Keputusan pemerintah memangkas kuota produksi bijih nikel dalam RKAB 2026 menjadi 260–270 juta ton dari 379 juta ton tahun sebelumnya menandai perubahan strategi, dari sekadar pemasok volume menjadi pemain yang mencoba mengendalikan harga. Pemotongan ini dilakukan setelah tiga tahun terakhir pasar global dibanjiri pasokan nikel Indonesia, yang menjatuhkan harga ke level terendah empat tahun pada 2024 dan menyeret sentimen investor.
Di London Metal Exchange (LME), harga nikel yang pada 2023–2024 berkutat di kisaran sekitar 14.000–15.000 dolar AS per ton mulai merangkak ke area sekitar 17.000–18.000 dolar AS setelah rencana pemangkasan produksi Indonesia mengemuka.
Proyeksi studi akademik bahkan menempatkan rentang harga wajar nikel global di kisaran 16.750–18.927 dolar AS per ton, menunjukkan bahwa level harga saat ini mulai kembali mendekati sisi atas fundamental setelah periode oversupply.
Namun, di balik euforia harga yang menguat, industri pengolahan dan pemurnian nikel di dalam negeri justru berhadapan dengan kecemasan baru: risiko kekurangan bahan baku bijih yang bisa memaksa smelter mengandalkan impor, terutama dari Filipina, dan menggerus narasi kemandirian hilirisasi.
Dari Euforia Hilirisasi ke Tekanan Oversupply
Lonjakan pembangunan smelter RKEF (rotary kiln electric furnace) dan HPAL (high pressure acid leach) dalam beberapa tahun terakhir menjadikan Indonesia aktor dominan di pasar nikel olahan global.
Studi perdagangan nikel berbasis model redistribusi perdagangan mencatat, arus utama nikel dunia hanya terkonsentrasi pada segelintir negara, dengan Indonesia–China sebagai poros kunci rantai pasok.
Di sisi lain, kajian beragam jurnal menunjukkan bahwa kebijakan larangan ekspor bijih mentah dan dorongan hilirisasi memang berhasil mengalihkan nilai tambah ke dalam negeri, tetapi sekaligus memicu ledakan kapasitas pengolahan yang jauh lebih cepat daripada pertumbuhan permintaan.
Akibatnya, sejak 2022 pasar nikel global masuk fase surplus struktural, produksi yang sebagian besar datang dari Indonesia bergerak lebih cepat daripada konsumsi, sementara persediaan di gudang LME menumpuk.
Analis internasional memperkirakan pasar nikel akan tetap dalam kondisi surplus hingga beberapa tahun ke depan, dengan pasokan Indonesia yang sebelumnya hanya sekitar 30 persen dari suplai global melonjak menjadi sekitar 70 persen.
Pada 2025, laporan pasar mencatat harga nikel sempat merosot ke sekitar 14.550 dolar AS per ton, mendekati posisi terendah empat tahun, di tengah melonjaknya persediaan di gudang LME hingga lebih dari 250.000 ton.
Sejumlah studi investasi menilai, risiko proyek tambang nikel di Indonesia tetap menarik secara ekonomi, tetapi sangat sensitif terhadap pergerakan harga dan dinamika oversupply.
Simulasi Monte Carlo dalam satu riset memperkirakan risiko investasi sekitar 11,36 persen, dengan variabel paling menentukan adalah harga nikel, realisasi penjualan, kadar air, hingga biaya bahan bakar dan kontraktor. Artinya, bagi pelaku industri, fluktuasi harga akibat kebijakan kuota bukan sekadar isu makro, tetapi langsung menyentuh kelayakan finansial proyek.
Hitung-Hitungan Defisit Bijih, Smelter Berebut Porsi
Di tingkat domestik, langkah pemerintah menggulung kuota produksi menjadi 260–270 juta ton berhadapan dengan fakta bahwa total kebutuhan bijih untuk seluruh smelter, baik RKEF maupun HPAL telah menembus sekitar 330–360 juta ton per tahun.
Dengan asumsi konservatif kebutuhan di kisaran 350–360 juta ton, pemangkasan RKAB otomatis membuka celah defisit bijih sekitar 80–100 juta ton, yang dalam praktiknya akan memicu persaingan pasokan di antara smelter yang sudah terlanjur beroperasi dan yang baru masuk tahap ramp-up kapasitas.
Analisis sistem dinamik terhadap rantai pasok feronikel di Indonesia menunjukkan bahwa kebijakan ekspor, larangan bijih mentah, serta tata kuota dapat menciptakan guncangan berulang pada aliran bahan baku, produksi, dan distribusi.
Dalam skenario di mana produksi bijih dibatasi sementara kapasitas smelter terus bertambah, risiko yang muncul antara lain, penurunan utilisasi smelter, kenaikan biaya per unit karena pabrik berjalan di bawah kapasitas optimal, serta meningkatnya ketergantungan pada sumber pasokan alternatif, termasuk impor.
