Bank Indonesia (BI) kembali memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 5,5% pada Mei 2025, melanjutkan tren pelonggaran moneter yang dimulai pada Januari 2025. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan stabilitas inflasi, penguatan nilai tukar rupiah, dan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Analisis berikut mengkaji dampak positif dan negatif kebijakan tersebut terhadap berbagai sektor ekonomi serta prospek perekonomian Indonesia ke depan.
Keputusan Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan menjadi 5,5% didasarkan pada beberapa pertimbangan penting. Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan bahwa keputusan ini konsisten dengan perkiraan inflasi 2025 dan 2026 yang tetap rendah dan terkendali dalam sasaran 2,5% plus minus 1% serta upaya mempertahankan nilai tukar rupiah sesuai fundamental. Di samping itu, Bank Indonesia merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 menjadi 4,6% sampai dengan 5,4%, lebih rendah dari proyeksi awal 4,7% sampai dengan 5,5%, menandakan adanya kekhawatiran terhadap pelambatan pertumbuhan ekonomi.
Langkah ini juga didukung oleh data ekonomi terkini dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan I-2025 sebesar 4,87% (year-on-year), meskipun mengalami kontraksi sebesar 0,98% secara kuartalan. Inflasi April 2025 tercatat sebesar 1,17% secara bulanan dan 1,95% secara tahunan, masih berada dalam target BI.
Dampak Positif Penurunan Suku Bunga
1. Penguatan Sektor Perbankan dan Intermediasi Keuangan.
Penurunan suku bunga acuan memberikan stimulus positif bagi sektor perbankan melalui peningkatan penyaluran kredit. Suku bunga yang lebih rendah membuat akses pembiayaan menjadi lebih mudah dan terjangkau bagi masyarakat dan pelaku usaha. Hal ini berpotensi meningkatkan fungsi intermediasi perbankan, yang dalam beberapa bulan terakhir menunjukkan tanda-tanda perlambatan, dengan pertumbuhan kredit pada April 2025 tercatat 8,88% secara tahunan, lebih rendah dibandingkan Maret 2025 (9,16%) dan Januari 2025 (10,27%).
Untuk memperkuat dampak positif ini, BI juga menambahkan dua instrumen kebijakan makroprudensial, yaitu peningkatan rasio pendanaan luar negeri bank (RPLN) menjadi 35% dari modal bank dan penurunan rasio penyangga likuiditas makroprudensial (PLM) sebesar 100 bps, yang berlaku efektif per 1 Juni 2025. Kedua kebijakan ini diharapkan dapat mendorong perbankan untuk lebih agresif dalam menyalurkan kredit.
2. Revitalisasi Sektor Properti dan Real Estate.
Sektor properti merupakan salah satu penerima manfaat terbesar dari penurunan suku bunga acuan. Biaya pinjaman yang lebih rendah akan meningkatkan kepercayaan diri masyarakat dalam mengambil kredit perumahan rakyat, sehingga mendorong pertumbuhan permintaan properti. Investor dan individu akan memanfaatkan momentum penurunan suku bunga untuk pembelian properti karena biaya bunga yang lebih terjangkau.
Sektor properti yang selama ini sensitif terhadap perubahan suku bunga acuan akan mendapat angin segar, terutama setelah sebelumnya tertekan saat suku bunga tinggi. Pemulihan sektor properti juga berpotensi memberikan efek multiplier pada industri terkait seperti bahan bangunan, furnitur, dan jasa desain interior.
3. Penguatan Daya Beli dan Konsumsi Masyarakat.
Penurunan suku bunga acuan berdampak positif terhadap daya beli dan konsumsi masyarakat. Biaya cicilan kredit yang lebih rendah meningkatkan pendapatan disposable rumah tangga, sehingga mendorong konsumsi barang dan jasa. Sektor consumer goods diperkirakan akan menikmati peningkatan permintaan akibat penguatan daya beli masyarakat ini.
Peningkatan konsumsi masyarakat menjadi sangat penting mengingat konsumsi rumah tangga merupakan kontributor utama PDB Indonesia. Dengan inflasi yang masih terkendali pada level 1,95% (year-on-year) per April 2025, peningkatan konsumsi diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa mengganggu stabilitas harga.
