Dalam kurang dari satu dekade, fintech peer-to-peer (P2P) lending menjelma dari pemain pinggiran menjadi salah satu motor penyalur pembiayaan alternatif bagi UMKM dan ritel di Indonesia.
Di balik narasi inklusi keuangan, deretan kasus gagal bayar hingga dugaan proyek fiktif yang mencuat sejak 2025–awal 2026 menunjukkan celah serius pada tata kelola dan pengawasan industri ini.
Pernyataan tegas OJK bahwa setiap praktik fraud akan diproses secara pidana menandai fase baru, dari pendekatan edukatif menuju penegakan hukum keras terhadap pelaku di sektor pinjol.
Pola Baru Fraud, Proyek dan Borrower Fiktif
Kasus PT Crowde Membangun Bangsa menjadi ilustrasi paling gamblang bagaimana modus proyek fiktif bekerja di ranah fintech lending.
OJK mengungkap adanya pencatatan palsu penyaluran dana lender kepada 62 mitra atau borrower yang ternyata fiktif, namun dilaporkan seolah-olah menerima pembiayaan riil ke dalam Sistem Pusat Data Fintech Lending (PUSDAFIL).
Total nilai penyaluran yang dilaporkan sekitar Rp12 miliar, mencerminkan bahwa fraud tidak lagi berskala kecil, melainkan cukup sistemik untuk menembus sistem pelaporan regulator.
Modus ini memanfaatkan asimetri informasi antara platform, lender, dan regulator, lender mengandalkan dashboard dan laporan digital, sementara regulator bergantung pada data yang diunggah platform ke PUSDAFIL.
Dengan laporan penyaluran yang rapi dan terdokumentasi, proyek fiktif mudah berkamuflase sebagai pembiayaan produktif, terutama di segmen yang sulit diverifikasi seperti pembiayaan pertanian dan UMKM di daerah.
Dari Gagal Bayar ke Krisis Kepercayaan
Di luar skema fiktif, kasus gagal bayar besar memperparah erosi kepercayaan publik terhadap industri pinjol legal. Akseleran, salah satu pemain P2P lending yang sebelumnya cukup dikenal, terseret kasus gagal bayar setelah enam borrower tidak mampu mengembalikan pinjaman secara bersamaan pada Maret 2025.
Manajemen memutuskan menghentikan penyaluran pendanaan baru sejak pertengahan Februari 2025 untuk fokus menyelesaikan kredit bermasalah, namun imbasnya tingkat TWP90 (rasio kredit macet >90 hari) melonjak hingga 57,6% per 24 Juni 2025.
Di sisi lain, PT Dana Syariah Indonesia (DSI) menghadapi dugaan gagal bayar dengan nilai yang jauh lebih besar dan efek sosial yang lebih luas. Data Paguyuban Lender DSI mencatat dana lender tertahan dan terverifikasi mencapai sekitar Rp1,39–1,4 triliun, melibatkan lebih dari 4.800 lender per awal Januari 2026.
Rekening escrow utama DSI bahkan diblokir sementara oleh PPATK sejak 15 Desember 2025, dengan alasan pencegahan potensi kerugian yang lebih besar dan indikasi adanya transaksi yang sedang ditangani penyidik.
Kasus-kasus tersebut membentuk persepsi baru di kalangan publik dan media sosial: risiko terbesar pinjol bukan lagi sekadar bunga tinggi atau penagihan kasar, tetapi kemungkinan dana lender menguap karena tata kelola lemah atau rekayasa pembiayaan di balik layar.
Di berbagai platform diskusi dan grup korban, narasi yang mengemuka adalah pinjol legal pun belum tentu aman, menggoyang fondasi trust yang menjadi prasyarat utama industri berbasis platform.
Kerangka Regulasi, Cukup Kuat di Atas Kertas?
Secara normatif, OJK sudah menempatkan fintech P2P lending dalam kerangka regulasi khusus melalui POJK 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
Regulasi ini antara lain mengatur kewajiban perlindungan konsumen, keamanan dana dan data, pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme, hingga kewajiban pelaporan rutin kepada OJK.
