Tema Generasi Sehat, Masa Depan Hebat yang diusung Kementerian Kesehatan RI pada Hari Kesehatan Nasional ke-61 bulan Nopember lalu bukan sekadar slogan, melainkan cerminan dari urgency yang sesungguhnya dihadapi sistem kesehatan nasional. Dalam dua dekade ke depan, sebanyak 84 juta anak Indonesia akan mencapai usia produktif pada 2045, namun mereka harus tumbuh sehat, tangguh, dan unggul agar mampu menjadi fondasi peradaban bangsa.
Tahun 2025 menjadi titik krusial dalam perjalanan transformasi ini, momentum di mana sistem kesehatan Indonesia mencoba mengkalibrasi strategi di tengah beban penyakit yang terus bergeser, keterbatasan infrastruktur, dan disparitas regional yang masih cukup tajam.
Masalah terbesar yang menangi sektor kesehatan Indonesia pada 2025 bukan lagi penyakit menular tradisional, melainkan penyakit tidak menular (PTM) yang terus menggerus pembiayaan dan produktivitas masyarakat. Data dari Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa PTM bertanggung jawab atas 75% dari seluruh kematian di Indonesia, sementara secara global, WHO mencatat 43 juta kematian setiap tahun disebabkan oleh PTM. Di tingkat pembiayaan, beban ini semakin nyata, pada 2023 saja, penyakit katastropik menghabiskan Rp 34,8 triliun dari total anggaran kesehatan, dengan penyakit jantung dan stroke menguasai Rp 22,8 triliun dari nominal tersebut.
Angka-angka ini bukan sekadar statistik abstrak. Pergeseran ini mencerminkan transformasi fundamental dalam pola morbiditas dan mortalitas Indonesia. Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan, menekankan bahwa faktor risiko PTM, konsumsi garam dan lemak trans berlebih, gaya hidup sedentari, dan stres kini merata di semua lapisan masyarakat, tidak hanya pada kelompok usia lanjut. Dalam upaya pengendalian, pemerintah tengah mengembangkan kebijakan reformulasi pangan, penghapusan lemak trans, dan pengurangan garam yang terbukti di negara-negara lain dapat menekan beban penyakit kardiovaskuler.
Namun, tantangan utama tetap terletak pada pembiayaan kesehatan yang terbatas. Jika beban penyakit terus didominasi oleh PTM yang mahal, maka anggaran kesehatan yang dialokasikan, meski meningkat akan terus tersedot ke perawatan kuratif daripada promotif-preventif. Pada 2025, pemerintah pusat mengalokasikan Rp 217,3 triliun untuk kesehatan (6% dari APBN), namun masih di bawah amanat konstitusi yang 7-8%.
Jika PTM menjadi beban utama kesehatan dewasa, maka stunting tetap menjadi tantangan kritis untuk pembangunan sumber daya manusia. Data terbaru menunjukkan prevalensi stunting Indonesia mencapai 19,8% di 2024, turun dari 21,5% di 2023. Penurunan ini signifikan, namun masih jauh dari target pemerintah yang pada awalnya ingin mencapai 14% di 2024, dan kini disesuaikan menjadi 18,8% untuk 2025.
Apa yang membuat situasi ini semakin urgent adalah *kesadaran pemerintah bahwa akselerasi yang diperlukan adalah 2-3 kali lipat dari capaian sebelumnya agar dapat mencapai target jangka panjang 14,2% pada 2029. Pemerintah harus menurunkan stunting sekitar 3-4% per tahun, bukan 1,2% seperti selama ini.
Sementara itu, Jawa Timur memposisikan diri sebagai salah satu fokus utama dalam penanganan stunting. Provinsi ini merupakan salah satu dari enam wilayah dengan jumlah balita stunting terbesar di Indonesia dengan estimasi 430.780 balita stunting. Meskipun data belum tersegmentasi spesifik untuk Jawa Timur 2025, upaya pemerintah daerah terlihat melalui program inovatif seperti JATIM TERBAIK’S (Jawa Timur Tanggap terhadap Ibu Hamil Risiko Stunting) yang melibatkan deteksi dini dan pendampingan ibu hamil. Strategi ini mengakui bahwa pencegahan stunting harus dimulai dari periode kehamilan dan 1.000 hari pertama kehidupan.
