Tambang emas ilegal yang selama ini dianggap sebagai persoalan lokal di sejumlah daerah, ternyata menyimpan jejak uang yang menggetarkan, perputaran dana yang diduga terkait Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) diperkirakan menembus lebih dari Rp992 triliun dalam kurun 2023–2025, dengan nilai nominal transaksi sekitar Rp185 triliun.
Angka ini bukan sekadar statistik kejahatan lingkungan, tetapi cerminan ekonomi gelap raksasa yang beroperasi paralel dengan ekonomi resmi Indonesia, menembus perbankan, pasar emas, hingga jaringan ekspor ke luar negeri.
Skala Uang Gelap, Potret Rp992 Triliun
PPATK mengungkap, selama 2023–2025 terdapat transaksi yang diduga kuat terkait PETI senilai Rp185,03 triliun, dengan total perputaran dana, uang yang berputar berulang dalam sistem diperkirakan melampaui Rp992 triliun.
Angka ini terkonsentrasi terutama pada aktivitas penambangan dan distribusi emas ilegal, menjadikan PETI bukan lagi usaha liar pinggiran tetapi sebuah ekosistem bisnis berjejaring.
Pada 2025 saja, PPATK menyebut telah menerbitkan puluhan Laporan Hasil Analisis dan Laporan Informasi terkait sektor tambang dengan nilai transaksi ratusan triliun rupiah, menandai eskalasi signifikan aktivitas keuangan yang terkait tambang ilegal sepanjang tahun itu.
Pola ini mengindikasikan bahwa PETI tidak hanya bertahan, tetapi semakin matang secara finansial, memanfaatkan celah regulasi, lemahnya pengawasan lapangan, dan kerentanan sistem perbankan serta keuangan non-bank.
Peta Jaringan, Dari Hutan ke Pasar Global
Temuan PPATK menunjukkan aliran dana PETI tersebar di berbagai wilayah: Papua, Kalimantan Barat, Sulawesi, Sumatera Utara, Pulau Jawa, dan sejumlah pulau lain, menggambarkan jaringan tambang ilegal yang bersifat nasional dan bukan kasus sporadis.
Dari wilayah-wilayah itu, emas hasil PETI terdeteksi mengalir ke pasar luar negeri, menandakan adanya rantai pasok ekspor yang melibatkan pedagang perantara, eksportir, dan jejaring pembeli global.
Di hulu, operasi kerap beririsan dengan kawasan hutan dan wilayah terpencil yang minim kehadiran negara, memanfaatkan tekanan ekonomi lokal dan kesulitan akses pekerjaan formal untuk merekrut pekerja.
Di hilir, aliran uang bergerak melalui rekening-rekening perorangan dan korporasi, perusahaan cangkang, hingga aktivitas perdagangan emas di pasar domestik dan internasional, menjadikan PETI sebagai sumber likuiditas besar yang “menyaru” sebagai transaksi usaha legal.
Peran Satgas PKH, Menyisir Hutan, Memilah Kewenangan
Di tengah geger angka Rp992 triliun itu, Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) menjadi salah satu garda baru yang bertugas memverifikasi: apakah titik-titik aktivitas PETI yang terhubung dengan aliran dana tersebut berada di dalam kawasan hutan negara atau di luar.
Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, menegaskan bahwa data analisis PPATK akan dijadikan pintu masuk untuk pengecekan di lapangan, termasuk pemetaan lokasi dan subjek hukum yang beroperasi.
Jika aktivitas tambang ilegal terbukti berada di kawasan hutan, Satgas PKH bisa menjatuhkan sanksi administratif, sampai pada pengambilalihan kembali penguasaan lahan negara yang diserobot.
Untuk kasus di luar kawasan hutan, penanganan akan digulirkan melalui jalur penyidikan oleh kepolisian, kejaksaan, maupun KPK jika terdapat indikasi tindak pidana korupsi, sehingga alur penegakan hukum bergantung pada status kawasan dan konstruksi pidananya.