Secara prinsip, keberadaan aturan tersebut dirancang untuk meminimalkan peluang fraud dan menjamin stabilitas sistem keuangan meski pemainnya bukan bank.
Namun, rentetan kasus yang mencuat memperlihatkan tiga titik lemah utama implementasi di lapangan.
Pertama, verifikasi on the ground yang minim. Sistem pelaporan ke PUSDAFIL selama ini sangat bergantung pada self-reporting dari platform, sementara verifikasi fisik atas keberadaan borrower dan proyek pembiayaan relatif terbatas, terlebih di sektor dengan objek pembiayaan tersebar dan informal.
Kedua, asimetri teknologi dan informasi. Banyak lender ritel tidak memahami indikator risiko seperti TWP90, konsentrasi borrower, maupun struktur refinancing, sehingga mudah terjebak pada narasi imbal hasil tinggi yang dikemas secara religius (untuk fintech syariah) atau sosial (untuk pembiayaan UMKM dan petani).
Penegakan hukum yang lambat dirasakan korban. Meski OJK menegaskan akan memproses fraud bersama penegak hukum, bagi lender yang dananya tertahan berbulan-bulan, proses hukum seringkali terasa telat dibanding kerugian finansial dan psikologis yang sudah terjadi.
Pernyataan terbaru OJK yang menegaskan bahwa setiap praktik fraud akan diganjar proses hukum, sekaligus desakan agar proyek yang dibiayai benar-benar riil dan tata kelola diperkuat, menunjukkan pengakuan atas skala masalah serta niat untuk memperketat pengawasan ke depan.
Dampak Sosial-Ekonomi dan Arah Perbaikan
Ledakan kasus pinjol, dari bunga mencekik, penagihan kasar, hingga proyek fiktif, menciptakan paradoks dalam agenda inklusi keuangan nasional. Di satu sisi, fintech P2P terbukti membuka akses pembiayaan bagi segmen yang sulit dijangkau bank; di sisi lain, kerentanan tata kelola justru berpotensi menjerumuskan rumah tangga dan UMKM ke dalam lingkaran kerugian baru.
Kerugian lender ritel hingga triliunan rupiah pada kasus seperti DSI, serta terganggunya arus permodalan ke UMKM akibat kasus Akseleran dan Crowde, menunjukkan bahwa dampak finansialnya sudah meluas ke sektor riil.
Merespons situasi ini, sejumlah langkah strategis mengemuka dalam diskursus kebijakan dan pengawasan.
Penguatan due diligence dan verifikasi proyek. OJK menekan platform untuk memastikan proyek yang dibiayai benar-benar riil dan produktif, bukan sekadar entri di sistem, sekaligus memperbaiki quality control internal agar manajemen tidak mudah memoles data penyaluran.
Reformasi tata kelola dan transparansi risiko. Dorongan agar fintech lebih terbuka soal rasio TWP90, konsentrasi borrower, dan mekanisme penyaluran dana menjadi kunci agar lender dapat menilai risiko secara realistis, bukan sekadar memercayai brosur pemasaran.
Koordinasi erat dengan PPATK dan penegak hukum. Pemblokiran rekening escrow DSI oleh PPATK menunjukkan semakin intensifnya pendekatan forensik finansial untuk mencegah kerugian yang lebih besar dan mengurai aliran dana yang berpotensi berbau pidana.
Di ruang publik, kombinasi laporan investigatif media, analisis akademik, dan tekanan komunitas korban di media sosial secara perlahan mengubah peta kekuatan, dari dominasi narasi growth dan inklusi oleh platform menjadi narasi akuntabilitas dan perlindungan yang mendesak regulator dan pelaku untuk berbenah.
Jika industri fintech P2P ingin bertahan sebagai instrumen pembiayaan jangka panjang, membersihkan diri dari proyek fiktif dan praktik manipulatif bukan lagi pilihan, melainkan syarat minimum untuk memulihkan kepercayaan publik.