Program makan bergizi gratis yang diluncurkan sejak 2024 dan terus dikembangkan pada 2025 menjadi intervensi kunci. Program ini menargetkan ibu hamil, batita, balita, dan anak usia dini di sekolah dan posyandu dengan tujuan memastikan asupan nutrisi yang cukup. Namun, tantangan implementasi tetap nyata, terutama di daerah-daerah terpencil di Jawa Timur yang menghadapi keterbatasan infrastruktur logistik dan koordinasi lintas sektor.
Salah satu pencapaian yang patut dicatat pada 2025 adalah terobosan dalam kesehatan ibu hamil, khususnya di Jawa Timur. Dinilai strategis karena kematian maternal masih menjadi masalah serius, hampir 300.000 ibu di dunia kehilangan nyawa setiap tahun akibat kehamilan atau persalinan.
Pemerintah Jawa Timur pada April 2025 meluncurkan dua aplikasi inovatif, e-Detik (elektronik Deteksi Risiko Tinggi Ibu Hamil) dan Buaian (Bunda Anak Impian). Kedua aplikasi ini dirancang untuk memberdayakan ibu hamil melakukan pemantauan mandiri dan deteksi dini tanda bahaya.
Data penggunaan menunjukkan respons positif, e-Detik telah diakses oleh 1.026 ibu hamil dengan 20% terdeteksi risiko tinggi, dengan keluhan terbanyak adalah batuk, nyeri dada, dan kecemasan. Sementara Buaian, yang lebih luas cakupannya untuk skrining awal, telah diakses 6.713 masyarakat dengan 26,5% terdeteksi risiko tinggi, sebagian besar karena kondisi berat badan yang tidak ideal.
Aplikasi ini bukan sekadar teknologi, tetapi representasi dari shift paradigma kesehatan maternal di Jawa Timur, dari model pasif menunggu ibu hamil datang ke puskesmas, menjadi model proaktif dengan deteksi dini. Strategi ini sejalan dengan capaian Angka Kematian Ibu (AKI) Jawa Timur yang mencapai 82,56 per 100.000 kelahiran hidup di 2024, turun dari 93,73 tahun 2023, dan sudah melampaui target regional yang ditetapkan.
Untuk mendukung akses ini, Dinkes Jawa Timur juga melalui BPJS Kesehatan menyediakan layanan pemeriksaan kehamilan minimal 6 kali dengan 2 kali USG dengan dokter, serta rujukan ke fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut jika ada kondisi berisiko tinggi. Layanan ini diutamakan bagi peserta aktif BPJS Kesehatan, mencakup kunjungan nifas pasca-melahirkan.
Transformasi Sistem Kesehatan, Enam Pilar dalam Aksi
Memasuki tahun keempat transformasi kesehatan nasional, Kementerian Kesehatan terus membangun enam pilar transformasi yang telah diumumkan sejak 2022. Pertama, transformasi pelayanan primer, kedua transformasi pelayanan rujukan, ketiga, transformasi sistem ketahanan kesehatan, keempat transformasi sistem pembiayaan kesehatan, kelima transformasi SDM kesehatan, dan yang keenam adalah transformasi teknologi kesehatan.
Pada 2025, capaian nyata mulai terlihat. Lebih dari 52 juta orang telah mengikuti program Cek Kesehatan Gratis sebagai upaya deteksi dini penyakit, sementara cakupan skrining tuberkulosis meningkat pesat hingga mencapai lebih dari 20 juta orang. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kini menjamin perlindungan bagi 268 juta penduduk Indonesia, mencerminkan komitmen pada Universal Health Coverage (UHC).
Di bidang kemandirian farmasi dan alat kesehatan, Indonesia mencatat kemajuan signifikan. Tercatat, ada sembilan dari sepuluh alat kesehatan utama yang kini sudah mampu diproduksi di dalam negeri. Langkah konkret ditandai dengan investasi strategis seperti pembangunan fasilitas radiofarmaka oleh PT Kalbe Farma di Sidoarjo, Jawa Timur, yang meresmikan operasionalnya pada Desember 2025. Fasilitas ini diperkirakan dapat menekan biaya layanan diagnostik kanker dan meningkatkan ketersediaan radiofarmaka bagi rumah sakit di Jawa Timur, Bali, hingga Sulawesi.
