Ekonomi Maluku dan Papua pada 2025 memang mengerem tajam dibanding lonjakan 2024, sementara Jawa dan Sumatra masih mampu menjaga tren naik meski dengan kualitas pertumbuhan yang timpang antar daerah.
Di balik angka, terlihat jelas bagaimana ketergantungan pada komoditas ekstraktif, proyek besar yang sangat siklikal, serta lemahnya fondasi pembangunan manusia menjadikan kawasan timur, khususnya Maluku dan Papua, lebih rapuh terhadap guncangan dibanding Jawa dan Sumatra.
Pada 2025, Indonesia merayakan pertumbuhan ekonomi 5,11 persen, tapi di timur negeri situasinya jauh dari euforia.
Maluku dan Papua, yang setahun sebelumnya menikmati lonjakan PDRB hingga mendekati dua digit akibat proyek besar dan dorongan migas–tambang, tiba-tiba hanya mampu tumbuh 1,44 persen, terjun bebas dari 7,87 persen pada 2024.
Sementara itu, Jawa dan Sumatra masih melaju, Jawa tumbuh 5,30 persen dengan kontribusi hampir 57 persen terhadap PDB nasional, Sumatra 4,81 persen dengan andil lebih dari 22 persen.
Kontras ini menegaskan satu kenyataan lama yang belum terjawab, ketika barat makin terkonsolidasi, timur justru makin rentan.
Potret Angka, Jawa–Sumatra vs Maluku–Papua
| Kawasan | Pertumbuhan 2024 (yoy) | Pertumbuhan 2025 (yoy) | Catatan kunci |
| Jawa | 4,93% | 5,30% | Kontributor utama PDB nasional, struktur ekonomi lebih beragam |
| Sumatra | 4,45% | 4,81% | Tertopang komoditas dan industri pengolahan, sempat terdampak bencana |
| Sulawesi | 6,18% | 6,23% | Kuat di nikel & hilirisasi, jadi motor baru di KTI |
| Kalimantan | 5,53% | 4,79% | Koreksi pasca boom komoditas, mulai bergeser ke jasa & konstruksi |
| Bali–Nusa Tenggara | 5,07% | 4,87% | Pariwisata pulih, tapi rentan gejolak global |
| Maluku–Papua | 7,87% | 1,44% | Kontraksi tajam, sangat tergantung proyek besar & ekstraktif |
Angka rinci Maluku menunjukkan kontras yang tajam: 2024 ditutup dengan pertumbuhan 5,34 persen secara tahunan, tapi sejak awal 2025 sinyal pelemahan mulai terasa, di antaranya lewat kontraksi triwulan I secara kuartalan.
Di Papua dan Papua Barat, efek basis tinggi dari lonjakan 2024, Papua Barat sempat tumbuh 20,8 persen, membuat angka 2025 tampak anjlok, meski secara level masih ditopang aktivitas tambang dan migas.
Mengapa Maluku–Papua Paling Rapuh?
Dari berbagai riset akademik dan kajian kebijakan, ada beberapa pola yang konsisten.
Pertama, struktur ekonomi sempit dan ekstraktif. Banyak kabupaten/kota di Maluku dan Papua ditopang oleh 1–2 sektor utama, tambang, migas, atau satu komoditas primer seperti perikanan atau kehutanan. Saat harga global terkoreksi, proyek masuk fase konstruksi–operasi, atau produksi menurun, PDRB daerah langsung terseret.
Kedua, pertumbuhan tidak otomatis menetes ke warga. Studi tentang ketimpangan timur–barat mencatat bahwa di kawasan timur, pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan pada penurunan ketimpangan, yang lebih menentukan justru pendidikan dan pengangguran.
Artinya, sekalipun PDRB melonjak (seperti Papua Barat 2024), gap kesejahteraan dan akses layanan dasar tetap menganga.
Ketiga, kualitas pembangunan manusia tertinggal. Penelitian IPB menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kawasan Timur Indonesia secara konsisten tertinggal dari kawasan barat untuk semua dimensi, pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Kesenjangan IPM ini mencerminkan fondasi produktivitas yang lemah, dari kualitas tenaga kerja sampai kapasitas institusi lokal.
