Lebaran 2026 kembali menjanjikan gelombang mobilitas raksasa, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memproyeksikan 143,9 juta perjalanan mudik, sementara Korps Lalu Lintas Polri (Korlantas) mematok angka lebih tinggi, sekitar 146 juta pergerakan orang.
Angka ini sedikit turun dari survei tahun sebelumnya yang memprediksi 146 juta perjalanan, namun realisasi di lapangan justru menembus 154 juta pergerakan sepanjang periode mudik dan balik Lebaran 2025.
Di balik beda proyeksi tersebut, terselip pertaruhan besar: bagaimana menjaga keselamatan, kelancaran, dan kualitas layanan transportasi di tengah ekspektasi pemudik yang terus meningkat.
Kesenjangan antara prediksi dan realisasi pada 2025 menjadi alarm dini bagi pemerintah dan aparat penegak hukum.
Survei Kemenhub dan Litbang Kompas saat itu memperkirakan 146,48 juta pergerakan, namun mobilitas aktual naik signifikan, sementara kecelakaan dan korban jiwa justru turun sekitar 30 persen dan 47 persen menurut laporan Operasi Ketupat 2025.
Artinya, volume pergerakan tinggi tidak otomatis berbanding lurus dengan lonjakan korban, selama manajemen lalu lintas dan keselamatan dirancang lebih presisi.
Metodologi Survei dan Cara Pandang yang Berbeda
Perbedaan angka Kemenhub dan Korlantas bukan sekadar soal hitung-hitungan, melainkan cerminan cara pandang berbeda terhadap mobilitas Lebaran.
Kemenhub bertumpu pada survei potensi pergerakan masyarakat yang dilakukan Badan Kebijakan Transportasi (BKT), dengan pendekatan rumah tangga dan perilaku perjalanan, mengukur niat, moda yang dipilih, asal–tujuan, serta distribusi waktu perjalanan.
Survei 2025 misalnya menyimpulkan 52 persen penduduk Indonesia berpotensi melakukan perjalanan, dengan puncak arus mudik dan balik di H-3 dan H+5.
Di sisi lain, Korlantas mengandalkan basis data operasional, historis arus lalu lintas di ruas kritis, angka kecelakaan, serta rekam jejak operasi pengamanan seperti Operasi Ketupat.
Basis data ini sensitif terhadap dinamika di lapangan, misalnya efek rekayasa lalu lintas, kepadatan di titik rawan kemacetan, hingga kepatuhan pengendara terhadap rekayasa satu arah dan contra flow.
Akibatnya, proyeksi Korlantas cenderung lebih konservatif atau sebaliknya lebih tinggi, tergantung ekspektasi risiko dan beban manajemen arus.
Perbedaan inilah yang membuat prediksi Kemenhub 143,9 juta dan Korlantas 146 juta sebetulnya bukan benturan, melainkan dua lapis kewaspadaan. Kemenhub membaca potensi pergerakan dan menyiapkan kapasitas angkutan, Korlantas menghitung beban sistem jalan yang harus mereka amankan setiap jam di puncak arus.
Strategi Kemenhub, Distribusi Arus dan Armada
Pengalaman 2025 menjadi basis penting bagi strategi 2026. Menhub Dudy Purwagandhi menyebut tiga strategi kunci pengelolaan angkutan Lebaran, distribusi volume perjalanan (distributing), manajemen lalu lintas dan kapasitas (managing), serta penguatan layanan publik dan regulasi (regulating).
Prinsip distribusi mendorong pemerintah meratakan puncak arus, baik secara waktu maupun ruang agar penumpukan di satu hari dan satu koridor bisa ditekan.
Dari sisi armada, Kemenhub menyiapkan puluhan ribu unit angkutan, puluhan ribu bus antarkota, ribuan rangkaian kereta api, ratusan pesawat, kapal laut, dan kapal penyeberangan, yang seluruhnya menjalani ramp check berlapis.
Hingga awal masa persiapan, puluhan ribu unit angkutan darat, ratusan kapal, puluhan kapal penyeberangan, ratusan pesawat, dan lebih dari dua ribu sarana perkeretaapian telah diperiksa kelayakannya untuk memastikan laik jalan dan laik laut.
Program mudik gratis, diskon tiket, dan pembatasan angkutan barang pada periode kritis menjadi instrumen penting untuk mengalihkan beban dari moda berisiko tinggi ke moda yang relatif lebih aman.