Digitalisasi kesehatan juga mencapai tonggak penting. Aplikasi Satu Sehat telah mengintegrasikan data layanan dari lebih dari 10.000 puskesmas, 3.200 rumah sakit, dan ribuan apotek dalam satu sistem nasional. Integrasi ini memungkinkan pelacakan menyeluruh atas data kesehatan masyarakat, mempercepat deteksi dini, dan meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya kesehatan.
Namun, sisi gelap transformasi ini tetap nyata. Ketergantungan impor bahan baku farmasi tetap mencapai 80%, meski Indonesia memiliki lebih dari 2.043 industri farmasi. Dari perspektif kebijakan, percepatan perizinan Kementerian Kesehatan untuk fasilitas radiofarmaka Kalbe Farma (CPOB 33 hari kerja, NIE 5 hari kerja) menunjukkan komitmen, tetapi tetap mengindikasikan masalah struktural yang lebih dalam terkait regulasi industri farmasi nasional.
Di tingkat regional, Jawa Timur merespons dengan serius prioritas kesehatan. Pada APBD 2025, alokasi anggaran kesehatan meningkat signifikan dari 10% menjadi 19,4% dari total APBD yang mencapai Rp 29,9 triliun, setara dengan Rp 5,35 triliun untuk sektor kesehatan. Peningkatan porsi ini melampaui amanat mandatory spending 10%, menunjukkan komitmen pemerintah provinsi untuk penanganan kesehatan yang lebih serius.
Anggaran ini diprioritaskan untuk operasional rumah sakit, pembayaran gaji tenaga kesehatan, penyediaan makanan bergizi gratis, dan paling penting, pembangunan rumah sakit baru di Pamekasan dan Jember, dua wilayah yang sebelumnya mengalami defisit fasilitas kesehatan rujukan.
Namun, laporan kajian dari ICMI Jawa Timur akhir tahun 2025 mengungkapkan bahwa tantangan terbesar tidak lagi sekadar ketersediaan layanan, melainkan kualitas dan efektivitas layanan primer. Indikator kesehatan dasar memang menunjukkan perbaikan bertahap, Usia Harapan Hidup (UHH) Jawa Timur sekitar 74 tahun, cakupan JKN tinggi, namun distribusi tenaga kesehatan masih belum merata, dan upaya promotif-preventif masih perlu diperkuat.
ICMI menekankan bahwa peningkatan kualitas Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Timur, yang berada di kisaran 74-75 pada 2025, sangat bergantung pada peningkatan kualitas kesehatan, bukan sekadar cakupan layanan. Pemerataan mutu pendidikan berbasis wilayah melalui intervensi kualitas tenaga kesehatan, manajemen sekolah kesehatan, dan pembelajaran berbasis digital adaptif menjadi urgen.
Tuberkulosis, Deteksi Dini Meningkat, Tantangan Adherence Berlanjut
Pada sektor pemberantasan tuberkulosis, Jawa Timur mencatat inovasi layanan yang menarik. Puskesmas Temayang di Kabupaten Bojonegoro masuk dalam finalis top 45 pelayanan publik pada KOVABLIK 2025 dengan inovasi PELTU TATANG (Pelayanan Terpadu Tuberkulosis Puskesmas Temayang). Inovasi ini fokus pada peningkatan penemuan kasus TBC dengan kolaborasi erat antara tenaga kesehatan dan kader, menghasilkan tingkat penemuan kasus yang signifikan sebesar 22,71%.
Di Surabaya, estimasi kasus TBC untuk 2025 mencapai 16.098 kasus, sedikit lebih rendah dari 16.127 kasus pada 2024, namun realisasi penemuan kasus hingga pertengahan tahun baru mencapai 12.096 kasus atau 75% dari target. Tantangan utama tetap pada adherence pengobatan, terutama pada kelompok sosial-ekonomi rendah, dan koordinasi lintas sektor untuk investigasi kontak dan skrining kelompok risiko tinggi seperti pasien HIV/AIDS, diabetes melitus, dan malnutrisi.