Keempat, otsus dan dana besar, tapi implementasi bermasalah. Kajian tentang Otonomi Khusus Papua mencatat bahwa aliran dana besar memang menaikkan PDRB dan menurunkan kemiskinan, tetapi dibayangi persoalan tata kelola, korupsi, dan rendahnya kualitas SDM.
Akibatnya, efek jangka panjang terhadap kemandirian ekonomi masih terbatas, ekonomi tetap sangat bergantung pada transfer pusat dan proyek besar.
Kelima, infrastruktur dan konektivitas yang timpang. Studi perbandingan pengaruh infrastruktur terhadap kemiskinan di barat dan timur Indonesia menunjukkan bahwa kekurangan infrastruktur di timur membuat efek pengurangan kemiskinan dari pertumbuhan lebih lemah.
Dalam konteks Maluku–Papua, hal ini tercermin dalam mahalnya biaya logistik, rendahnya konektivitas antar pulau, dan sulitnya integrasi pasar lokal dengan rantai pasok nasional.
Dibanding Jawa & Sumatra, pertumbuhan yang punya bantalan. Berbeda dengan Maluku–Papua, riset terbaru tentang disparitas ekonomi menegaskan bahwa Jawa dan Sumatra tidak hanya lebih besar secara PDB, tapi juga lebih terdiversifikasi, industri manufaktur, jasa keuangan, logistik, dan teknologi informasi terkonsentrasi di sini.
Studi tentang disparitas antar provinsi menunjukkan Jawa dan Sumatra secara konsisten menyumbang lebih dari 80 persen PDB nasional selama beberapa dekade.
Di sisi lain, ketimpangan internal di Jawa dan Sumatra juga tinggi, misalnya, penelitian panel data menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi dan investasi di Jawa justru berkontribusi positif terhadap disparitas pendapatan antar provinsi.
Namun, bantalan infrastruktur, jaringan keuangan, dan kapasitas fiskal daerah membuat gejolak ekonomi tidak langsung menjatuhkan pertumbuhan ke level serendah Maluku–Papua.
Arah Kebijakan, dari Ekspor Sumber Daya ke Membangun Manusia
Berbagai kajian yang menyoroti ketertinggalan Kawasan Timur Indonesia merumuskan beberapa rekomendasi kebijakan.
Pertama, fokus ke IPM dan pendidikan vokasi. Studi IPB dan penelitian tentang ketimpangan menekankan pentingnya belanja pendidikan dan peningkatan kualitas manusia untuk mengejar ketertinggalan KTI.
Program pendidikan vokasi yang spesifik pada sektor unggulan lokal (perikanan, agroforestry, energi) menjadi kunci agar penduduk lokal tidak sekadar menjadi penonton.
Kedua, diversifikasi dari tambang ke ekonomi lokal. Riset tentang disparitas KTI menunjukkan PDRB yang naik tanpa diversifikasi justru memperlebar jurang antar wilayah.
Pengembangan UMKM, industri pengolahan hasil laut dan pertanian, serta pariwisata berbasis komunitas dapat mengurangi ketergantungan pada siklus harga komoditas.
Ketiga, perbaikan tata kelola Otsus dan transfer fiskal. Kajian tentang Otsus Papua menegaskan perlunya reformasi tata kelola, transparansi, dan pengawasan dana, agar tidak terjebak pada belanja rutin dan proyek jangka pendek.
Bagi Maluku, penelitian tentang PAD dan dana perimbangan menunjukkan bahwa DAU dan PAD yang dikelola baik berpengaruh positif pada PDRB, sedangkan DAK dan DBH kurang efektif mendorong pertumbuhan.
Keempat, infrastruktur yang mengurangi biaya logistik. Penelitian infrastruktur–kemiskinan menyarankan prioritas pada konektivitas dasar, pelabuhan kecil, kapal perintis, jaringan internet, dan cold chain untuk produk perikanan dan pertanian di timur.
Infrastruktur semacam ini tidak hanya mendorong PDRB, tapi juga memperkuat ekonomi lokal yang selama ini terputus dari pasar.
