Bank Dunia telah melakukan revisi signifikan terhadap perhitungan tingkat kemiskinan global melalui adopsi Purchasing Power Parity (PPP) 2021 yang menggantikan standar PPP 2017. Perubahan ini mengakibatkan peningkatan dramatis angka kemiskinan Indonesia dari 60,3% atau 171,9 juta jiwa, berdasarkan laporan April 2025 meningkat menjadi 68,25% atau 194,58 juta jiwa pada laporan Juni 2025.
Revisi metodologi ini mencakup peningkatan garis kemiskinan untuk negara berpendapatan menengah atas dari USD 6,85 menjadi USD 8,30 per hari berdasarkan PPP 2021. Sebagai negara yang baru masuk kategori upper-middle-income sejak 2023, Indonesia menggunakan standar garis kemiskinan yang lebih tinggi dalam perhitungan Bank Dunia.
Perbandingan Data Bank Dunia dengan Badan Pusat Statistik (BPS)
Perbedaan mencolok antara data Bank Dunia dan BPS mencerminkan pendekatan metodologi yang berbeda secara fundamental. BPS menggunakan pendekatan Cost of Basic Needs (CBN) yang disesuaikan dengan kondisi lokal Indonesia, sementara Bank Dunia menerapkan standar global berbasis PPP. Jika dibandingkan data BPS dan Bank Dunia. BPS September 2024: 8,57% atau 24,06 juta jiwa. Sedangkan data Bank Dunia Juni 2025, 68,25% atau 194,58 juta jiwa.
BPS menetapkan garis kemiskinan berdasarkan pengeluaran minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan (2.100 kilokalori per hari) dan non-makanan. Pada September 2024, garis kemiskinan nasional per kapita mencapai Rp595.242 per bulan, atau Rp2.803.590 per rumah tangga dengan rata-rata 4,71 anggota. Garis kemiskinan BPS bervariasi antar provinsi, mencerminkan perbedaan tingkat harga dan standar hidup regional. Sebagai contoh, DKI Jakarta memiliki garis kemiskinan rumah tangga Rp4.238.886, sementara Nusa Tenggara Timur sebesar Rp3.102.215.
Posisi Indonesia dalam Konteks Regional ASEAN
Berdasarkan standar Bank Dunia untuk negara berpendapatan menengah atas, Indonesia menempati posisi kedua tertinggi di Asia Tenggara setelah Laos. Rinciannya, untuk Negara Laos dengan angka 68,9% dari 7,8 juta jiwa. Kedua, ada Indonesia, 68,25% dari 285,1 juta jiwa. Ditempat ketiga ada Filipina, 50,6% dari 115,8 juta jiwa. Keempat, Vietnam dengan nilai 18,2% dari 101 juta jiwa. Kelima, Thailand dengan nilai 7,1% dari 71,9 juta jiwa. Lalu keenam ada Malaysia, dengan nilai 1,3% dari 35,6 juta jiwa.
Disisi lain, denan menggunakan standar kemiskinan nasional masing-negara, posisi Indonesia relatif lebih baik dengan tingkat kemiskinan 9,57% pada 2022, berada di urutan keempat terendah di ASEAN setelah Vietnam (6,1%), Malaysia (6,2%), dan Thailand (6,3%).
Dampak Ekonomi Perubahan Angka Kemiskinan pada 2025
Perubahan angka kemiskinan ini sangat berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami perlambatan pada kuartal pertama 2025, mencapai 4,87% dibandingkan 5,02% pada periode yang sama tahun sebelumnya. Beberapa lembaga internasional memproyeksikan pertumbuhan Indonesia di bawah 5% untuk tahun 2025. Contohnya, Internasional Monetary Fund (IMF) mengukur di angka 4,7% atau turun dari proyeksi awal 5,1%. Sedangkan World Bank diangka 4,7%. Lalu, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) mencatat diangka 4,95%.
Pengaruh terhadap daya beli masyarakat juga mencerminkan angka kemiskinan yang makin melejit. Melemahnya daya beli masyarakat tercermin dari deflasi yang terjadi di awal 2025, yang justru menunjukkan penurunan konsumsi bukan keberhasilan stabilisasi harga. Kondisi ini diperparah oleh PHK massal sekitar 14.000 pekerja formal di sektor manufaktur.
Penelitian menunjukkan hubungan negatif signifikan antara daya beli dan tingkat kemiskinan, di mana peningkatan daya beli sebesar 1% dapat menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 1,15%. Penurunan daya beli masyarakat berpotensi memperburuk kondisi kemiskinan aktual di lapangan. Meskipun tingkat kemiskinan tinggi berdasarkan standar internasional, investasi asing langsung (FDI) Indonesia tetap tumbuh 12,7% pada Q1 2025 mencapai Rp230,4 triliun. Pertumbuhan ini didorong oleh investasi dari Singapura, Hong Kong, China, Malaysia, dan Amerika Serikat. Namun, ketidakpastian global dan domestik dapat menyebabkan capital outflow dan tekanan terhadap rupiah, yang berpotensi mempengaruhi investasi dan pertumbuhan ekonomi.
Pemerintah menargetkan penurunan tingkat kemiskinan pada kisaran 7,0 sampai dengan 8,0% melalui alokasi anggaran perlindungan sosial sebesar Rp503,2 triliun dalam APBN 2025. Strategi ini mencakup optimalisasi program seperti PKH, Kartu Sembako, dan perbaikan pensasaran untuk mengurangi inclusion dan exclusion error.
Tingginya angka kemiskinan berdasarkan standar internasional menunjukkan tantangan struktural dalam perekonomian Indonesia. Ketimpangan pendapatan dan korupsi memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan, memerlukan pendekatan komprehensif dalam penanganannya. Penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan produktivitas pertanian berperan penting dalam pengentasan kemiskinan, sementara pengangguran menjadi driver utama kemiskinan.
Ada beberapa benang kesimpulan yang ditarik dari berbagai data yang telah terhimpun. Peningkatan angka kemiskinan Indonesia dari 60,3% menjadi 68,25% dalam laporan Bank Dunia lebih mencerminkan perubahan metodologi pengukuran daripada deteriorasi kondisi aktual kemiskinan. Perbedaan signifikan dengan data BPS (8,57%) menunjukkan pentingnya memahami konteks dan tujuan berbeda dari masing-masing pengukuran.
Untuk mengatasi tantangan ekonomi 2025, Indonesia perlu fokus pada penguatan daya beli masyarakat melalui perluasan program bantuan sosial. Selain itu, pemberian hibah untuk UMKM dan insentif industri manufaktur. Kemudian, perbaikan iklim investasi dan infrastruktur perlu dilakukan. Koordinasi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi perlu digalakkan.
Meskipun angka kemiskinan internasional tinggi, fundamental ekonomi Indonesia tetap resilient dengan pertumbuhan FDI positif dan komitmen pemerintah terhadap program perlindungan sosial yang komprehensif.
