Ekonom memproyeksi ekonomi Indonesia 2025 tumbuh sekitar 5,07% yoy, sedikit di atas realisasi 2024 (5,03%), tetapi masih belum menyentuh ambisi APBN 2025 sebesar 5,2%, sehingga menegaskan bahwa ekonomi domestik RI masih terjebak di “plateau” kisaran 5%.
Potret proyeksi di atas 2024, di bawah APBN, hal ini tercermin dari Permata Bank melalui ekonomnya memperkirakan pertumbuhan PDB Indonesia sepanjang 2025 naik tipis dari 5,03% menjadi sekitar 5,07%, dengan dorongan utama dari penguatan permintaan domestik dan konsumsi rumah tangga yang membaik menjelang akhir tahun.
Proyeksi tersebut ditopang asumsi bahwa PDB kuartal IV-2025 bisa menguat ke sekitar 5,25% yoy, lebih tinggi dari kuartal III 2025 yang tercatat 5,04% yoy, seiring akselerasi belanja pemerintah dan stimulus fiskal di Oktober–Desember.
Di sisi lain, APBN 2025 masih mematok target resmi pertumbuhan 5,2%, yang berarti proyeksi 5,07% menyiratkan shortfall sekitar 0,1–0,15 poin persentase terhadap rencana pemerintah.
Menteri Keuangan RI bahkan sebelumnya sempat menyampaikan proyeksi resmi yang masih optimistis di kisaran 5,2% dengan asumsi kuartal IV bisa menembus 5,45%, menunjukkan jarak narasi antara pemerintah yang bertumpu pada skenario “on target” dan analis yang lebih berhati-hati.
Motor Pertumbuhan, Konsumsi dan Belanja Negara
Narasi utama di balik proyeksi 5,07% adalah menguatnya konsumsi domestik, yang diperkirakan terdorong oleh beberapa faktor, penyaluran bantuan sosial, stimulus fiskal, dan perbaikan pasar tenaga kerja menjelang akhir 2025.
Indikator awal seperti indeks keyakinan konsumen, penjualan ritel, penjualan kendaraan, dan impor barang konsumsi memang menunjukkan tren perbaikan setelah periode moderasi di paruh pertama tahun.
Belanja pemerintah menjadi variabel kunci lain, setelah tertahan di awal tahun karena penyesuaian pemerintahan baru, realisasi belanja diperkirakan dikebut di semester II, terutama lewat program bansos, subsidi, dan proyek infrastruktur lanjutan.
Pola ini sejalan dengan pandangan sejumlah ekonom bahwa pertumbuhan 2025 akan sangat bergantung pada daya dorong fiskal, sementara ekspor neto cenderung tidak lagi sekuat periode boom komoditas 2021–2022.
Bayang-Bayang Eksternal dan Risiko 2026
Untuk 2026, beberapa bank dan lembaga riset, termasuk Permata Institute for Economic Research, menempatkan proyeksi pertumbuhan Indonesia di kisaran 5,1–5,2%, atau relatif stabil sedikit di atas 5%.
Proyeksi ini terjadi di tengah ekspektasi pelemahan pertumbuhan global, terutama dari China, serta tensi dagang yang meningkat dengan Amerika Serikat yang berpotensi menekan ekspor komoditas utama seperti batu bara dan nikel.
Di sisi lain, harga energi dunia yang cenderung menurun dan inflasi domestik yang diperkirakan tetap terkendali di kisaran 2–2,5% hingga 2026 memberi ruang bagi Bank Indonesia untuk mempertahankan kebijakan moneter yang cukup akomodatif.
Dengan kombinasi faktor tersebut, pertumbuhan sekitar 5,1–5,2% pada 2026 lebih mencerminkan keberlanjutan stabilitas moderat, bukan akselerasi menuju level 6% yang dibutuhkan untuk mengejar target visi jangka panjang.
