Korupsi di Indonesia bukan lagi sekadar anomali individu, melainkan sebuah fenomena yang telah mengalami institusionalisasi. Ketika muncul berita OTT pejabat publik, reaksi masyarakat sering kali terbelah antara kemarahan dan sinisme. Masyarakat mulai melihat politik uang sebagai “prosedur standar” (pulang modal) daripada kejahatan moral.
Komentar-komentar sinis seperti “Salah sendiri kurang canggih mencurinya” atau “Ongkos politik memang mahal Bung “ menunjukkan bahwa masyarakat telah mencapai tahap Reifikasi (Reifikasi adalah proses ketika sesuatu yang sebenarnya adalah hasil ciptaan manusia (seperti ide, sistem sosial, atau budaya) dianggap sebagai benda mati atau hukum alam yang tidak bisa diubah.)—lupa bahwa sistem politik ini adalah buatan manusia dan menganggapnya sebagai hukum alam yang tak bisa diubah. Dalam kondisi ini, kejujuran justru dianggap sebagai anomali atau sekadar “pencitraan”.
Secara teoritis, Gary Becker dalam “Crime and Punishment: An Economic Approach” menjelaskan bahwa koruptor adalah pelaku ekonomi yang rasional. Mereka tidak digerakkan oleh kegilaan, melainkan oleh hitungan untung-rugi.
Bagi banyak pejabat, korupsi dianggap sebagai prosedur standar untuk menutupi biaya investasi politik. Jika keuntungan finansial yang diharapkan (G) jauh lebih besar daripada risiko tertangkap (p) dikalikan beratnya hukuman (f), maka secara matematis, korupsi menjadi pilihan yang “masuk akal”. Selama sistem kita membiarkan probabilitas tertangkap tetap rendah, korupsi akan terus dianggap sebagai peluang bisnis yang menggiurkan.
Mendekonstruksi Realitas: Pesan Pemimpin Berintegritas dan Warisan Kenabian
Untuk memutus rantai ini, diperlukan sosok yang mampu melakukan Dekonstruksi Realitas—membongkar tatanan lama dan menawarkan naskah sosial baru.
Sindiran keras seorang pemimpin wanita salah satu kota di Jawa Timur yang mengatakan—“Apa yang kita cari? Kita enggak tahu besok mati”—bukan sekadar kutipan moralistik. Itu adalah upaya paksa untuk menarik kesadaran manusia dari realitas materialistik (uang/jabatan) ke realitas spiritual dan amanah. Lewat kata-kata ini beliau mencoba mengingatkan bahwa jabatan adalah alat pengabdian bagi rakyat yang menggantungkan hidup pada pemimpinnya, bukan alat akumulasi kekayaan.
Hal ini sejalan dengan misi para Nabi (seperti Nabi Muhammad SAW) yang hadir untuk mengubah naskah sosial. Nabi mengubah uang dari alat penindasan menjadi alat distribusi (zakat), membuktikan bahwa struktur sosial yang menindas bisa dirombak melalui integritas dan keberanian sistemik.
Dalam sejarahnya, para Nabi adalah agen perubahan realitas yang paling radikal.
Nabi Muhammad Saw., misalnya, tidak hanya membawa doa, tetapi mengubah struktur ekonomi. Ia melihat kemiskinan akibat sistem riba dan kasta sebagai penderitaan yang diciptakan manusia. Maka, ia mengeksternalisasikan sistem baru (Zakat dan penghapusan perbudakan), melembagakannya (Piagam Madinah), hingga sistem itu diinternalisasi sebagai iman oleh pengikutnya. Hal ini tercatat dalam Sirah Nabawiyah, penolakan beliau saw yang individual / komunitas kecil terhadap realitas sosial yang sudah mapan membawa risiko besar: beliau saw. dianggap gila, mengalami kesulitan hidup ekstrem karena diboikot secara ekonomi dan bahkan terusir dari kampung halamannya.
Solusi
Penderitaan akibat korupsi di Indonesia terus berlanjut karena kita semua, secara sadar atau tidak, ikut memberikan legitimasi melalui pemakluman. Selama kita masih menganggap “pulang modal politik” sebagai kewajaran, kita sedang melestarikan penderitaan kita sendiri.
Untuk “keluar” dari realitas ini, kita tidak bisa hanya mengandalkan satu atau dua sosok “Superhero” politik. Kita butuh rekonstruksi massal: menolak politik uang bukan hanya sebagai pilihan moral, tapi sebagai upaya sadar untuk menghancurkan institusi yang mencekik akses kesejahteraan dan masa depan kita.