Luka Lingkungan dan Biaya Sosial yang Tersembunyi
Riset-riset mengenai tambang emas ilegal di berbagai daerah menunjukkan pola kerusakan yang konsisten: pencemaran air akibat penggunaan merkuri dan bahan kimia lain, degradasi tanah, hilangnya tutupan hutan, dan terganggunya keseimbangan ekosistem.
Di banyak lokasi, perubahan bentang alam ini berujung pada banjir, longsor, dan menurunnya kualitas sumber air yang sebelumnya menjadi tumpuan masyarakat sekitar.
Di tingkat sosial, aktivitas PETI memicu konflik lahan, ketimpangan sosial, dan pergeseran nilai budaya ketika sebagian warga tergoda keuntungan jangka pendek, sementara kelompok lain menanggung beban kerusakan lingkungan.
Ketergantungan ekonomi pada tambang ilegal juga membuat desa-desa tambang rapuh, ketika operasi dihentikan atau digerebek, tidak ada fondasi ekonomi berkelanjutan yang bisa menggantikan aliran uang cepat dari PETI.
Tabel Dimensi Masalah PETI Rp992 Triliun
| Dimensi | Fakta Kunci | Implikasi Utama |
| Keuangan | Perputaran dana lebih dari Rp992 triliun, nominal transaksi Rp185,03 triliun (2023–2025) | Mengindikasikan ekonomi gelap berskala nasional yang menembus sistem keuangan formal |
| Geografis | Aktivitas PETI terdeteksi di Papua, Kalimantan Barat, Sulawesi, Sumatera Utara, Jawa, dan pulau lain | Jaringan tambang ilegal tersebar, menyulitkan penegakan hukum yang terfragmentasi |
| Perdagangan emas | Emas hasil PETI mengalir ke pasar luar negeri | Indonesia berisiko menjadi pemasok emas “kotor” di rantai pasok global, merusak reputasi tata kelola |
| Lingkungan | Penelitian menunjukkan pencemaran air, degradasi tanah, dan kerusakan ekosistem di lokasi tambang emas ilegal | Biaya ekologis dan kesehatan jangka panjang jauh melampaui manfaat ekonomi jangka pendek |
| Sosial | Muncul ketimpangan sosial, konflik, dan pergeseran nilai budaya di komunitas sekitar tambang ilegal | Masyarakat terjebak dalam siklus ekonomi informal yang rapuh dan rentan kriminalisasi |
| Tata kelola hukum | Satgas PKH memverifikasi aktivitas PETI di kawasan hutan dan dapat menjatuhkan sanksi administratif serta merebut kembali lahan negara | Perlu koordinasi erat dengan aparat penegak hukum lain agar penindakan tidak berhenti di level administratif saja |
Ujian Serius bagi Tata Kelola Sumber Daya
Temuan perputaran Rp992 triliun pada tambang emas ilegal menyingkap paradoks: di satu sisi, negara mendorong hilirisasi dan pembentukan BUMN mineral strategis; di sisi lain, emas yang digali tanpa izin mengalir bebas menembus pasar global tanpa kontribusi pajak, royalti, dan standar lingkungan.
Jika tidak segera dipotong di hulu, pada level izin, pengawasan kawasan hutan, dan penutupan akses keuangan bagi jaringan PETI, ekonomi gelap ini berpotensi terus membengkak, menyaingi bahkan menggerus legitimasi ekonomi formal.
Dalam konteks itu, kerja Satgas PKH dan aparat penegak hukum hanya akan efektif jika dibarengi reformasi sistemik: pengetatan pengawasan perizinan tambang, transparansi rantai pasok emas, kewajiban uji tuntas bagi pelaku industri keuangan dan logam mulia, serta program alternatif ekonomi untuk masyarakat di kantong-kantong PETI.
Tanpa itu, Rp992 triliun hanya akan menjadi satu angka besar lain yang lewat di pemberitaan, sementara hutan terus habis, sungai tercemar, dan ekonomi resmi kalah saing dari uang cepat tambang ilegal.