4. Stimulus bagi Sektor Teknologi dan Startup.
Sektor teknologi yang umumnya masih dalam fase “bakar duit” dan belum mencapai profitabilitas akan terbantu dengan penurunan biaya dana (cost of fund). Dengan suku bunga yang lebih rendah, perusahaan teknologi dapat mengurangi beban keuangan dan memperpanjang runway sebelum mencapai titik impas.
Dampak Negatif dan Tantangan Kebijakan
1. Risiko Destabilisasi Nilai Tukar.
Meskipun saat ini nilai tukar rupiah menunjukkan penguatan, perbedaan suku bunga yang semakin menyempit dengan negara lain (terutama Amerika Serikat) berpotensi memicu arus modal keluar jika terjadi guncangan eksternal. Hal ini perlu diwaspadai mengingat rupiah sempat melemah tajam sebelumnya, bahkan mencapai level terlemah sepanjang sejarah.
2. Ancaman Inflasi Jangka Panjang.
Meskipun inflasi saat ini terkendali pada level 1,95% (year-on-year), pelonggaran moneter yang berlebihan dapat memicu tekanan inflasi di masa mendatang. Peningkatan penyaluran kredit dan konsumsi yang tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas produksi berpotensi menciptakan kesenjangan output (output gap) yang inflatoir.
3. Risiko Gelembung Aset.
Suku bunga rendah dapat mendorong aliran dana ke pasar aset seperti properti dan saham, berpotensi menciptakan gelembung harga aset. Jika tidak diawasi dengan baik, kondisi ini dapat meningkatkan kerentanan sistem keuangan terhadap guncangan eksternal.
Berangkat dari analisis dan data yang dikumpulkan, ada beberapa sektor yang terdampak pada kebijakan tersebut. Diantaranya, Pertama sektor perbankan dan jasa keuangan. Sektor perbankan mengalami dampak ganda dari penurunan suku bunga. Di satu sisi, volume kredit berpotensi meningkat, namun di sisi lain margin bunga bersih (NIM) dapat tertekan. Transmisi kebijakan moneter terhadap penurunan suku bunga pasar uang antar bank (PUAB) biasanya terjadi dalam sebulan, sementara suku bunga kredit akan merespons dalam 3-6 bulan, tergantung kondisi likuiditas dan profil risiko bank.
Kedua, sektor properti dan real estate. Sektor properti mendapat dorongan positif dari penurunan suku bunga melalui peningkatan permintaan kredit perumahan. Penurunan suku bunga mengurangi biaya cicilan KPR, sehingga memperluas segmen konsumen yang mampu membeli properti. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mendorong pertumbuhan investasi properti dan meningkatkan valuasi aset properti.
Ketiga, sektor konsumsi dan retail. Sektor konsumsi dan retail akan menikmati peningkatan daya beli masyarakat akibat penurunan suku bunga. Konsumen memiliki lebih banyak uang untuk dibelanjakan karena beban cicilan kredit yang berkurang, sehingga mendorong permintaan barang konsumsi.
Keempat, sektor teknologi dan startup. Perusahaan teknologi, terutama yang masih dalam fase pembakaran modal, akan terbantu dengan penurunan cost of fund. Biaya pendanaan yang lebih rendah memberikan ruang nafas lebih bagi startup untuk mencapai profitabilitas tanpa harus melakukan efisiensi berlebihan.
Kelima, sektor telekomunikasi dan konstruksi. Sektor telekomunikasi dan konstruksi juga diperkirakan mendapat dampak positif dari penurunan suku bunga. Kedua sektor ini umumnya membutuhkan investasi jangka panjang dengan pendanaan yang besar, sehingga biaya bunga yang lebih rendah akan sangat membantu.
Prospek Perekonomian Indonesia ke Depan
Bank Indonesia merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 menjadi 4,6-5,4%, lebih rendah dari proyeksi awal 4,7-5,5%. Pertumbuhan ekonomi pada Triwulan I-2025 tercatat 4,87% (year-on-year), menunjukkan bahwa tantangan pertumbuhan masih ada meskipun ekonomi tetap ekspansif.
Kebijakan penurunan suku bunga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi dan konsumsi. Namun, efektivitas kebijakan ini juga bergantung pada kondisi eksternal, terutama arah kebijakan moneter global dan ketegangan geopolitik.
