Indonesia menorehkan rekor terendah 8,47% penduduk miskin (23,85 juta jiwa) per Maret 2025. Laporan ini menelaah dinamika di balik capaian tersebut, membandingkannya dengan tren sebelumnya, menggali penyebab, serta merumuskan rekomendasi solusi.
Sejak lonjakan kemiskinan akibat pandemi 2020, grafik kemiskinan Indonesia berangsur turun. Namun, penurunan bersifat spasial-asimetris, dominannya di desa, stagnan bahkan naik tipis di kota. Ketimpangan pengeluaran masih lebar, dan pembaruan metodologi garis kemiskinan sedang dipersiapkan agar mencerminkan realitas ekonomi terkini.
Tercatat, tren data kemiskinan dalam lima tahun terakhir.
| Tahun | Jumlah Miskin (juta) | Rasio Kemiskinan (%) | Perkotaan (%) | Perdesaan (%) | 1 (Poverty Gap) | Gini Ratio | Garis Kemiskinan (Rp/kap/bulan) |
| 2020 Mar | 26,42 | 9,78 | 7,88 | 12,82 | 1,75 | 0,381 | 505,469 |
| 2021 Mar | 27,54 | 10,14 | 7,93 | 13,10 | 1,93 | 0,384 | 528,964 |
| 2022 Mar | 26,16 | 9,54 | 7,50 | 12,29 | 1,71 | 0,384 | 550,458 |
| 2023 Mar | 24,90 | 9,03 | 7,29 | 12,22 | 1,48 | 0,388 | 550,458 |
| 2024 Sep | 24,06 | 8,57 | 6,66 | 11,34 | 1,54 | 0,381 | 595,242 |
| 2025 Mar | 23,85 | 8,47 | 6,73 | 11,03 | 1,47 | 0,375 | 609,160 |
Ada beberapa poin yang dapat di jadikan sorotan angka kunci. Pertama, penurunan absolut 0,2 juta jiwa dibanding September 2024. Kedua, garis kemiskinan naik 2,34% menjadi Rp609,160 per kapita per bulan. Ketiga, P1 (kedalaman) turun tipis ke 1,47, P2 (keparahan) turun ke 0,29. Ketiga, Nilai gini ratio membaik menjadi 0,375, tetapi ketimpangan perkotaan (0,395) tetap jauh di atas pedesaan (0,299).
Terkait dengan kemiskinan, tercatat angka disparitas berbagai wilayah yang ada di Indonesia.
| Pulau/Provinsi (contoh) | Persentase Miskin 2024-2025 | Catatan Kritis |
| Maluku & Papua | 19,39% (Mar 2024) | Kantong kemiskinan ekstrem berlanjut, infrastruktur terbatas |
| Kalimantan | 5,44% (Mar 2024) | Terendah nasional, terdorong hilirisasi tambang |
| Jawa Timur | 9,79% (Sep 2024) | Penurunan kurang dari 0,5% poin, urban slum masih tinggi |
| DKI Jakarta | 3,63% (Sep 2024) | Garis kemiskinan tertinggi Rp 846,085 |
Menurut data yang berhasil dihimpun, ada berbagai macam faktor penyebab kemiskinan. Pertama, Ekonomi-Makro. Artinya, pertumbuhan PDB melambat ke 5,05% pada 2024, tiap 1% perlambatan menaikkan kemiskinan 0,15% poin. Lalu, inflasi pangan yang angkanya mencapai 4,3% (rata-rata 2024), menggerus daya beli kelompok 40% terbawah. Kemudian adalah ketimpangan pendapatan, proporsi belanja 20% teratas naik ke 46,24%.
Faktor kedua adalah ketenagakerjaan. Ada 59,3% pekerja di sektor informal rentan guncangan upah. Lalu, pengangguran terbuka 4,82% tetapi under-employment 7,2%, terutama di desa.
Faktor ketiga, human capital. Tiga komponen utama kemiskinan Papua, akses pendidikan, imunisasi, penerangan. Poin selanjutnya adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) daerah tertinggal masih di kisaran 63, jauh di bawah rata-rata nasional 74.
Faktor keempat, geospasial & infrastruktur. Keterpencilan desa memicu perbedaan harga 15-25% atas komoditas pokok—meningkatkan garis kemiskinan efektif. Ketergantungan pada komoditas mentah (pertanian subsisten) menjebak rumah tangga pedesaan pada produktivitas rendah.
Faktor kelima, kebijakan & data. Penyaluran bansos kerap tidak tepat sasaran, akurasi targeting Susenas-DTKS masih 74%. Perbedaan metodologi Bank Dunia (USD 8,30 PPP) vs BPS (Rp 609,160) memunculkan diskursus 68,25% vs 8,47% kemiskinan.
Kemiskinan membawa dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Diantaranya adalah kedalaman & keparahan . Penurunan P1 dan P2 menandakan rata-rata jarak pengeluaran penduduk miskin ke garis kemiskinan semakin sempit; namun di pedesaan P1 tetap 1,99, hampir dua kali perkotaan 1,04.