Kebijakan pembatasan angkutan barang, delaying system dan buffer zone menuju pelabuhan, hingga rekayasa lalu lintas (one way, contra flow) disiapkan sebagai rem darurat ketika Volume/Capacity ratio mulai mendekati titik jenuh di ruas tol dan arteri.
Studi tentang analisis dampak lalu lintas di berbagai daerah menunjukkan bahwa tanpa intervensi, lonjakan volume secara mendadak akan menurunkan tingkat pelayanan jalan, meningkatkan kemacetan, dan memperbesar risiko kecelakaan.
Dimensi Keselamatan, Antara Infrastruktur dan Perilaku
Di atas kertas, infrastruktur dan rekayasa lalu lintas hanyalah satu sisi dari persoalan. Kajian Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) dan sejumlah jurnal menegaskan bahwa kecelakaan lalu lintas di Indonesia tidak hanya dipicu volume dan geometri jalan, tetapi juga perilaku pengemudi, overload kendaraan, serta lemahnya budaya tertib lalu lintas.
Penelitian terkait truk overloading, misalnya, menunjukkan bahwa kurangnya pengawasan dan penegakan hukum atas pelanggaran muatan berlebih berkontribusi pada potensi kecelakaan fatal, terutama di koridor antarkota yang padat.
Studi lain mengungkap bahwa di setiap 20 menit ada satu nyawa hilang di jalan, dengan sekitar 15 persen kecelakaan melibatkan pengendara di bawah umur, menggambarkan rapuhnya disiplin dan pengawasan pada kelompok rentan.
Penelitian tentang perilaku berkendara pengguna sepeda motor juga menunjukkan bahwa legalitas SIM saja tidak cukup mengubah perilaku berisiko jika tidak dibarengi perubahan kebiasaan dan niat berkendara yang lebih aman.
Di Jabodetabek, riset tentang commuter mahasiswa menemukan determinan kecelakaan berkaitan dengan usia pengemudi muda, intensitas perjalanan, dan kepadatan rute, faktor yang hampir pasti mengemuka ketika arus mudik menggelembung di sekitar aglomerasi besar.
Korlantas mencoba menjembatani celah ini melalui pendidikan lalu lintas (Dikmas Lantas), pemanfaatan media sosial, serta penegakan hukum berbasis ETLE untuk membentuk kesadaran hukum jangka panjang.
Namun studi terbaru menilai efektivitas upaya persuasif ini masih terbatas oleh rendahnya literasi hukum dan keterbatasan anggaran, sehingga pendekatan represif tilang dan penindakan langsung masih dominan ketika tekanan arus mudik memuncak.
Belajar dari 2025, Ketika Angka Turun, Nyawa Terselamatkan
Lebaran 2025 menawarkan paradoks menarik: potensi pergerakan mendekati 146 juta, realisasi naik hingga sekitar 154 juta, tetapi angka kecelakaan turun sekitar 30 persen dan korban jiwa menurun 47 persen dibanding Lebaran sebelumnya.
Penurunan ini menjadi indikasi bahwa kombinasi strategi rekayasa lalu lintas, pembatasan angkutan barang, ramp check intensif, mudik gratis, dan sosialisasi keselamatan mulai menunjukkan dampak.
Secara akademik, temuan ini selaras dengan literatur yang menyebut bahwa manajemen lalu lintas proaktif dan pemetaan titik rawan kecelakaan dapat menekan frekuensi kecelakaan meski volume kendaraan meningkat.
Namun capaian tersebut rapuh. Riset-riset transportasi perkotaan, dari kemacetan di Surabaya hingga kepadatan di simpang-simpang utama, menunjukkan bahwa lonjakan kendaraan tanpa peningkatan kapasitas dan efisiensi transportasi publik akan terus menggerus kinerja jaringan jalan.
Dalam konteks mudik, ini berarti ketergantungan berlebihan pada kendaraan pribadi terutama sepeda motor akan terus menjadi titik lemah keselamatan, sekalipun kebijakan jangka pendek seperti one way di Puncak atau pembatasan truk berhasil meredam kemacetan sesaat.
Di sinilah makna strategis perbedaan prediksi 143,9 juta dan 146 juta, bukan soal siapa yang tepat, tetapi sejauh mana negara membaca risiko dan mempersiapkan kapasitas.
Jika 2025 menunjukkan bahwa nyawa bisa diselamatkan meski mobilitas meledak, maka 2026 akan menjadi ujian berikutnya, apakah koordinasi Kemenhub, Korlantas, pemerintah daerah, dan operator transportasi bisa kembali menekan kurva korban, ketika jutaan orang sekali lagi menguji batas daya tahan jalan dan sistem transportasi Indonesia.