Sementara itu, inflasi pada April 2025 tercatat sebesar 1,17% secara bulanan dan 1,95% secara tahunan, masih berada dalam target BI sebesar 2,5% plus minus 1%. Dengan inflasi yang terkendali, Bank Indonesia memiliki ruang untuk melanjutkan kebijakan pelonggaran moneter jika diperlukan.
Lantas, untuk nilai tukar rupiah telah mengalami penguatan lebih dari 2% terhadap dolar AS dalam sebulan terakhir. Arus modal asing juga mulai masuk ke pasar keuangan Indonesia, dengan investor asing membukukan beli bersih (net buy) Rp 5,05 triliun di pasar saham pekan lalu. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia mulai pulih.
Pertumbuhan kredit dan dana pihak ketiga (DPK) menunjukkan tren perlambatan, dengan pertumbuhan kredit pada April 2025 tercatat 8,88% secara tahunan, lebih rendah dibandingkan Maret 2025 (9,16%) dan Januari 2025 (10,27%). Penurunan suku bunga dan kebijakan makroprudensial baru diharapkan dapat membalikkan tren perlambatan ini dan mendorong fungsi intermediasi perbankan.
Ada beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk menghadapi dampak negatif yang muncul akibat kebijakan pemangkasan BI rate. Pertama mitigasi risiko nilai tukar. Untuk mengelola risiko nilai tukar, Bank Indonesia perlu mempertahankan kebijakan dual intervention di pasar spot dan domestik non-deliverable forward (DNDF). Selain itu, Bank Indonesia juga dapat menjaga cadangan devisa pada level yang memadai sebagai buffer terhadap guncangan eksternal. Kemudian, Bank Indonesia dapat mengkoordinasikan kebijakan dengan otoritas fiskal untuk menjaga defisit transaksi berjalan pada level yang aman
Kedua, pengendalian risiko inflasi. Untuk mencegah tekanan inflasi jangka panjang, diperlukan koordinasi kebijakan moneter dan fiskal untuk mengelola permintaan agregat. Selain itu, penguatan rantai pasok komoditas pangan untuk mengurangi fluktuasi harga. Langkah berikutnya adlaah pemantauan ketat terhadap ekspektasi inflasi pelaku ekonomi.
Ketiga, pencegahan gelembung aset. Untuk menghindari risiko gelembung aset, regulator perlu menerapkan instrumen makroprudensial seperti loan-to-value (LTV) dan debt-to-income (DTI) yang dinamis. Kemudian memperkuat pengawasan terhadap lembaga keuangan, terutama dalam penyaluran kredit properti dan konsumsi. Selain itu meningkatkan transparansi informasi pasar untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik oleh investor perlu juga dilakukan.
Keempat, reformasi struktural. Untuk mengurangi ketergantungan pada stimulus moneter, pemerintah perlu mempercepat reformasi struktural untuk meningkatkan daya saing ekonomi. Kemudian, mengembangkan infrastruktur untuk mengurangi biaya logistik dan meningkatkan konektivitas. Selanjutnya, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan vokasi. Lantas yang terakhir adalah mendorong inovasi dan transformasi digital untuk meningkatkan produktivitas.
Ada beberapa poin yang dapat disimpulkan dari pemangkasan BI Rate ke level 5,5% pada Mei 2025. Diantaranya adalah memberikan stimulus positif bagi perekonomian Indonesia melalui peningkatan penyaluran kredit, penguatan daya beli konsumen, dan revitalisasi sektor properti. Kebijakan ini selaras dengan kondisi inflasi yang terkendali dan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah tanda-tanda perlambatan.
Namun, tantangan tetap ada dalam bentuk risiko nilai tukar, potensi inflasi jangka panjang, dan kemungkinan terbentuknya gelembung aset. Koordinasi kebijakan moneter dan fiskal serta reformasi struktural menjadi kunci untuk memaksimalkan dampak positif kebijakan moneter dan meminimalkan risiko yang mungkin timbul.
Ke depan, efektivitas kebijakan penurunan suku bunga juga akan sangat bergantung pada dinamika global, terutama arah kebijakan The Federal Reserve dan perkembangan ketegangan geopolitik. Oleh karena itu, otoritas moneter perlu tetap waspada dan siap mengambil tindakan jika terjadi perubahan kondisi yang signifikan.