Strategi 2025 di Surabaya melibatkan penguatan jaringan internal TBC dengan melibatkan berbagai poliklinik (paru, anak, penyakit dalam, bedah), serta optimalisasi kolaborasi TBC-HIV yang mewajibkan screening status HIV bagi semua pasien TBC dan sebaliknya.
Imunisasi, Ancaman Zero Dose dan Tantangan Kepercayaan Komunitas
Jika stunting dan PTM adalah tantangan dari sisi nutrisi dan degeneratif, maka imunisasi menghadapi tantangan dari sisi kepercayaan komunitas dan vaksin hesitancy. Pada 2025, target imunisasi dasar lengkap adalah 90% untuk anak usia 12-23 bulan dan 80% untuk bayi 0-11 bulan, namun beberapa wilayah mengalami penurunan capaian.
Di Kota Singkawang, misalnya, capaian imunisasi bayi lengkap hingga September 2025 hanya mencapai 22,8% dari target 60%, sementara jumlah anak yang belum pernah diimunisasi (zero dose) mencapai sekitar 2.000 anak. Persoalan ini bukan sekadar keterbatasan akses, melainkan *kurangnya kesadaran komunitas tentang pentingnya imunisasi, yang diperberat oleh misinformasi di media sosial tentang keamanan vaksin.
Respons pemerintah terhadap tantangan ini adalah peluncuran Imunisasi Kejar 2025, sebuah inisiatif tiga minggu mulai November 2025 untuk meningkatkan cakupan di daerah-daerah tertinggal, didukung oleh Centers for Disease Control and Prevention (CDC) dan Health Security Partners (HSP).
Peran Teknologi dalam Transformasi, Satu Sehat dan Beyond
Transformasi kesehatan di 2025 tidak dapat dilepaskan dari revolusi digital. Platform Satu Sehat merepresentasikan upaya integrasi data yang ambisius, menghubungkan puluhan ribu fasilitas kesehatan dalam ekosistem digital terpadu. Namun, implementasi lapangan menghadapi hambatan teknis: konektivitas internet yang masih lemah di daerah terpencil, kapasitas SDM untuk mengoperasikan sistem, dan resistansi budaya dari beberapa tenaga kesehatan yang terbiasa dengan sistem manual.
Inovasi aplikasi di Jawa Timur, e-Detik, Buaian, dan berbagai aplikasi lainnya, menunjukkan bahwa adopsi teknologi kesehatan sudah mulai menyentuh level community health worker dan keluarga. Namun, inklusivitas digital tetap menjadi tantangan, terutama bagi kelompok lansia dan masyarakat dengan literasi digital rendah.
Transformasi Sistem Kesehatan Berjalan, Namun Kecepatan Akselerasi Tidak Sebanding dengan Kebutuhan
Tahun 2025 merupakan tahun di mana sektor kesehatan Indonesia menampilkan kemajuan yang nyata namun lambat di berbagai dimensi. Beban PTM terus meningkat, stunting menurun tetapi belum sesuai target ambisius, kesehatan ibu hamil menunjukkan inovasi yang menggembirakan melalui digitalisasi, sementara imunisasi dan pemberantasan penyakit menular lainnya masih menghadapi tantangan kepercayaan komunitas.
Jawa Timur, sebagai provinsi dengan populasi terbesar ketiga dan persoalan kesehatan kompleks, menunjukkan upaya yang serius melalui peningkatan alokasi anggaran dan inovasi program. Namun, tantangan fundamental, pemerataan kualitas layanan, pendistribusian tenaga kesehatan, dan penguatan upaya promotif-preventif, tetap memerlukan kolaborasi lintas sektor yang lebih kuat, partisipasi masyarakat yang lebih luas, dan konsistensi kebijakan dalam jangka panjang.
Pesan Menteri Kesehatan RI pada HKN ke-61 bahwa “84 juta anak Indonesia hanya punya dua dekade untuk tumbuh sebagai generasi sehat” adalah realitas yang urgent namun juga menggugah. Transformasi kesehatan 2025 adalah investasi langsung pada masa depan bangsa, dan kecepatan akselerasi program akan menentukan apakah Indonesia siap memasuki era Emas 2045 dengan sumber daya manusia yang sehat dan produktif.