Di sisi lain, seruan moratorium pembangunan smelter baru sudah mengemuka sejak 2024 karena kekhawatiran cadangan bijih berkadar tinggi akan habis lebih cepat dari perhitungan awal.
Forum dan asosiasi industri nikel di dalam negeri menilai kapasitas pengolahan telah “mencekik” suplai bijih, sehingga tanpa penataan ulang izin dan kuota, Indonesia berisiko memasuki babak ironis: negara dengan cadangan nikel melimpah yang justru kekurangan bahan baku untuk industri hilirnya sendiri.
Strategi Menjadi Price Maker, Kuat di Pasar, Rawan di Hulu
Pemangkasan RKAB 2026 pada dasarnya adalah eksperimen Indonesia untuk menguji seberapa kuat posisinya sebagai price maker di pasar nikel global.
Studi proyeksi harga nikel yang memasukkan variabel suplai–demand global menunjukkan korelasi jelas, pengurangan suplai dalam skala signifikan berpotensi mengangkat harga ke atas kisaran 17.000–18.000 dolar AS per ton, rentang yang kini mulai kembali tercapai.
Bagi pemerintah, penguatan harga menawarkan dua keuntungan, penerimaan negara dari royalti dan pajak meningkat, serta tekanan dari investor yang kecewa atas kejatuhan harga dalam dua tahun terakhir sedikit mereda.
Namun, posisi ini mengandung dilema. Rantai pasok nikel Indonesia kini sepenuhnya terkunci ke dalam ekosistem hilirisasi, larangan ekspor bijih mentah membuat tambang bergantung pada smelter domestik sebagai satu-satunya pembeli utama.
Ketika kuota bijih dipangkas, sebagian tambang berpotensi mengurangi produksi atau menunda ekspansi, sementara smelter tetap membutuhkan volume besar agar utilisasi pabrik tetap ekonomis. Kajian manajemen persediaan di salah satu perusahaan nikel dalam negeri menegaskan, pengendalian stok bahan baku adalah faktor krusial untuk menjaga kelangsungan operasi dan efisiensi biaya, guncangan pasokan dalam jumlah besar bisa dengan cepat menggerus margin.
Penelitian tentang strategi redistribusi perdagangan nikel dengan pendekatan maximum entropy bahkan memodelkan skenario di mana gangguan suplai dari eksportir besar, termasuk Indonesia, akan memaksa negara lain mengatur ulang aliran perdagangan dan mencari sumber baru.
Dalam konteks kebijakan kuota, langkah Indonesia menahan produksi bijih mungkin mendorong munculnya pemasok baru atau memperkuat posisi pemasok lama seperti Filipina dan beberapa negara Afrika, yang kemudian bisa mengambil porsi pangsa pasar yang sebelumnya didominasi Indonesia.
Risiko Impor Bijih dan Arah Kebijakan ke Depan
Dengan gap kebutuhan bijih yang menganga, impor bijih nikel yang semula dianggap anomali bagi negara pemilik cadangan besar berpotensi menjadi keniscayaan bagi sebagian smelter untuk menjaga operasi tetap berjalan.
Filipina, yang selama bertahun-tahun menjadi pemasok utama bijih ke China, disebut sebagai sumber impor paling logis bagi smelter di Indonesia yang kekurangan pasokan domestik.
Pola ini bukan hanya mengubah arus perdagangan, tetapi juga berpotensi mengurangi efek multiplier hilirisasi jika devisa kembali mengalir keluar untuk mendanai impor bahan baku.
Sejumlah kajian tentang kebijakan nilai tambah mineral dan program kendaraan listrik berbasis baterai menekankan bahwa keberhasilan strategi hilirisasi tidak hanya diukur dari kapasitas smelter atau volume produksi antara, tetapi dari sejauh mana kebijakan mampu menjaga keberlanjutan cadangan, meminimalkan dampak lingkungan, dan menciptakan rantai pasok yang resilien.
Dalam konteks nikel, hal ini berarti, penataan ulang izin smelter, terutama RKEF yang boros bijih berkadar tinggi dan intensif energi. Penyesuaian bertahap kuota produksi bijih dengan proyeksi kebutuhan riil industri dan tren permintaan global.
Penguatan tata kelola cadangan dan rehabilitasi lingkungan di kawasan tambang untuk mencegah eksploitasi berlebihan.
Indonesia memasuki fase baru dalam permainan nikel, tidak lagi semata berlomba membangun smelter dan menaikkan produksi, tetapi menyeimbangkan tiga hal yang kerap saling bertentangan harga global yang menguntungkan, keberlanjutan cadangan, dan kesehatan industri hilir dalam negeri.
Di tengah tekanan oversupply global dan ambisi menjadi pusat rantai pasok baterai kendaraan listrik, keberhasilan atau kegagalan strategi menggenggam rem nikel ini akan menjadi preseden penting, bukan hanya bagi komoditas nikel, tetapi bagi seluruh agenda hilirisasi Indonesia.
