Badan Pusat Statistik (BPS) telah merilis data perdagangan luar negeri untuk periode Januari hingga November 2025, mengungkapkan realitas yang mengkhawatirkan bagi perekonomian Indonesia. China tidak hanya mempertahankan posisinya sebagai negara pengimpor terbesar, China semakin memperkuat dominasinya dengan nilai impor non-migas mencapai USD 77,52 miliar, menyumbang 41,1 persen dari total impor non-migas Indonesia sebesar USD 188,61 miliar.
Angka ini bukan sekadar statistik. Ini adalah cerminan dari transformasi struktural dalam ekonomi Indonesia yang menunjukkan ketergantungan semakin dalam terhadap manufaktur China dan semakin sulitnya industri lokal untuk bersaing di pasar domestik. Fenomena ini merupakan akumulasi dari berbagai faktor geopolitik, kebijakan perdagangan, dan ketidaksiapan industri domestik menghadapi gelombang produk murah dari negara Asia Timur tersebut.
Pertumbuhan Impor yang Konsisten Sepanjang Tahun
Untuk memahami magnitude dari fenomena ini, perlu dilihat tren pertumbuhan sepanjang tahun 2025. Data kumulatif menunjukkan eskalasi yang sistematis, dari USD 33,45 miliar pada periode Januari-Mei 2025 (dengan pertumbuhan 16,8 persen year-on-year), meningkat menjadi USD 40,2 miliar pada Januari-Juni 2025 (pertumbuhan 21 persen), dan mencapai USD 77,52 miliar pada akhir November.
Laju pertumbuhan ini bukan hasil dari peningkatan demand yang sehat terhadap barang-barang yang tidak diproduksi secara domestik, melainkan manifestasi dari strategi deliberat China untuk mengalihkan kapasitas produksinya yang berlebih ke pasar-pasar yang lebih terbuka, termasuk Indonesia, setelah menghadapi hambatan tarif tinggi dari Amerika Serikat.
Komposisi Impor, Mesin dan Teknologi Mendominasi
Lapis kedua dari analisis ini melibatkan pemahaman tentang apa yang sebenarnya diimpor Indonesia dari China. Bukan sekadar barang konsumsi yang dapat dengan mudah diproduksi secara lokal, tetapi komponen-komponen industri kritis yang membentuk tulang punggung manufaktur Indonesia.
Mesin dan peralatan mekanis (HS 84) menyumbang 22,75 persen dari impor China, dengan pertumbuhan 12,33 persen year-on-year. Kategori ini diikuti oleh mesin dan perlengkapan elektrik (HS 85), serta kendaraan dan bagiannya yang mengalami lonjakan dramatis sebesar 85 persen pada periode Januari-Juni 2025. Kombinasi ketiga kategori ini mencerminkan bahwa impor China bukan tentang barang-barang sederhana, melainkan produk-produk bernilai tinggi yang seharusnya dapat dikembangkan oleh industri Indonesia.
Neraca Perdagangan, Defisit yang Terus Membesar dengan China
Meskipun neraca perdagangan Indonesia secara keseluruhan masih mencatat surplus (didominasi oleh surplus dengan Amerika Serikat dan India), picture ini menyembunyikan realitas yang lebih kompleks. Bilateral trade balance dengan China menunjukkan defisit yang signifikan, USD 12,07 miliar pada periode Januari-Juli 2025, menjadikan China sebagai penyumbang defisit terbesar untuk kategori non-migas.
Fenomena ini mengungkapkan sesuatu yang fundamental tentang struktur perdagangan Indonesia-China. Sementara Indonesia mengekspor komoditas primer (nikel, batu bara, sawit), Indonesia mengimpor produk manufaktur bernilai tinggi dari China. Ini bukanlah komplementaritas perdagangan yang sehat, tetapi pola asymmetric yang menguntungkan China dalam hal value addition dan technological acquisition.