Dampak berikutnya adalah risiko kemiskinan baru. Sebanyak 9,4 juta penduduk kelas menengah rentan (aspiring middle class) tergelincir ke miskin bila terjadi guncangan ekonomi 5% pada harga pangan.
Dampak yang kemudian muncul adalah kemiskinan urban naik. Peningkatan 0,07% poin di kota Maret 2025 disebabkan oleh upaya formalitas tenaga kerja stagnan pasca-pandemi. Berikutnya adalah faktor biaya sewa dan transportasi yang naik 6,2% yoy.
Ada beberapa solusi strategis yang dapat dijalankan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan. Pertama, konsolidasi data dan targeting. Satu data terperingkat, integrasi antara susenas, DTKS dan NIK untuk verifikasi real time, sebagaimana diusulkan Bappenas dan DEN. Berikutnya adalah revisi garis kemiskinan. Adopsi garis kemiskinan Rp765,000 per kapita per bulan atau setara USD 4,20 PPP secara bertahap untuk cerminkan pola konsumsi baru.
Kedua, penguatan jaring pengaman sosial.
| Program | Perbaikan Usulan | Dampak Potensial |
| Bantuan Subsidi Upah (BSU) | Perlu retargeting agar 40% terbawah prioritas | Turunkan kemiskinan 0,37% poin |
| Makan Bergizi Gratis | Tingkatkan cakupan 2,6% ➜ 70% anak-ibu hamil | Cegah stunting & kemiskinan antargenerasi |
Ketiga, transformasi ekonomi lokal yang dapat dilaksanakan dengan cara hilirisasi pertanian & perikanan. Setiap 1% peningkatan produktivitas non-pertanian menurunkan kemiskinan urban 0,28% poin. Kemudian, kredit UMKM & BPR. Akselerasi kredit relaksasi 1% PDRB menurunkan kemiskinan 0,32% di Jawa Barat.
Keempat, pemberdayaan SDM. Secara implementasi, ada beberapa hal yang dapat dilakukan, diantaranya dengan, upskilling tenaga kerja informal melalui BLK-digital, pendidikan vokasi berelasi positif menurunkan kemiskinan rumah tangga 6,9%. Kemudian, menerapkan digital divide mitigation, akses internet bagi kepala rumah tangga menurunkan probabilitas miskin 5,1%.
Kelima, menerapkan kebijakan fiskal & ketimpangan. Redistribusi fiskal daerah berbasis kebutuhan (fiscal gap) untuk kurangi disparitas desa-kota. Kontrol harga pangan strategis melalui cadangan beras pemerintah dan diversifikasi pangan lokal.
Proyeksi skenario tanpa intervensi tambahan pada 2026 dan 2027.
| Skenario | 2026 | 2027 |
| Status quo (garis lama) | 8,35% | 8,20% |
| Garis baru (Rp765,000) | 19,4% | 18,1% |
Selain proyeksi, ada beberapa tantangan yang muncul. Pertama, revisi metode berpotensi membuat angka kemiskinan “naik” secara statistik. Hal ini membutuhkan komunikasi publik cermat. Kedua, perlambatan ekonomi global dapat menekan ekspor dan PDRB, menambah 0,35 juta miskin baru skenario buruk. Ketiga, urbanisasi cepat yang meningkatkan beban infrastruktur kota, memicu kemiskinan perkotaan kompleks (pekerja gig, sewa tinggi).
Untuk menghadapi proyeksi dan tantangan kedepan, ada beberapa rekomendasi kebijakan komprehensif. Pertama, adopsi garis kemiskinan bertahap. Tahun 2026 Rp 675,000 pada 2028 menjadi Rp 765,000 per kapita per bulan, hal ini diselaraskan bansos fiskal.
Kedua, target nol kemiskinan ekstrem. Integrasikan data satelit-AI untuk pemetaan hunian tidak layak di 20 kabupaten sisa kemiskinan ekstrem. Ketiga, desentralisasi kewenangan kemiskinan. Artinya, dana transfer desa berbasis output (penurunan P1) sebesar Rp15 triliun—skema matching grant. Keempat, reformasi pasar tenaga kerja. Insentif pengusaha padat karya hijau, sertifikasi keterampilan mikro gratis. Kelima, monitoring & Evaluasi real time. Dashboard publik tiap triwulan memuat kemiskinan, gini ratio, inflasi pangan.
Penurunan kemiskinan ke 8,47% menandai progres signifikan, tetapi tidak boleh meninabobokan. Reformasi metodologis, pemutakhiran data, dan intervensi struktural harus berjalan simultan. Tanpa itu, 23,85 juta jiwa berisiko kembali terjebak dalam lingkaran kemiskinan, terutama di perkotaan dan wilayah terpencil. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan perlu memperkuat kerangka kebijakan berdaya tahan guncangan untuk memastikan kesejahteraan yang benar-benar inklusif dan berkelanjutan.