Anomali di Balik Angka 5,07%
Ada beberapa anomali penting yang menyertai proyeksi pertumbuhan 5,07%. Pertama, pertumbuhan naik, tetapi tetap di zona 5%. Kenaikan dari 5,03% ke 5,07% secara statistik sangat tipis dan berada di kisaran rata-rata pertumbuhan 10 tahun terakhir sekitar 5%, sehingga lebih menyerupai “stagnasi di plateau 5%” daripada lompatan baru.
Padahal, narasi kebijakan pemerintah, baik lewat APBN 2025 maupun proyeksi resmi, masih menjual optimisme menuju 5,2% dan seterusnya, menciptakan gap persepsi antara angka teknis dan harapan politik.
Kedua, Q4 melonjak, tetapi berbasis stimulus sementara. Proyeksi 4Q25 di kisaran 5,25%–5,45% bertumpu pada dorongan belanja pemerintah dan konsumsi musiman, bukan pada lonjakan investasi atau produktivitas sektor riil yang bersifat struktural.
Ini menimbulkan anomali: kuartal dengan pertumbuhan tertinggi justru yang paling sarat faktor siklus (bansos, proyek kejar tayang, konsumsi akhir tahun), sehingga keberlanjutan momentum ke 2026 sangat bergantung pada sejauh mana stimulus bisa digantikan oleh investasi dan ekspor.
Ketiga, target APBN dan proyeksi bank tidak sepenuhnya selaras. APBN 2025 tetap mengunci target 5,2% dengan asumsi eksternal dan domestik yang relatif optimistis, sementara proyeksi bank-bank besar, termasuk Permata Bank yang berkisar 5,0–5,1% dan hanya sebagian yang berani mengangkat ke sekitar 5,07%.
Anomali muncul ketika sebagian pejabat masih mengutip skenario on target 5,2%, meski konsensus pasar sebenarnya condong ke bawah target dan menyoroti risiko dari China dan tarif AS.
Keempat, narasi bright spot berseberangan dengan risiko eksternal yang menguat. Indonesia kerap disebut sebagai bright spot di tengah perlambatan global, tetapi pada saat yang sama proyeksi 2025–2026 hanya bergerak di rentang sempit sekitar 5–5,2%, dengan catatan risiko menurunnya harga komoditas dan melemahnya permintaan mitra dagang utama.
Ini menunjukkan paradoks, ekonomi cukup tangguh untuk menghindari hard landing, tapi belum mampu memanfaatkan momentum reformasi untuk menembus tembok 5%.
Ketergantungan pada konsumsi di tengah produktivitas yang datar. Banyak indikator yang digunakan untuk mendukung proyeksi 5,07%, seperti IKK, penjualan ritel, dan penjualan kendaraan berbasis konsumsi, sementara sinyal penguatan investasi dan ekspor manufaktur bernilai tambah masih belum sekuat retorikanya.
Anomali muncul karena narasi transformasi struktural lewat hilirisasi dan perbaikan iklim investasi belum sepenuhnya tercermin dalam lonjakan pertumbuhan di atas 5,5% yang kerap dijanjikan.
Implikasinya Bagi 2026 ke Depan
Jika proyeksi 5,07% terkonfirmasi oleh rilis BPS, Indonesia akan memasuki 2026 dengan reputasi sebagai ekonomi yang stabil namun belum berlari.
Proyeksi 5,1–5,2% pada 2026 mengindikasikan bahwa tanpa lompatan reformasi, terutama di bidang investasi, produktivitas, dan ekspor bernilai tambah, pertumbuhan akan terus berkisar di zona nyaman 5% meskipun stimulus fiskal dan dukungan moneter relatif memadai.
Dalam konteks jurnalisme ekonomi, angka 5,07% bukan hanya soal apakah pertumbuhan lebih tinggi sedikit dari tahun lalu, melainkan cermin dilema kebijakan, bagaimana menjaga keseimbangan antara agenda pro-pertumbuhan (stimulus, belanja, dukungan konsumsi) dan kewajiban mempertahankan stabilitas fiskal-moneter di tengah ketidakpastian global yang justru kian menebal.