Konteks Geopolitik, Perang Dagang AS-China sebagai Katalis
Tidak dapat dipisahkan dari analisis ini adalah konteks perang dagang antara Amerika Serikat dan China yang telah mencapai tingkat eskalasi baru pada 2025, dengan AS mengenakan tarif hingga 145 persen dan China membalas dengan 125 persen. Dalam situasi seperti ini, pelaku bisnis China yang menghadapi hambatan akses ke pasar AS secara rasional mencari alternatif pasar dan ASEAN, khususnya Indonesia dengan populasi besar dan kerangka kerja sama ACFTA, menjadi target natural.
Ekonom dari Universitas Indonesia, Dr. Tri Wahyuni, mengemukakan bahwa “Cina memanfaatkan kelebihan kapasitas produksi akibat hambatan dagang dengan Amerika Serikat untuk membanjiri pasar Asia, termasuk Indonesia,” paparnya. Pengamatan ini didukung oleh data ekspor China ke AS turun hampir 10 persen selama periode yang sama, sementara ekspor ke Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya melonjak.
Faktor Domestik: Deflasi, Regulasi, dan Ketidakberdayaan Industri Lokal
Di level domestik, impor dari China membawa dampak deflasi yang signifikan. Periode Mei hingga September 2024 mencatat deflasi beruntun selama lima bulan, dengan Menteri Perindustrian RI secara eksplisit menyatakan bahwa “deflasi karena banyak barang impor, sehingga karena kalau suplainya banyak apalagi dari impor kan pasti mempengaruhi deflasi,” urainya.
Barang-barang impor China yang harganya jauh lebih murah, berkat kombinasi skala produksi besar, otomasi canggih, dan rantai pasok efisien, menciptakan tekanan downward pada harga di pasar domestik. Meskipun dalam jangka pendek hal ini menguntungkan konsumen dengan daya beli terbatas, konsekuensi jangka panjang jauh lebih serius.
Permendag 8/2024, yang merelaksasi impor untuk mendorong persaingan dan harga yang lebih murah, telah berkontribusi pada fenomena ini dengan cara yang tidak terkontrol. Peneliti Next Policy, Muhammad Ibnu Faisal memproyeksikan bahwa potensi impor ilegal dari China mencapai USD 4,1 miliar, dengan kerugian negara mencapai Rp 65,4 triliun.
Krisis Daya Saing Industri Lokal
Dampak kumulatif dari semua faktor ini terhadap industri lokal adalah devastatif. Kapasitas terpakai industri tekstil, pakaian, dan tekstil lainnya (TPT) hanya mencapai 60 persen, dengan ribuan pekerja kehilangan mata pencaharian. Impor murah tekstil dari China telah menciptakan kondisi di mana produsen lokal tidak dapat menyesuaikan harga tanpa mengorbankan profitabilitas.
Kesenjangan daya saing ini bukan hanya tentang harga, tetapi tentang model industrialisasi yang fundamentally berbeda. Seperti dijelaskan dalam analisis mendalam, persaingan antara produk China dan Indonesia bukanlah antara efisiensi perusahaan individual, melainkan antara dua sistem industrialisasi yang berbeda.
China telah membangun ekosistem manufaktur yang diintegrasikan secara vertikal, dari hulu (raw materials sourcing) hingga hilir (distribution), dengan dukungan penuh dari pemerintah melalui kebijakan “Made in China 2025”. Sementara itu, industri manufaktur Indonesia tersebar dalam struktur yang kurang terintegrasi, bergantung pada input yang mahal, dan menghadapi ketidakpastian regulasi.
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti, Telisa Aulia Faliyanti, menyoroti bahwa “Cost industri lokal kita masih belum efisien, mulai dari ketidakpastian regulasi hingga rendahnya produktivitas tenaga kerja. Sementara di China, ada dukungan penuh untuk mendorong inovasi melalui teknologi terhadap industri,” terangnya. Situasi ini diperparah dengan kenaikan PPN menjadi 12 persen dan upah minimum 6,5 persen pada 2025, yang semakin membebani industri lokal.
