Pada 22 Januari 2025 lalu, Presiden Prabowo Subianto menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang mengamanatkan peninjauan dan penghematan belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD. Kebijakan ini menargetkan penghematan sebesar sekitar Rp 306,7 triliun, yang terdiri atas Rp 256,1 triliun dari belanja kementerian/lembaga dan Rp 50,5 triliun dari transfer ke daerah.
Tujuan utama kebijakan ini adalah meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran negara dengan mengurangi pemborosan dan mengalokasikan kembali dana untuk program-program strategis, termasuk program makan bergizi gratis (MBG) dan stimulus ekonomi lainnya.
Namun perlu dicermati, setiap kebijakan pasti memiliki tantangan. Jika merujuk pada Teori Birokrasi melalui pendekatan efisiensi, kepastian dan rasionalisasi yang dipelopori oleh Max Weber dan Teori Implementasi Kebijakan yang dicetuskan oleh Jeffrey Pressman serta Aaron Wildavsky.
Max Weber, seorang sosiolog Jerman terkemuka, memperkenalkan konsep birokrasi sebagai model ideal organisasi modern. Menurut Weber, birokrasi adalah cara paling rasional untuk mengatur suatu organisasi, baik dalam pemerintahan maupun di sektor swasta. Dalam kerangka teori ini, efisiensi dan efektivitas tidak hanya diukur dari seberapa cepat tugas-tugas terselesaikan, tetapi juga dari konsistensi dan kejelasan struktur organisasi.
Dapat disimpulkan, dalam pandangan Weber, efisiensi tercapai ketika setiap elemen dalam organisasi bekerja sesuai dengan fungsi dan peran yang telah ditetapkan. Beberapa prinsip utama yang mendukung efisiensi birokrasi antara lain.
Pembagian Kerja dan Spesialisasi. Tugas-tugas dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang khusus, sehingga setiap pegawai atau pejabat dapat menguasai bidangnya secara mendalam. Dengan spesialisasi inilah, pekerjaan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan tepat.
Aturan Tertulis dan Prosedur Standar. Setiap kegiatan diatur oleh peraturan yang jelas. Aturan-aturan ini memastikan bahwa semua orang dalam organisasi mengikuti prosedur yang sama, mengurangi kemungkinan kesalahan dan tumpang tindih tugas.
Hierarki yang Terstruktur. Organisasi birokratik memiliki struktur hierarki yang jelas. Setiap level dalam organisasi memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang telah ditetapkan, sehingga memudahkan koordinasi dan pengawasan.
Prinsip-prinsip tersebut memungkinkan organisasi mencapai efisiensi dalam penggunaan sumber daya, baik dari segi waktu, tenaga kerja, maupun anggaran.
Sementara efisiensi berfokus pada “cara” kerja, efektivitas lebih menitikberatkan pada “hasil” yang dicapai organisasi. Weber menekankan bahwa suatu organisasi tidak hanya harus bekerja dengan cepat dan hemat sumber daya, tetapi juga harus mampu mencapai tujuan utamanya. Beberapa aspek efektivitas dalam birokrasi Weber meliputi.
Pengambilan Keputusan yang Rasional. Dengan adanya aturan yang jelas dan struktur yang terorganisir, keputusan diambil secara obyektif berdasarkan data dan standar yang telah ditetapkan. Ini membantu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.
Pengawasan dan Akuntabilitas. Struktur hierarki yang ketat memudahkan pelaksanaan pengawasan. Setiap tindakan dan keputusan dicatat secara tertulis, sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini memastikan bahwa setiap anggota organisasi menjalankan tugasnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
Konsistensi dan Transparansi. Prosedur standar dan dokumentasi tertulis memungkinkan adanya konsistensi dalam pelaksanaan tugas. Transparansi ini membantu memastikan bahwa setiap keputusan dan tindakan dapat diaudit dan dievaluasi untuk terus meningkatkan kinerja organisasi.
