegrasikan pengembangan ekonomi syariah dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Sebanyak 25 provinsi telah memasukkan arah kebijakan ekonomi syariah dalam RPJPD 2025-2045, menunjukkan komitmen daerah dalam mendukung pengembangan ekonomi syariah.
Untuk memperkuat koordinasi dan pengembangan ekonomi syariah, pemerintah berencana membentuk Badan Pengembangan Ekonomi Syariah (BPES) sebagai transformasi dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). BPES akan menjadi Lembaga Pemerintah Lainnya yang bertugas menyelenggarakan percepatan pengembangan ekonomi syariah untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional.
Perlu diketahui, pemerintah menetapkan empat target capaian utama. Pertama adalah peningkatan skala usaha ekonomi dan keuangan syariah, peningkatan peringkat Global Islamic Economy Index, peningkatan kemandirian ekonomi, dan peningkatan indeks kesejahteraan masyarakat Indonesia. Strategi utama mencakup penguatan rantai nilai halal, penguatan keuangan syariah, penguatan UMKM, dan penguatan ekonomi digital.
Ada beberapa tantangan dalam implementasi ekonomi syariah. Pertama, kendala struktural. Meskipun menunjukkan pertumbuhan positif, ekonomi syariah Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Literasi keuangan syariah yang masih rendah di kalangan masyarakat menjadi hambatan utama dalam penetrasi pasar yang lebih luas. Keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam prinsip-prinsip ekonomi syariah juga menjadi kendala dalam pengembangan sektor ini.
Kedua, kompleksitas regulasi. Regulasi dan standar yang mengatur ekonomi syariah masih dalam tahap pengembangan dan sering kali belum sepenuhnya matang. Harmonisasi dan penyederhanaan regulasi serta pengembangan standar yang jelas diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pertumbuhan ekonomi syariah.
Ketiga, persaingan dengan sistem ekonomi konvensional. Sistem keuangan konvensional yang sudah sangat mapan dan memiliki pangsa pasar besar menjadi tantangan tersendiri. Persaingan dengan sistem keuangan konvensional yang menawarkan produk dengan biaya lebih rendah dan kemudahan akses masih menjadi tantangan bagi institusi keuangan syariah.
Peluang dan Proyeksi Masa Depan
Pertama, optimisme market share perbankan syariah. Direktur Syariah CIMB Niaga optimistis bahwa pangsa pasar bank syariah dapat mencapai 10% dalam lima tahun ke depan di masa pemerintahan baru. Optimisme ini didukung oleh keseriusan pemerintah dalam menggarap pasar syariah melalui posisi-posisi strategis di Kabinet Merah-Putih, termasuk Penasihat Khusus Presiden Urusan Haji dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
Kedua, momentum fintech syariah. Perkembangan teknologi finansial syariah memberikan peluang besar untuk memperluas jangkauan layanan keuangan syariah. Transaksi ZISWAF melalui platform digital seperti Muamalat DIN tumbuh 27,5% year-on-year pada akhir 2024, menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap layanan keuangan syariah berbasis digital.
Ketiga, potensi investasi global. Indonesia mencatatkan diri sebagai negara dengan jumlah investasi ekonomi syariah terbesar di antara negara-negara OKI. Posisi strategis ini akan memberi dampak besar bagi masyarakat, terutama dalam penguatan industri halal nasional dan menarik lebih banyak investor global ke sektor ekonomi syariah Indonesia.
Pernyataan Menteri PPN/Bappenas RI, bahwa ekonomi syariah akan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 didukung oleh data dan tren pertumbuhan yang sangat positif. Dengan total aset keuangan syariah mencapai Rp 9.927 triliun dan berkontribusi 45% terhadap PDB, ekonomi syariah telah menjadi kekuatan ekonomi yang tidak dapat diabaikan.
Peringkat ketiga dunia dalam GIEI 2024/2025 dengan skor yang terus meningkat menunjukkan bahwa Indonesia berada di jalur yang tepat untuk menjadi pusat ekonomi syariah global. Keunggulan di sektor modest fashion, pariwisata ramah Muslim, dan farmasi kosmetik halal memberikan fondasi kuat untuk ekspansi lebih lanjut.
Namun, untuk mewujudkan visi tersebut, Indonesia perlu mengatasi tantangan literasi keuangan syariah, pengembangan SDM yang kompeten, dan harmonisasi regulasi. Optimalisasi potensi dana sosial syariah (ZISWAF) yang mencapai ratusan triliun rupiah juga menjadi kunci dalam mewujudkan ekonomi yang tidak hanya adil dan makmur, tetapi juga berkah bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Dengan strategi yang tepat dan dukungan semua pihak, ekonomi syariah Indonesia berpotensi menjadi motor penggerak utama menuju Indonesia Emas 2045 yang berdaulat, berkelanjutan, dan memberikan keberkahan bagi ekonomi dunia.