Produk Strategis dan Ketergantungan Impor
Salah satu aspek yang paling mengkhawatirkan adalah bahwa impor dari China bukan sekadar barang konsumsi, tetapi mencakup mesin dan peralatan yang seharusnya dapat diproduksi secara domestik. Impor mesin dan peralatan mekanis (HS 84) dari China mencapai USD 10,75 miliar untuk periode Januari-April 2025 saja, yang mengindikasikan ketergantungan sistemik terhadap teknologi manufaktur impor.
Ironinya, berbagai pusat riset nasional seperti BRIN telah menciptakan riset unggulan, dari mesin laser cutting, sistem robotik presisi, hingga material baja tahan korosi. Namun, gap antara riset dan komersializasi tetap besar, sementara impor dari China terus meningkat. Ini mengungkapkan kegagalan sistemik dalam ekosistem inovasi Indonesia untuk menerjemahkan penelitian menjadi produk yang dapat bersaing di pasar.
Strategi Adaptasi, Melampaui Proteksionisme
Menghadapi dominasi ini, pemerintah dan para pemangku kepentingan menghadapi dilema yang kompleks. Proteksionisme murni, menaikkan tarif impor atau membatasi akses pasar, memiliki dampak negatif jangka panjang dan violates WTO commitments. Sebaliknya, liberalisasi penuh membiarkan industri lokal terpangsa tanpa memberikan waktu untuk transformasi.
Solusi yang direkomendasikan oleh para ahli melibatkan pendekatan multidimensional yang jauh lebih sophisticated. Pertama, fokus pada diferensiasi produk daripada perang harga, dengan memanfaatkan keunggulan kompetitif Indonesia yang unik seperti craftsmanship, sustainabilitas, dan kesesuaian dengan preferensi lokal.
Kedua, penguatan rantai pasok domestik melalui klaster industri yang lebih terintegrasi, terutama menghubungkan produsen bahan baku, manufaktur, dan distribusi secara efisien. Ketiga, akselerasi adopsi teknologi dan otomasi untuk mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manual yang mahal, dengan dukungan pembiayaan yang terjangkau untuk UMKM.
Keempat, perbaikan regulasi yang konsisten dan adil, bukan hanya melindungi pasar, tetapi menciptakan lingkungan yang kondusif untuk investasi jangka panjang dan inovasi. Kelima, pengendalian impor ilegal yang lebih ketat melalui mekanisme verifikasi impor yang lebih sophisticated, seperti yang telah menunjukkan hasil positif di sektor kosmetik, baja, dan semen.
Transformasi atau Deindustrialisasi
Data impor China ke Indonesia pada periode Januari-November 2025 adalah lebih dari sekadar angka statistik perdagangan. Ini adalah indikator dari crossroads yang dihadapi perekonomian Indonesia. Jika tren ini terus berlanjut tanpa intervensi kebijakan yang tepat dan transformasi struktural industri lokal, Indonesia berisiko mengalami deindustrialisasi yang lebih cepat, terutama di sektor manufaktur ringan dengan konsekuensi jangka panjang terhadap employment, nilai tambah, dan ketahanan ekonomi nasional.
Sebaliknya, dengan strategi yang tepat, dominasi impor China dapat dipandang sebagai catalyst untuk transformasi industri Indonesia yang lebih mendalam, mendorong inovasi, efisiensi, dan peningkatan nilai tambah yang tidak dapat dicapai dalam kondisi persaingan yang kurang ketat. Pertanyaan besarnya adalah apakah Indonesia dapat melaksanakan transformasi ini sebelum structure of the economy menjadi terlalu bergantung pada impor dan kemampuan untuk manufaktur mandiri terus memudar.
