Dua Sisi Mata Uang Tol Kediri-Tulungagung, Ambisi Konektivitas di Tengah Jeritan Akar Rumput

Debu mengepul pekat di Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, menyelimuti deretan alat berat yang meraung di tengah hamparan sawah yang kini terbelah. Di pengujung tahun 2025 ini, lanskap selatan Jawa Timur sedang dipaksa berubah. Proyek Jalan Tol Kediri–Tulungagung, sebuah ambisi infrastruktur sepanjang 44,17 kilometer, terus merangsek maju. Bagi pemerintah pusat dan investor, ini adalah “urat nadi” baru ekonomi. Namun, bagi sebagian warga di 23 desa yang terdampak, ini adalah babak akhir dari sejarah tanah leluhur mereka.

Sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang diprakarsai oleh raksasa tembakau PT Gudang Garam Tbk (GGRM), tol ini bukan sekadar jalan bebas hambatan. Ia adalah kunci jawaban atas teka-teki isolasi kawasan selatan Jawa, sekaligus penyokong utama Bandara Dhoho yang telah beroperasi namun masih haus trafik.

Ambisi Raksasa, Menjebol Isolasi Selatan

Secara strategis, pembangunan Tol Kediri–Tulungagung adalah langkah “skakmat” untuk menghidupkan ekonomi kawasan Mataraman. Selama puluhan tahun, jalur selatan Jawa tertidur, kalah pamor dari jalur Pantura. Kehadiran tol ini dirancang untuk mengubah peta tersebut. Ini bukan hanya soal aspal dan beton. Ini soal memangkas biaya logistik yang selama ini mencekik industri di selatan.

Data menunjukkan bahwa tol ini menelan investasi fantastis mencapai hampir Rp10 triliun. PT Surya Sapta Agung Tol, entitas anak usaha Gudang Garam, memegang masa konsesi selama 50 tahun. Target utamanya jelas: menghubungkan Kota Kediri, Kabupaten Kediri, dan Kabupaten Tulungagung secara langsung ke akses Bandara Dhoho, serta terintegrasi dengan jaringan Tol Trans Jawa.

Dampak ekonomi makronya tak terbantahkan. Pertama adalah efisiensi logistik, artinya mempercepat distribusi barang dari pusat industri di Kediri dan Tulungagung ke pelabuhan di Surabaya atau Semarang. Kemudian sektor pariwisata. Membuka akses cepat menuju pantai-pantai di selatan (Trenggalek dan Tulungagung) yang selama ini sulit dijangkau wisatawan massal. Kawasan Selingkar Wilis yang menjadi tulang punggung konektivitas bagi enam daerah di lingkar Gunung Wilis, mendorong agrobisnis kopi dan kakao ke pasar ekspor.

Namun, di balik angka triliunan rupiah dan presentasi memukau di ruang rapat direksi, realitas di lapangan menyajikan cerita yang jauh lebih pelik.

Realita lapangan, molor dan sengketa masih menjadi batu kerikil pelaksanaan operasional. Memasuki Desember 2025, target operasional yang semula dicanangkan pada Kuartal III 2025 telah meleset. Direktur Gudang Garam, Istata T. Siddharta, dalam paparan publik September lalu mengakui adanya keterlambatan konstruksi yang dimulai sejak Kuartal II 2024. “Memang ada keterlambatan, itu menjadi masalah buat kami karena akan meleset dari target,” ungkapnya.

Penyebab utamanya klasik namun krusial, pembebasan lahan yang alot. Di Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, pada Mei 2025 lalu, ketegangan sempat memuncak. Eksekusi pengosongan lahan seluas 280 meter persegi milik warga bernama Imam Mashadi diwarnai perlawanan. Ahli waris menolak ganti rugi sebesar Rp1,35 miliar (sekitar Rp1,3 juta per meter), sementara tanah di sebelahnya dihargai Rp1,8 juta per meter. Disparitas harga semacam ini menjadi pemicu utama konflik sosial di lapangan.

Konflik serupa merebak di Tulungagung. Di Kelurahan Panggungrejo, meski 98 dari 183 bidang tanah telah setuju, sisa warga yang bertahan menyuarakan ketidakadilan nilai appraisal. Istilah “Ganti Untung” yang didengungkan pemerintah sering kali dirasakan sebagai jargon kosong bagi mereka yang kehilangan bukan hanya rumah, tapi juga ruang hidup sosial mereka.

Dampak Sosial, Terabut dari Akar

Dampak paling signifikan dan tak terukur angka statistik adalah disrupsi sosial di desa-desa terdampak. Riset menunjukkan perubahan drastis pada pola nafkah warga.

Hilangnya lahan produktif. Di Kecamatan Mojo (15 desa terdampak), Semen (5 desa), dan Banyakan (3 desa), ribuan hektare sawah produktif berubah menjadi urugan tanah. Petani yang dulu berdaulat atas pangannya sendiri, kini terpaksa beralih profesi. Sebagian mencoba berdagang dengan modal ganti rugi, namun tak sedikit yang gagal karena tidak memiliki keahlian niaga.

Dalam konteks, guncangan psikologis, bagi warga lansia, dipindahkan dari rumah kelahiran memicu stres tinggi. Uang miliaran rupiah tidak bisa menggantikan ikatan batin dengan tetangga dan memori kolektif desa yang kini terbelah beton.

Lalu, dalam konteks polusi konstruksi, selama proses pembangunan yang molor hingga akhir 2025 ini, warga yang tinggal di tepian proyek (seperti di Desa Batangsaren) harus hidup berdampingan dengan debu dan kebisingan ekstrem setiap hari, yang mengganggu kesehatan dan kenyamanan.

Pembangunan Tol Kediri–Tulungagung adalah pertaruhan besar bagi Jawa Timur. Di satu sisi, ia adalah kebutuhan mutlak agar Bandara Dhoho tidak menjadi “bandara hantu” dan agar ekonomi selatan tidak stagnan. Konektivitas ini diproyeksikan akan meningkatkan PDRB regional secara signifikan dalam 5-10 tahun ke depan melalui efek pengganda (multiplier effect).

Namun, proses menuju ke sana meninggalkan “luka” sosial yang perlu dikelola lebih manusiawi. Pendekatan formalistik lewat pengadilan (konsinyasi) dalam sengketa lahan terbukti efektif secara hukum, namun gagal secara sosiologis.

Hingga akhir 2025, Tol Kediri–Tulungagung masih menjadi cerita tentang dua dunia yang bertabrakan. Dunia korporasi dan makroekonomi yang melihat peta dan grafik pertumbuhan, melawan dunia mikro warga desa yang melihat tanah dan memori. Keberhasilan proyek ini kelak tidak hanya akan dinilai dari seberapa mulus aspalnya, tetapi seberapa mampu ia mengangkat kesejahteraan warga yang tanahnya menjadi tumbal bagi kemajuan tersebut.

Data Utama Proyek: